Level Penyebaran COVID-19 Rendah, Pemerintah Diminta Tak Persulit Syarat Perjalanan Ilustrasi. ANTARA/HO

MerahPutih.com - Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit (CDC) Amerika Serikat menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara dengan risiko rendah penularan COVID-19.

CDC AS sudah menyatakan, resiko penularan COVID-19 di Indonesia masuk kategori level 1. Artinya risiko rendah. Bahkan jauh lebih baik dari Jepang dan Rusia yang masih di level 3.

Sementara itu, anggota Komisi V DPR Sigit Sosiantomo mendesak pemerintah berhenti membuat aturan yang mempersulit perjalanan, khususnya untuk moda transportasi darat.

Baca Juga:

COVID-19 Melandai, Pemerintah Diminta Fokus Tingkatkan Vaksinasi

"Sebaiknya pemerintah mulai merelaksasi aturan perjalanan, bukan malah mempersulit seperti Surat Edaran Kemenhub Nomor 90 Tahun 2021,” kata Sigit kepada wartawan di Jakarta, Rabu (3/11).

Sigit menilai, SE Kemenhub No 90 Tahun 2021 akan mempersulit mobilitas warga. Karena terdapat persyaratan wajib PCR atau antigen untuk moda transportasi darat, termasuk kendaraan pribadi dan sepeda motor.

Selain itu, persyaratan tersebut juga akan membebani masyarat pengguna transportasi darat yang umumnya dari kalangan menengah ke bawah mengingat harganya yang belum terjangkau semua kalangan. Yakni Rp 50 ribu untuk tes tes antigen dan Rp 295 ribu untuk PCR.

“Padahal risiko penyebaran COVID-19 sudah rendah,” kata Sigit.

Dokumentasi Warga mengambil sampel untuk tes PCR di Palangka Raya, beberapa waktu lalu. (ANTARA/Rendhik Andika)
Dokumentasi Warga mengambil sampel untuk tes PCR di Palangka Raya, beberapa waktu lalu. (ANTARA/Rendhik Andika)

Sigit mengatakan, aturan wajib tes PCR atau antigen ini secara ekonomi akan menambah biaya perjalanan penumpang.

Di sisi lain, juga akan berdampak pada kinerja sektor transportasi darat yang selama hampir dua tahun terpuruk akibat COVID-19.

“Sudah banyak operator bus yang rugi bahkan terpaksa tutup karena pandemi. Sekarang penyebaran virus sudah melandai, jangan mempersulit orang untuk bepergian," jelas Sigit.

Ia mengatakan, jika pemerintah membuat aturan yang membebani penumpang, otomatis akan berimbas pada operator.

"Bisa lebih banyak yang gulung tikar. Tahun lalu saja, kerugian operator mencapai Rp 15,9 triliun/bulan," jelas Sigit.

Baca Juga:

Kasus Aktif COVID-19 Turun 97 Persen Sejak Juli 2021

Dari data yang diterima, Sigit menuturkan, untuk transportasi darat, kerugian operator bus, taksi dan truk di semester pertama 2020 mencapai Rp 15,9 triliun per bulan atau sekitar Rp 530 miliar per hari.

Jumlah itu terbagi dalam angkutan penumpang sebesar Rp 8,4 triliun dan angkutan logistik senilai Rp 7,4 triliun.

Untuk kemudahan penumpang transportasi darat, Sigit meminta Kemenhub menghapus semua aturan yang membebani penumpang khususnya tes PCR atau antigen.

Syarat perjalanan cukup dengan kartu vaksin. Sebagai screening, kata Sigit, pemerintah bisa melakulan pemeriksaan random pada penumpang dan diberikan secara gratis.

