Libur Panjang, Masyarakat Tidak Berangkat di 28 Oktober Pantauan Lalu Lintas. (TMC Polda Metro Jaya).

MerahPutih.com - Masyarakat yang ingin memanfaatkan libur panjang di akhir Oktober sampai awal November, diminta tidak berangkat di waktu puncak, yakni Selasa (27/10) malam atau Rabu (28/10).

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengimbau warga yang memanfaatkan libur panjang untuk rekreasi tidak menumpuk di tanggal 28.

Menurut dia, jika banyak orang berangkat dalam waktu yang sama dikhawatirkan akan menimbulkan kemacetan yang kemudian berujung pada risiko penularan COVID-19 karena banyaknya orang yang terkumpul di satu tempat.

Baca Juga:

Enam Bulan Ditutup, Bioskop CGV Dibuka dengan 25 Persen Penonton

Ia telah mengidentifikasi tiga titik yang diprediksi mengalami kemacetan, utamanya dari arah Jakarta. Ketiga titik itu yakni jalur darat ke arah timur, di kapal ke arah Sumatera, dan di bandara.

Selain mengantisipasi kemacetan saat libur panjang pekan depan, Budi mengatakan pihaknya juga akan berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan di daerah untuk mengawal penerapan protokol kesehatan.

"Jadi bukan dari Jakarta atau Surabaya saja tapi sampai kabupaten dikawal," ujarnya.

Budikarya
Menhub Budi Karya. (Foto: Antara).

Upaya antisipasi lain, lanjut ia, yakni memastikan ketaatan operator transportasi terhadap penerapan protokol kesehatan.

Menurut Budi, operator transportasi ada pihak yang menjalankan peran penting dalam upaya menekan penyebaran Covid-19.

"Kalau mereka tidak taat, maka ada penularan yang tidak kita inginkan," katanya.

Baca Juga:

Asyik, dari Malioboro ke Parangtritis Kini Bisa Naik Damri

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Kejagung Naikkan Status Dugaan Korupsi LNG Pertamina ke Penyidikan
Indonesia
Kejagung Naikkan Status Dugaan Korupsi LNG Pertamina ke Penyidikan

Kejaksaan Agung (Kejagung) menyatakan telah menaikkan kasus dugaan indikasi fraud dan penyalahgunaan kewenangan dalam kebijakan pengelolaan LNG Portofolio di PT Pertamina ke tahap penyidikan.

Dua UU Ini Paling Banyak Digugat ke MK Selama 2020
Indonesia
Dua UU Ini Paling Banyak Digugat ke MK Selama 2020

Adapun total undang-undang yang dimohonkan untuk diuji selama 2020 adalah sebanyak 60 undang-undang

KPK Tahan 17 Tersangka Pemberi Suap Pada Bupati Probolinggo dan Politisi Nasdem
Indonesia
KPK Tahan 17 Tersangka Pemberi Suap Pada Bupati Probolinggo dan Politisi Nasdem

KPK total menetapkan 22 orang sebagai tersangka kasus tersebut terdiri dari empat orang sebagai penerima dan 18 orang pemberi suap

Pemerintah Diminta Keluarkan Kebijakan Boikot Produk Israel
Indonesia
Pemerintah Diminta Keluarkan Kebijakan Boikot Produk Israel

"Kita meminta pemerintah memboikot produk-produk Israel. Produk mereka tidak boleh lagi masuk ke Indonesia," ucap Yandri

Anies dan Wagub Riza Tidak Akan Hadiri Reuni 212
Indonesia
Anies dan Wagub Riza Tidak Akan Hadiri Reuni 212

Kegiatan Reuni 212 direncanakan digelar hari ini, Kamis (2/12), di Patung Kuda, Jakarta Pusat.

7 Mal di Serpong Izinkan Masuk Anak Usia di Bawah 12 Tahun, Berikut Daftarnya
Indonesia
7 Mal di Serpong Izinkan Masuk Anak Usia di Bawah 12 Tahun, Berikut Daftarnya

Mal di Tangerang Selatan sudah mengizinkan untuk anak dibawah usia 12 tahun dapat memasuki area mall.

Polisi Ungkap Isi Tas Bertuliskan "Awas Bom" di Pematangsiantar
Indonesia
Polisi Ungkap Isi Tas Bertuliskan "Awas Bom" di Pematangsiantar

Pihak kepolisian memastikan tas mencurigakan bertuliskan "awas bom" di Kota Pematangsiantar bukan berisi bom.

24 Paskibraka Siap Upacara Kemerdekaan di Kantor Anies
Indonesia
24 Paskibraka Siap Upacara Kemerdekaan di Kantor Anies

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan melantik 24 pelajar Pasukan Pengibar Bendera Pusaka untuk upacara hari Kemerdekaan Indonesia tahun 2021.

Wapres Ma'ruf: Mengkritik Bukan Tindakan Radikal
Indonesia
Wapres Ma'ruf: Mengkritik Bukan Tindakan Radikal

Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyebut mengkritik pemerintah bukanlah tindakan radikal selama disampaikan sesuai koridor hukum dan tidak mengancam terjadinya perpecahan bangsa.

BNPT Gandeng Eks Napiter untuk Tangkal Hoaks Terkait Vaksinasi
Indonesia
BNPT Gandeng Eks Napiter untuk Tangkal Hoaks Terkait Vaksinasi

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme menggandeng eks narapidana di Soloraya untuk menangkal hoaks terkait vaksinasi di kalangan masyarakat.