Liburan Idul Adha, Pemeriksaan Seluruh Perjalanan Darat Bakal Diperketat Penyekatan di hari pertama PPKM Darurat, wilayah Kalideres, Jakarta Barat, Sabtu (3/7). (Foto: MP/Rizki Fitrianto)

MerahPutih.com - Pemerintah telah menerbitkan regulasi untuk membatasi adanya pergerakan masyarakat berkaitan dengan libur Idul Adha.

Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) telah menetapkan Surat Edaran 9SE) Nomor SE 51 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Surat Edaran Menteri Perhubungan Nomor SE 43 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Orang Dalam Negeri Dengan Transportasi Darat Pada Masa Pandemi COVID-19.

Di antaranya selama masa libur Idul Adha tanggal 19 Juli sampai 25 Juli 2021, diberlakukan pembatasan seluruh perjalanan ke luar daerah.

Baca Juga:

Idul Adha Saat Pandemi, Menteri Agama Singgung Pesan Arafah

"Namun bagi pekerja sektor esensial dan kritikal, serta pelaku perjalanan dengan keperluan mendesak masih diperkenankan,” terang Direktur Jenderal Perhubungan Darat Budi Setiyadi kepada wartawan, Senin (19/7).

Budi menjelaskan, yang termasuk dalam kategori pelaku perjalanan dengan keperluan mendesak, yakni pasien sakit keras, ibu hamil yang didampingi satu anggota keluarga, kepentingan persalinan yang didampingi dua orang, dan pengantar jenazah non-COVID-19 dengan jumlah maksimal lima orang.

Bagi pelaku perjalanan dengan moda transportasi darat di dalam Pulau Jawa dan Bali wajib menunjukkan kartu vaksinasi dan hasil tes negatif RT-PCR 2x24 jam atau antigen 1x24 jam.

"Sementara di luar Pulau Jawa dan Bali, hanya perlu menunjukkan hasil tes negatif RT-PCR 2x24 jam atau antigen 1x24 jam,” jelasnya.

Petugas Kepolisian Polda Metro Jaya melakukan pembatasan mobilitas dari arah Tangerang menuju Jakarta saat hari pertama pelaksanaan PPKM Darurat di wilayah Kalideres, Jakarta, Sabtu, (3/7). Foto: MP/Rizki Fitrianto
Petugas Kepolisian Polda Metro Jaya melakukan pembatasan mobilitas dari arah Tangerang menuju Jakarta saat hari pertama pelaksanaan PPKM Darurat di wilayah Kalideres, Jakarta, Sabtu, (3/7). Foto: MP/Rizki Fitrianto

Budi juga menyampaikan bahwa syarat kartu vaksinasi dikecualikan bagi kendaraan pengangkut logistik, pasien yang sakit keras, ibu hamil dan satu orang pendamping, kepentingan persalinan serta dua orang pengantar.

Maupun pengantar jenazah non-COVID-19 dengan maksimal lima orang pendamping.

Bagi para pekerja yang akan keluar daerah wajib membawa dokumen seperti Surat Tanda Registrasi Pekerja (STRP) atau surat keterangan dari pemda setempat.

Baca Juga:

Tak Gelar Salat Idul Adha, Masjid Istiqlal Tetap Laksanakan Pemotongan Hewan Kurban

Selain itu, dapat juga dengan surat tugas yang ditandatangani pejabat minimal eselon dua dan berstempel basah atau dengan tanda tangan elektronik.

"SE 51 Tahun 2021 ini mulai berlaku sejak 19 Juli 2021 sampai waktu yang ditentukan kemudian,” pungkas Budi. (Knu)

Baca Juga:

Polri Tambah Pasukan di Pos Penyekatan Saat Idul Adha

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
[HOAKS atau FAKTA]: BKN Tutup Pembuatan Akun Pendaftaran Seleksi ASN
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: BKN Tutup Pembuatan Akun Pendaftaran Seleksi ASN

Pendaftaran seleksi ASN tahun ini batas akhirnya sampai tanggal 21 Juli 2021

Jokowi Minta BMKG Keluarkan Peringatan Dini Lebih Cepat dan Akurat
Indonesia
Jokowi Minta BMKG Keluarkan Peringatan Dini Lebih Cepat dan Akurat

Presiden mendorong BMKG untuk terus memberikan layanan yang disertai inovasi-inovasi yang sesuai dengan perkembangan teknologi terbaru.

Pembangunan Jembatan Gantung Pramuka Pecahkan Dua Rekor Muri
Indonesia
Pembangunan Jembatan Gantung Pramuka Pecahkan Dua Rekor Muri

Pembagunan Jembatan Gantung Pramuka yang menghubungkan Jawa Barat dan Jawa Tengah sudah rampung. Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Jawa Barat meraih dua rekor sekaligus dari Museum Rekor Dunia Indonesia (Muri).

Polisi Isyaratkan Bakal Ada Tersangka Baru Dalam Kasus Kebakaran Lapas Tangerang
Indonesia
Ketidakrataan Vaksinasi di Jabar Jadi Sorotan, Ketua DPD: Jangan Sampai Turunkan Gairah Masyarakat
Indonesia
Pengawasan Transporasi Udara Diminta Diperketat
Indonesia
Pengawasan Transporasi Udara Diminta Diperketat

Komisi V DPR akan menanyakan kepada pihak-pihak berwenang

Airlangga Tegaskan Golkar Kukuh Dukung Jokowi Hingga Akhir
Indonesia
Airlangga Tegaskan Golkar Kukuh Dukung Jokowi Hingga Akhir

Pandemi COVID-19, sangat berdampak terhadap berbagai sektor, terutama sektor pertumbuhan ekonomi, kehidupan sosial dan tingkat kesejahteraan masyarakat.

[Hoaks atau Fakta]: Puluhan Hotel Jadi Tempat Isolasi Dengan Biaya dari Pemprov DKI
Indonesia
[Hoaks atau Fakta]: Puluhan Hotel Jadi Tempat Isolasi Dengan Biaya dari Pemprov DKI

Pembiayaan isolasi mandiri pada 5 hotel tersebut ditanggung oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang diserahkan kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

PDIP Terima Kunjungan PKS, Buka Pintu Dialog
Indonesia
PDIP Terima Kunjungan PKS, Buka Pintu Dialog

Hasto juga menyinggung sosok Habib Aboe sebelum rapat dimulai

Kejaksaan Agung Hentikan Penuntutan 222 Perkara Selama 2020
Indonesia
Kejaksaan Agung Hentikan Penuntutan 222 Perkara Selama 2020

Pendekatan keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara tindak pidana yang dilakukan Kejaksaan berdasarkan Peraturan Jaksa Agung nomor 15 tahun