Headline
 Letjen Doni Monardo Jadi Kepala BNPB, Pengamat Militer Sebut Tak Masalah Letjen Doni Monardo. Foto: Dewan Ketahanan Nasional

MerahPutih.Com - Pengangkatan Letjen TNI Doni Monardo sebagai Kepala BNPB sempat disayangkan sejumlah pihak, mengingat karirnya di militer masih terbilang cemerlang. Selain itu, Doni Monardo dianggap masih berpeluang mendapat posisi lebih tinggi dalam struktur TNI.

Menanggapi hal itu, Pengamat Militer dari Lingkar Catra Komunika, Septiawan menyebutkan tidak ada yang salah dengan posisi baru Doni Monardo sebagai Kepala BNPB. Meski saat ini, Letjen Doni Monardo masih menjabat Sekjen Dewan Pertahanan Nasional (Wantannas) dengan posisi barunya nanti, Doni Monardo tak perlu melepaskan jabatan militernya.

"Doni Monardo dapat diangkat sebagai Kepala BNPB tanpa perlu melepaskan jabatan militernya," kata Septiawan, di Jakarta, Kamis (3/1).

Pernyataan Iwan, sapaan Septiawan itu, menanggapi pandangan bahwa rencana pengangkatan Doni sebagai Kepala BNPB tidak tepat lantaran BNPB adalah institusi sipil.

Anggapan tersebut berlandaskan pada Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. Aturan ini turunan dari UU Aparatur Sipil Negara. Pasal 157 PP ini mengatur prajurit TNI dan anggota Polri dapat mengisi Jabatan Pemimpin Tertinggi (JPT) setelah mengundurkan diri dari dinas aktif.

Namun alumnus Universitas Pertahanan ini berpendapat bahwa dari Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara dan Persyaratan Prajurit Tentara Nasional Indonesia Menduduki Jabatan Aparatur Sipil Negara pasal 8 disebutkan bahwa jabatan ASN atau pegawai negeri sipil tertentu boleh diisi oleh prajurit TNI aktif. Lembaga tersebut antara lain BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), dan Badan Keamanan Laut (Bakamla).

Doni Monardo semasa menjabat Pangdam Siliwangi
Mayjen Doni Monardo semasa menjadi Pangdam Siliwangi (ANTARAFOTO/Izaac Mulyawan)

"Apabila mengacu pada Peraturan Menhan No. 38 Tahun 2016 seharusnya pengangkatan tersebut dapat dilakukan," katanya lagi.

Menurut analis militer itu sebagaimana dilansir Antara, ada beberapa lembaga negara nir-militer yang dapat dan bahkan lebih efektif apabila diisi prajurit TNI/Polri aktif, karena berhubungan dengan koordinasi operasional dan menjaga hubungan sipil militer.

"Salah satunya adalah BNPB. Jadi, tidak ada aturan yang dilanggar," ujar Iwan.

Letjen Doni Monardo direncanakan dilantik menjadi Kepala BNPB oleh Presiden Jokowi menggantikan Willem Rampangilei.

Namun dalam perjalanannya, Jokowi menunda seremoni penyematan jabatan baru kepada Doni yang juga mantan Danjen Kopassus dan Pangdam III/Siliwangi tersebut pada Rabu (2/1) lalu. Penundaan tersebut lantaran Jokowi harus melakukan kunjungan kerja ke Lampung untuk menjenguk korban tsunami Selat Sunda di Lampung Selatan.

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan, penggantian kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana masih menunggu revisi Peraturan Presiden Nomor 8/2008 tentang BNPB.

"Bisa nanti BNPB itu seperti SAR di bawah Menko Polhukam. Jadi tidak harus semuanya di bawah Presiden," kata Moeldoko ditemui di Bina Graha, Jakarta pada Kamis.

Menurut Moeldoko, pertimbangan pengalihan pertanggungjawaban itu dilakukan atas dasar efektivitas koordinasi.

Mantan panglima TNI itu menjelaskan pemerintah telah mengevaluasi kedudukan badan yang mengatasi mitigasi bencana tersebut.

