Lewat Keadilan Restoratif, Polisi Bebaskan 40 Petani Kelapa Sawit di Mukomuko Sebanyak 40 petani di Kabupaten Mukomuko dibebaskan oleh Kepolisian Resor Mukomuko melalui "restorative justice", Senin (23/5/2022). ANTARA/Ferri

MerahPutih.com - Polri menerapkan restorative justice atau keadilan restoratif dalam menyelesaikan kasus dugaan pencurian tandan buah segar (TBS) kelapa sawit PT Daria Dharma Pratama (DDP) di Mukomuko, Provinsi Bengkulu.

Kabareskrim Polri Komjen Agus Andrianto menjelaskan, pihak kepolisian menjadi mediator antara 40 petani dan pihak DDP.

"Penyelesaian perkara pencurian tandan buah segar kelapa sawit PT DDP, kedua belah pihak sepakat untuk diselesaikan secara restorative justice," kata Agus kepada wartawan, Jakarta, Selasa (24/5).

Baca Juga:

[HOAKS atau FAKTA]: Bayi Ditemukan di Dalam Pohon akibat Diculik Makhluk Halus

Dengan telah disepakatinya keadilan restoratif, Agus menyebut bahwa 40 orang petani yang sempat dilakukan penahanan kini telah dibebaskan.

"Telah dikeluarkan sebanyak 40 orang tahanan kasus tindak pidana pencurian TBS kelapa sawit," ujar Agus.

Dalam proses mediasi itu, perwakilan dari kuasa hukum dan LSM AKAR Zeliq Ilham Hamka menyampaikan apresiasi kepada aparat kepolisian yang telah menjadi memfasilitasi kedua belah pihak untuk menyelesaikan perkara ini.

"Menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi kepada Polres Mukomuko yang telah menyelesaikan tindak pidana pencurian TBS kelapa sawit PT DDP melalui restorative justice," tuturnya.

Sementara itu, kuasa hukum dan tim legal PT DDP Imam Nur Islami menyatakan hal yang serupa.

Ia mengapresiasi niat baik dari aparat kepolisian.

"Mengucapkan banyak terima kasih kepada Polres Mukomuko karena atas bantuan berbagai permasalahan dapat teratasi, dan Polres Mukomuko dapat menyelesaikan masalah ini dengan baik melalui jalur restorative justice," tutupnya.

Baca Juga:

Tok! DPR Resmi Sahkan Revisi UU PPP Terkait Omnibus Law

Sekadar informasi, kasus ini bermula pada 12 Mei 2022, ketika anggota Perkumpulan Petani Pejuang Bumi Sejahtera (PPPBS) Kecamatan Malin Deman, Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu melakukan aktivitas memanen buah sawit di lahan yang mereka garap pada pukul 10.00-12.00 WIB.

Lahan yang mereka garap adalah lahan yang saat ini masih dalam upaya penyelesaian konflik dengan perusahaan swasta.

Dua jam kemudian, pihak aparat kepolisian/Brimob yang berjumlah lebih-kurang 40 orang mengepung anggota PPPBS di lahan anggota yang bernama Zarkawi (warga desa Talang Arah).

Saat itu diduga anggota Brimob melakukan tindakan represif terhadap anggota PPPBS, misalnya 40 anggota PPPBS itu ditelanjangi setengah badan, tangan mereka diikat menggunakan tali plastik, dan HP mereka disita.

Selanjutnya 40 petani itu dibawa ke Polres Mukomuko Selatan sekitar pukul 16.00 WIB.

Kemudian keesokan harinya, pihak kuasa hukum datang ke Polres Mukomuko untuk bertemu anggota PPPBS yang diamankan, tapi pihak kepolisian dinilai menghalangi tim penasihat hukum petani dengan alasan masih dalam proses melakukan gelar perkara.

Hingga akhirnya polisi memberikan informasi bahwa status masyarakat yang telah ditangkap berubah menjadi tersangka.