“Yang terpenting adalah taat prokes. Dan tingkatkan vaksinasi COVID-19. Percuma kalau sudah vaksin penuh tapi aturannya masih ribet dan mahal,” tutup politikus PKS ini. (Knu)

Baca Juga:

Update COVID-19: Vaksin Kedua 35 Persen, Korban Meninggal Harian 38 Orang

Tag
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Survei Charta Politika Rilis Elektabilitas Gerindra dan PDIP di Pulau Jawa
Indonesia
Survei Charta Politika Rilis Elektabilitas Gerindra dan PDIP di Pulau Jawa

"Pada pilihan partai politik, sampai dengan saat periode dilakukan Gerindra, PDIP, PKS, Golkar dan PKB menjadi 5 partai politik tertinggi pilihan publik," kata Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya

Legislator Demokrat Nilai Skema Crowdfunding untuk Bangun IKN Ide Aneh
Indonesia
Legislator Demokrat Nilai Skema Crowdfunding untuk Bangun IKN Ide Aneh

Ide atau gagasan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara dari masyarakat melalui skema crowd funding mendapat kritikan dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

PBNU Gelar Vaksinasi Booster Bagi 1 Juta Warga Jelang Lebaran
Indonesia
PBNU Gelar Vaksinasi Booster Bagi 1 Juta Warga Jelang Lebaran

Vaksinasi di seluruh kantor PCNU, PWNU, Kemenag, kantor kepolisian, dan di lembaga pendidikan maupun pesantren NU yang ditunjuk dimulai pukul 10.00 WIB.

Jokowi Larang Menteri Suarakan Penundaan Pemilu, Fadli Zon: Itu Langkah Bijak
Indonesia
Jokowi Larang Menteri Suarakan Penundaan Pemilu, Fadli Zon: Itu Langkah Bijak

"Itu sebuah pernyataan dan langkah yang bijak karena pemilu itu sudah ada jadwalnya dan jadwal itu sudah disepakati oleh DPR maupun pemerintah yaitu tanggal 14 Februari 2024," ujarnya.

Giring Mau Jadi Gubernur DKI, Politisi PKS: Emang Punya Nyali
Indonesia
Giring Mau Jadi Gubernur DKI, Politisi PKS: Emang Punya Nyali

Menurutnya, Giring berhak maju di Pilgub DKI 2024 jika mantan vokalis band Nidji itu punya keberanian.

Isi Obrolan Puan, Megawati, dan Prabowo di Ruang VVIP Istana Presiden
Indonesia
Isi Obrolan Puan, Megawati, dan Prabowo di Ruang VVIP Istana Presiden

Tiga tokoh politik Indonesia, Ketua DPR Puan Maharani, Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Ketum Gerindra, Prabowo Subianto bercengkrama di ruang VVIP Istana Presiden.

DPD Minta Pemda Penghasil Sawit Bangun Pabrik CPO dan Minyak Goreng
Indonesia
DPD Minta Pemda Penghasil Sawit Bangun Pabrik CPO dan Minyak Goreng

"Kita ingin daerah mampu menjadi katalisator ekonomi nasional khususnya dalam pemenuhan kebutuhan pangan daerah. Karena daerah merupakan basis pembagunan pertanian yang sejak awal telah dilengkapi dengan berbagai infrastuktur pendukung utama," ujar Sultan dalam keterangannya, rMinggu (6/3).

Identitas 6 Korban Luka Kecelakaan Truk Pertamina di Cibubur
Indonesia
Identitas 6 Korban Luka Kecelakaan Truk Pertamina di Cibubur

"Korban luka berat lima orang, korban luka ringan seorang," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Endra Zulpan kepada wartawan, Selasa (19/7).

PM Italia Mundur Tapi Ditolak Presiden
Dunia
PM Italia Mundur Tapi Ditolak Presiden

Draghi, adalah perdana menteri keenam Italia dalam satu dasawarsa terakhir ini.

Konglomerat Sjamsul Nursalim Cicil Utang Rp 150 Miliar ke Negara
Indonesia
Konglomerat Sjamsul Nursalim Cicil Utang Rp 150 Miliar ke Negara

Satgas yang dibentuk pemerintah itu telah menerima pembayaran utang sebesar Rp 150 miliar dari konglomerat Sjamsul Nursalim.