Ia menambahkan, pada kemudian hari teknis kerja BNPB dapat diarahkan Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan pada saat proses rehabilitasi bencana.

Selain itu, Moeldoko menjelaskan, rencana penggantian kepala BNPB dilakukan dengan mempertimbangkan penyegaran organisasi.

"Ya hampir semuanya tahu lah, rekam-jejaknya Pak Doni kan bagus, banyak inisiatif," ujar Moeldoko mengenai calon kepala BNPB itu pula.(*)

Baca berita menarik lainnya dalam artikel: Kubu Prabowo: Hoaks Tujuh Kontainer Surat Suara Upaya Provokasi Ciptakan Kegaduhan

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
 KPK Ubah SOP Pemeriksaan Saksi dan Tersangka Akibat Pandemi COVID-19
Indonesia
KPK Ubah SOP Pemeriksaan Saksi dan Tersangka Akibat Pandemi COVID-19

"Kami telah membekali dengan SOP dan bahan-bahan untuk membersihkan diri dari virus korona," kata Ghufron saat dikonfirmasi, Senin (23/3).

BPIP Sindir Elit Politik yang Suka Buat Keributan di Tengah Pandemi Corona
Indonesia
BPIP Sindir Elit Politik yang Suka Buat Keributan di Tengah Pandemi Corona

Menurutnya, elit politik seharusnya mengutamakan etika politik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara tetapi tidak membuat gaduh hanya kepentingan politik.

Pimpinan KPK Ultimatum Anak Buah Jokowi
Indonesia
Pimpinan KPK Ultimatum Anak Buah Jokowi

“Kami berharap ini adalah yang terakhir. Jangan ada lagi yang masih melakukan korupsi karena KPK akan menegakkan hukum secara tegas,” kata Ghufron

Bentuk Dukungan Kemanusiaan dan Sinergi BUMN, PT Taspen Beri Ribuan APD ke Pertamedika
Indonesia
Bentuk Dukungan Kemanusiaan dan Sinergi BUMN, PT Taspen Beri Ribuan APD ke Pertamedika

Taspen selalu aktif dalam melakukan kegiatan sosial kemasyarakatan di seluruh Indonesia

55 Kandidat Calon Anggota KY 2020-2025 Ikuti Uji Publik Secara Daring
Indonesia
55 Kandidat Calon Anggota KY 2020-2025 Ikuti Uji Publik Secara Daring

Di setiap kelompok, para peserta diminta untuk memaparkan isi makalah selama 5 menit

Berstatus Tahanan, Brigjen Prasetijo Diperiksa saat Jalani Pengobatan di Rumah Sakit
Indonesia
Berstatus Tahanan, Brigjen Prasetijo Diperiksa saat Jalani Pengobatan di Rumah Sakit

Penyidik Bareskrim tetap berkoordinasi dengan dokter yang memantau kondisi kesehatan Prasetijo.

Wapres: Jaga Kemajemukan Indonesia
Indonesia
Wapres: Jaga Kemajemukan Indonesia

Seluruh masyarakat Indonesia, diminta Wapres, untuk menjaga toleransi dan kerukunan antarumat beragama guna memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa

Adik Ungkap Keinginan Djoko Santoso Sebelum Meninggal Dunia
Indonesia
Adik Ungkap Keinginan Djoko Santoso Sebelum Meninggal Dunia

Adik keempat mendiang Djoko Santoso, Tutik Suyono mengungkapkan keinginan almarhum yang belum terwujud sampai akhir hayatnya

Menko Polhukam Minta Masyarakat Bersatu Demi Indonesia Emas 2045
Indonesia
Menko Polhukam Minta Masyarakat Bersatu Demi Indonesia Emas 2045

"Mari kita bersatu di dalam perbedaan, Bhineka Tunggal Ika. Jangan karena perbedaan itu kita sampai benci kepada orang lain," katanya

Longgarkan Aturan Pemberian THR, Pemerintah Dinilai Lepas Tanggung Jawab
Indonesia
Longgarkan Aturan Pemberian THR, Pemerintah Dinilai Lepas Tanggung Jawab

LBH menilai, surat Edaran tersebut bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai THR yang berlaku.