Lemkapi Dorong Polri Tuntaskan Kasus Pemalsuan Label SNI Palsu Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Strategis Kepolisian Indonesia (Lemkapi) Edi Hasibuan. (Dok.)

MerahPutih.com - Lembaga Kajian Strategis Kepolisian Indonesia (Lemkapi) mendorong Polri untuk menuntaskan kasus pemalsuan label standar nasional Indonesia (SNI) yang ditengarai merugikan negara Rp2,7 triliun.

"Kami melihat kasus yang mangkrak tentu harus diproses. Ini penting dalam sebuah negara, dibutuhkan adanya kepastian hukum agar semua tertib," kata Direktur Eksekutif Lemkapi, Edi Hasibuan dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Rabu (19/8).

Baca Juga

Mulus Anak dan Mantu Jokowi Borong Dukungan Parpol

Edi meminta Polri memegang pernyataan Presiden Joko Widodo dalam Sidang Tahunan MPR RI yang menyebut hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu terutama terhadap kasus yang telah merugikan negara.

"Tidak ada kesewenang-wenangan dan semua harus terikat dengan aturan. Siapa yang melanggar hukum harus diproses agar ada kepastian hukum," tegasnya.

Direktur Eksekutif Lemkapi Edi Hasibuan
Direktur Eksekutif Lemkapi Edi Hasibuan. Foto: ANTARA

Menurut Edi, Polri sebagai penegak hukum harusnya memproses sampai tuntas kasus emalsuan label itu. Sebab, apabila hal ini dibiarkan, akan ada pihak-pihak yang mengikuti peristiwa ini sehingga negara yang menjadi korban.

Apalagi, lanjut Edi, persoalan label merupakan hal yang harus dijaga oleh negara. Sehingga, Polri harus membuktikan itu dalam kasus dugaan pemalsuan label yang ditengarai merugikan negara Rp 2,7 triliun.

Seperti diketahui, sejumlah LSM, Komisi III DPR, MPR, hingga Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) sempat menyoroti lambannya langkah Polri dalam mengusut kasus tersebut.

Baca Juga

KAMI Diingatkan Jangan Kebablasan Sampaikan Pendapatnya

Dalam kasus tersebut, penyidik telah mengamankan dua orang tersangka. Namun, orang yang diduga sebagai pelaku utamanya masih menghirup udara bebas, dan kasusnya pun terkesan mengambang. Hanya pekerja lapangan seperti pemasang label yang menjalani proses hukum. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Sidak ke Pasar Modern, Tim Gabungan Temukan Makanan Kadaluarsa Dijual
Indonesia
Sidak ke Pasar Modern, Tim Gabungan Temukan Makanan Kadaluarsa Dijual

"Hasil inspeksi kami temukan sejumlah produk yang tidak tertera tanggal kadaluarsanya, khususnya untuk makanan curah," ujar Sri pada Merahputih.com.

OJK Dukung Kebijakan Mudahkan Warga Beli Mobil
Berita
OJK Dukung Kebijakan Mudahkan Warga Beli Mobil

Pemerintah ingin memulihkan pertumbuhan sektor otomotif dengan menurunkan tarif PPNBM kendaraan

Faisal Basri: Tidak Pantas Kimia Farma Jual Vaksin COVID-19 Mandiri
Indonesia
Faisal Basri: Tidak Pantas Kimia Farma Jual Vaksin COVID-19 Mandiri

Ekonom senior Faisal Basri mengkritik keras tindakan tersebut. Menurutnya, jumlah vaksin yang masih terbatas di dalam negeri. Bahkan, ia menyebutnya sebagai tindakan tak pantas.

KPK Sayangkan Data ICW Soal Tren Penindakan Korupsi
Indonesia
KPK Sayangkan Data ICW Soal Tren Penindakan Korupsi

KPK menyayangkan data yang digunakan Indonesia Corruption Watch (ICW) dalam menggambarkan tren penindakan kasus korupsi tahun 2020 oleh lembaga antirasuah.

PSBB Proporsional Bodebek Diperpanjang Hingga 23 Desember 2020
Indonesia
PSBB Proporsional Bodebek Diperpanjang Hingga 23 Desember 2020

PSBB secara proporsional kawasan Bodebek berakhir pada 25 November 2020.

Dinkes DKI Alami Kendala Saat Lakukan Vaksinasi Lansia, Apa Saja?
Indonesia
Dinkes DKI Alami Kendala Saat Lakukan Vaksinasi Lansia, Apa Saja?

Tak cuma Jakarta, wilayah lain seperti Bogor, Jawa Barat dan wilayah Jawa timur juga mengalami kendala yang sama

[Hoaks atau Fakta] Seorang BuzzerRp Tertangkap Kamera
Indonesia
[Hoaks atau Fakta] Seorang BuzzerRp Tertangkap Kamera

foto tersebut salah satunya dimuat dalam artikel berjudul “A viral photo in China shows how to manipulate App Store rankings the hard way”. Artikel itu dimuat di techinasia.com pada 5 Februari 2015.

DPRD dan Pemprov DKI Jakarta Menyepakati RAPBD 2021 Rp82,5 Triliun
Indonesia
DPRD dan Pemprov DKI Jakarta Menyepakati RAPBD 2021 Rp82,5 Triliun

DPRD dan Pemprov DKI Jakarta telah menyepakati besaran Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp82,5 triliun.

Optimisme Turunnya Penambahan Pasien COVID-19 Harian
Indonesia
Optimisme Turunnya Penambahan Pasien COVID-19 Harian

Sementara itu, jumlah pasien sembuh juga menunjukkan peningkatan

Perpres Yang Buka Investasi Miras Dinilai Bermasalah
Indonesia
Perpres Yang Buka Investasi Miras Dinilai Bermasalah

Bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945, melanggar sila pertama dan kedua Pancasila