Lewat Surat Telegram, Kapolri Minta Anak Buahnya 'Bersihkan' Premanisme dan Pungli di Pelabuhan Penangkapan terduga premanisme. (Foto: Antara)

Merahputih.com - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menerbitkan surat telegram terkait cipta kondisi Kamtibmas. Hal ini untuk mencegah aksi premanisme dan pungutan liar (pungli) untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat dan pengguna jasa di pelabuhan dan sekitarnya.

Surat Telegram bernomor ST/1251/VI/HUK.7.1/2021 tanggal 15 Juni 2021 ini ditujukan kepada para kapolda di seluruh Indonesia. Aksi premanisme dan pungli menimbulkan keresahan dan menjadi salah satu faktor yang menyebabkan lemahnya daya saing nasional, serta menghambat pertumbuhan ekonomi nasional.

Baca Juga:

Polisi Semarang Amankan 281 Terduga Premanisme

"Guna mendukung akselerasi pemulihan ekonomi nasional, Kamtibmas harus kondusif," ujar Kabareskrim Polri Komjen Agus Andrianto dalam keterangan tertulisnya, Rabu (16/6).

Menurut Agus, program pemulihan ekonomi nasional terus digenjot saat ini. Untuk itu, jangan sampai aksi premanisme dan pungli menjadi penghambat.

Arsip - Sejumlah preman yang diamankan pada Operasi Cipta Kondisi di Kawasan Tanjung Priok diperlihatkan di Polres Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Selasa (23/9). ANTARA FOTO/Wahyu Putro A/ed/mes/aa.
Arsip - Sejumlah preman yang diamankan pada Operasi Cipta Kondisi di Kawasan Tanjung Priok diperlihatkan di Polres Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Selasa (23/9). ANTARA FOTO/Wahyu Putro A/ed/mes/aa.

"Negara tidak boleh kalah dengan aksi-aksi premanisme," katanya.

Surat telegram itu terdiri dari lima poin instruksi yang harus dilaksanakan para kapolda. Pertama, melaksanakan kegiatan kepolisian yang ditingkatkan (K2YD) di kawasan pelabuhan yang ada di wilayah masing-masing dengan sasaran aksi premanisme. Kedua, Melaksanakan penegakan hukum terhadap segala aksi premanisme, di kawasan pelabuhan yang ada di wilayah masing-masing.

Baca Juga:

Polisi Gelar Operasi Yustisi dan Antisipasi Preman di Jakarta Pusat

Ketiga, meningkatkan upaya pencegahan pungutan liar bersama unit pemberantasan pungli, di kawasan pelabuhan, di wilayah masing-masing. Keempat, penegakan hukum bersama aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) terhadap aksi pungli yang terjadi di kawasan pelabuhan, di wilayah masing-masing. Terakhir, melaporkan hasil kegiatan kepada kapolri up kabareskrim. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Manfaatkan Bonus Demografi Menuju Industri 4.0
Indonesia
Manfaatkan Bonus Demografi Menuju Industri 4.0

Di dalam masyarakat terdigital ini, new business model harus dilakukan, kurikulum harus dilakukan pembenahan

Jokowi Sebar 300 Ribu Paket Obat COVID-19, Ini Isinya
Indonesia
Jokowi Sebar 300 Ribu Paket Obat COVID-19, Ini Isinya

Ada tiga jenis paket obat isolasi mandiri yang akan dibagikan untuk 7 hari.

Trik PDIP dan PSI Ramaikan Lagi Usulan Interpelasi Formula E Anies
Indonesia
Trik PDIP dan PSI Ramaikan Lagi Usulan Interpelasi Formula E Anies

- Fraksi PDI Perjuangan dan PSI sebagai inisiator usulan hak interpelasi Formula E mendesak Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi untuk kembali menggelar rapat

Kemensos Laporkan Pencatutan Nama Pejabatnya ke Polda Metro Jaya
Indonesia
Kemensos Laporkan Pencatutan Nama Pejabatnya ke Polda Metro Jaya

Kepala Biro Umum Kementerian Sosial (Kemensos) Wiwiek Widiyanti melaporkan seorang oknum berinisial M atas dugaan pencemaran nama baik ke Polda Metro Jaya.

BMKG Perkirakan Seluruh Wilayah DKI Cerah Hari Ini
Indonesia
BMKG Perkirakan Seluruh Wilayah DKI Cerah Hari Ini

Pada malam hari, seluruh wilayah DKI Jakarta dan Kepulauan Seribu masih cerah berawan

COVID-19 di Bangkalan Melonjak, Polisi Pantau Warga Yang Mau Masuk Surabaya
Indonesia
COVID-19 di Bangkalan Melonjak, Polisi Pantau Warga Yang Mau Masuk Surabaya

Instalasi Gawat Darurat (IGD) RSUD Bangkalan saat ini ditutup untuk sementara, sejak Sabtu (5/6/2021), sebab 18 tenaga medis dan karyawan lainnya terkonfirmasi positif COVID-19.

Kejagung Tahan Mantan Dirut PT Antam dan Tiga Tersangka Lain
Indonesia
Kejagung Tahan Mantan Dirut PT Antam dan Tiga Tersangka Lain

Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan mantan Direktur Utama (Dirut) PT Aneka Tambang (Antam) berinisial AL sebagai tersangka.

KPK Dalami Penunjukan Langsung Vendor Bansos
Indonesia
KPK Dalami Penunjukan Langsung Vendor Bansos

KPK menduga Mensos menerima suap senilai Rp17 miliar dari fee pengadaan bantuan sosial sembako untuk masyarakat terdampak COVID-19 di Jabodetabek.

Batalkan Perayaan Hari Samudera, TNI-AL Fokus Pencarian Sriwijaya Air
Indonesia
Batalkan Perayaan Hari Samudera, TNI-AL Fokus Pencarian Sriwijaya Air

"Operasi kemanusiaan lebih penting dan utama sehingga peringatan Hari Dharma Samudera kita batalkan, supaya fokus dalam SAR," ujar KSAL Yudo.

Arus Balik, Pemudik Wajib Bawa Surat Hasil Tes Swab Antigen
Indonesia
Arus Balik, Pemudik Wajib Bawa Surat Hasil Tes Swab Antigen

Operasi Ketupat Jaya ini adalah operasi kemanusiaan