Lemhanas Diminta Bikin Kajian Komperehensif Soal Papua TB Hasanuddin (kanan) saat diskusi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (26/4). (ANTARA FOTO/Wahyu Putro A)

Merhputih.com - Anggota Komisi I DPR, TB Hasanuddin meminta Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) membuat kajian komprehensif terkait dengan solusi yang bisa diambil pemerintah mengenai persoalan yang ada di Papua.

"Dalam 6 tahun terakhir ini penanganan Papua tidak fokus dan tidak mendapatkan perhatian serius. Ketika tidak serius, akan berakibat fatal," ujar T.B. Hasanuddin saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi I DPR dengan Lemhanas dan Watanas di kompleks Parlemen, Rabu (27/1).

Ada empat hal yang menjadi persoalan di Papua. Pertama, persepsi terkait apakah hasil Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) tahun 1969 sah atau tidak karena masih ada yang mengatakan sah dan tidak sah.

Baca Juga

Komnas HAM Ingin Lihat Langsung Mobil Polisi dan Pengawal Rizieq

Menurut dia, pihak yang mengatakan bahwa hasil Pepera tidak sah, menjadi embrio gerakan penolakan sehingga hal tersebut menjadi masalah utama yang harus diselesaikan.

Kedua, ada 11-13 operasi militer yang dilakukan pada era Orde Baru sehingga melahirkan trauma di tengah masyarakat. Saat ini sudah tidak ada dan zaman telah berubah. "Namun, ini menjadi poin untuk diselesaikan," ujarnya.

Ketiga, harus diakui masih adanya diskriminasi terhadap orang Papua asli. Memang saat ini sudah ada pejabat dari putra/putri Papua namun itu baru diterapkan.

Keempat, berdasarkan kajian Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), persoalan Papua disebabkan karena kegagalan penerapan otonomi khusus di wilayah tersebut.

"Harus berangkat dari empat poin itu sehingga akar masalah Papua diselesaikan. Saya bersama peneliti LIPI di Manado, di sana terang benderang ada tempat hiburan dan tempat minum, para pemimpin Papua mainnya di sana, hal seperti harus dibenahi karena banyak putra/putri Papua yang baik," katanya.

Politikus PDI Perjuangan TB Hasanuddin. Foto: dpr.go.id
Politikus PDI Perjuangan TB Hasanuddin. Foto: dpr.go.id

Politikus PDI Perjuangan itu mengaku telah bicara dengan para tokoh di Papua. Mereka masih memungkinkan untuk diskusi secara rasional menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) namun dengan empat catatan tersebut harus diselesaikan.

Menurut dia, perlu mencari solusi komprehensif terkait dengan persoalan di Papua. Masalahnya, kalau tidak, tidak ada jaminan Papua tetap menjadi bagian dari NKRI.

Gubernur Lemhanas Agus Widjojo dalam RDP tersebut mengatakan bahwa lembaganya melakukan banyak kajian terkait dengan Papua.

Pada kesempatan itu, sebagaimana dikutip Antara, pihaknya mengundang para pemangku kepentingan, akademisi, pembuat kebijakan, dan organisasi di luar pemerintahan yang mewakili pandangan terhadap Papua.

Baca Juga

Kemenlu Sebut Kedubes Jerman Konsisten Tolak Intoleransi

Ia memandang perlu pertemuan yang mencakup semua aspek sehingga menampilkan sisi yang komprehensif, jujur, dan terbuka.

"Misalnya, ada kelemahan dalam tata kelola pemerintahan itu sendiri dan kebijakan dari kita bisa dengan tegas dilaksanakan serta memberikan landasan yang kuat," katanya. (*)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Seorang Pejabat di Spanyol Mundur Gara-gara Divaksin COVID-19
Indonesia
Seorang Pejabat di Spanyol Mundur Gara-gara Divaksin COVID-19

Kepala Dinas Kesehatan di Murcia, Spanyol, mengundurkan diri, Rabu (20/1).

Ombudsman Temukan Potensi Pemalsuan Dokumen Vaksinasi Selebgram Helena Lim
Indonesia
Ombudsman Temukan Potensi Pemalsuan Dokumen Vaksinasi Selebgram Helena Lim

Untuk nakes yang sudah memiliki registrasi seperti dokter, verifikasi data dilakukan melalui STR (Surat Tanda Registrasi), sementara untuk data nakes lain mempergunakan data dari organisasi profesi.

Langkah Kapolri Surati Jokowi Dinilai Salah Satu Perwujudan Sikap Promoter
Indonesia
Langkah Kapolri Surati Jokowi Dinilai Salah Satu Perwujudan Sikap Promoter

Arteria berharap sikap Idham Azis ini dapat dijadikan contoh bagi pajabat lain

Jokowi Awasi Proses Evakuasi Korban dan Bangkai Pesawat Sriwijaya Air
Indonesia
Jokowi Awasi Proses Evakuasi Korban dan Bangkai Pesawat Sriwijaya Air

Presiden Joko Widodo memastikan tengah mengawasi proses evakuasi pesawat Sriwijaya Air SJ182 di sekitar Kepulauan Seribu.

Jalur Sepeda Wisata Sejarah Bandung akan Lintasi Jejak Bung Karno dan Bu Inggit
Indonesia
Jalur Sepeda Wisata Sejarah Bandung akan Lintasi Jejak Bung Karno dan Bu Inggit

Minggu depan, kata Yana, pihaknya akan mencari destinasi wisata lain yang punya nilai sejarah. Misalkan perjalanan ke jejak-jejak Bung Karno, Penjara Banceuy, Gedung Indonesia Menggugat (GIM), dan rumah ibu Inggit Ganarsih.

Kafe Tempat Anggota TNI AD Ditembak Segera Ditutup 3x24 Jam
Indonesia
Kafe Tempat Anggota TNI AD Ditembak Segera Ditutup 3x24 Jam

Atas kejadian itu, Satpol PP DKI langsung memberikan sanksi berupa penutupan 3x24 jam

Tak Ada Jalan Konstitusi Halangi Praktik Nepotisme Berbentuk 'Dinasti Politik'
Indonesia
Tak Ada Jalan Konstitusi Halangi Praktik Nepotisme Berbentuk 'Dinasti Politik'

Jadi belum tentu orang nepotisme niatnya selalu jelek

Hakim Kabulkan JC Penyuap Edhy Prabowo
Indonesia
Hakim Kabulkan JC Penyuap Edhy Prabowo

Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta mengabulkan permohonan Justice Collaborator yang diajukan terdakwa Suharjito dalam perkara suap izin ekspor benih lobster atau benur di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Viral Hoaks Keppres Tentang Penetapan Kedaruratan Keuangan Negara, Ini Respons DPR
Indonesia
Viral Hoaks Keppres Tentang Penetapan Kedaruratan Keuangan Negara, Ini Respons DPR

Sudah ada penjelasan dari Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kementerian Sekretariat Negara

Massa Blokade Simpang Harmoni, Warga Diminta Cari Jalur Alternatif
Indonesia
Massa Blokade Simpang Harmoni, Warga Diminta Cari Jalur Alternatif

Arus lalu lintas dari seluruh titik tidak bergerak