Masyarakat yang ditangkap dikenai tuduhan Pasal 363 KUHP tentang pencurian bersama-sama dan hukuman paling lama 7 tahun. (Knu)

Baca Juga:

Kementerian PUPR Lakukan Tanggap Darurat Banjir Rob Pantura Jawa

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Dipangkas 0,1 Persen
Indonesia
Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Dipangkas 0,1 Persen

Beberapa negara di kawasan Asia Timur dan Pasifik masih lebih tangguh dibandingkan dengan yang lainnya dalam menghadapi guncangan karena memiliki sejarah sifat kehati-hatian.

Pemprov DKI Serahkan Proses Penjualan Saham Bir PT Delta ke Pj Gubernur
Indonesia
Pemprov DKI Serahkan Proses Penjualan Saham Bir PT Delta ke Pj Gubernur

Terkait dengan hal itu, Riza menyerahkan keputusan penjualan saham bir kepada Penjabat (Pj) Gubernur jika proses tersebut belum terlaksana saat jabatan dirinya dan Anies berakhir.

[HOAKS atau FAKTA]: MUI Terima Ratusan Triliun dari Sertifikat Halal
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: MUI Terima Ratusan Triliun dari Sertifikat Halal

Beredar sebuah unggahan di media sosial YouTube berisikan video yang menerangkan bahwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) mendapatkan ratusan triliunan rupiah dari program sertifikat halal.

Parlemen Dunia Perlu Terlibat Langsung dalam Kedaruratan Medis
Indonesia
Parlemen Dunia Perlu Terlibat Langsung dalam Kedaruratan Medis

Ketua DPR RI Puan Maharani berbicara soal pentingnya peran parlemen dalam masalah kedaruratan medis. Hal ini menyusul adanya pandemi COVID-19 yang melanda dunia.

Hoaks Merajalela, Etika Kepantasan Publik Sangat Dibutuhkan di Era Digital
Indonesia
Hoaks Merajalela, Etika Kepantasan Publik Sangat Dibutuhkan di Era Digital

Proses menjadi keIndonesiaan ada karena masing masing budaya, adat istidat, keyakinan lokal menyatu

Pelita Air Buka Rute Layanan Baru Jakarta - Yogyakarta
Indonesia
Pelita Air Buka Rute Layanan Baru Jakarta - Yogyakarta

Pelita Air ikut serta mengisi penyediaan transportasi udara menuju Yogyakarta yang merupakan salah satu destinasi pariwisata super prioritas.

Menko Airlangga Dorong Penyandang Disabilitas Terus Produktif
Indonesia
Menko Airlangga Dorong Penyandang Disabilitas Terus Produktif

Pemerintah berkomitmen untuk terus mendukung penyandang disabilitas agar menjadi produktif serta mewujudkan kesamaan hak dan kesempatan menuju kehidupan yang sejahtera, mandiri, dan tanpa diskriminasi.

Dunia Diklaim Semakin Berlomba-lomba Adopsi Regulasi Kripto
Indonesia
Dunia Diklaim Semakin Berlomba-lomba Adopsi Regulasi Kripto

Sentimen positif dunia pun sedikit banyak berpengaruh terhadap tren investasi kripto.

Kapolri Bubarkan Satgasus Merah Putih
Indonesia
Kapolri Bubarkan Satgasus Merah Putih

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo secara resmi menghentikan seluruh kegiatan Satuan Tugas Khusus (Satgasus) Merah Putih Polri yang dipimpin Ferdy Sambo.

Jokowi Stop Ekspor Bahan Mentah Timah dan Bauksit Tahun Ini
Indonesia
Jokowi Stop Ekspor Bahan Mentah Timah dan Bauksit Tahun Ini

Pemerintah berencana akan menghentikan ekspor dalam bentuk bahan mentah seperti timah atau bauksit.