Lemhanas Diminta Bikin Kajian Komperehensif Soal Papua TB Hasanuddin (kanan) saat diskusi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (26/4). (ANTARA FOTO/Wahyu Putro A)

Merhputih.com - Anggota Komisi I DPR, TB Hasanuddin meminta Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) membuat kajian komprehensif terkait dengan solusi yang bisa diambil pemerintah mengenai persoalan yang ada di Papua.

"Dalam 6 tahun terakhir ini penanganan Papua tidak fokus dan tidak mendapatkan perhatian serius. Ketika tidak serius, akan berakibat fatal," ujar T.B. Hasanuddin saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi I DPR dengan Lemhanas dan Watanas di kompleks Parlemen, Rabu (27/1).

Ada empat hal yang menjadi persoalan di Papua. Pertama, persepsi terkait apakah hasil Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) tahun 1969 sah atau tidak karena masih ada yang mengatakan sah dan tidak sah.

Baca Juga

Komnas HAM Ingin Lihat Langsung Mobil Polisi dan Pengawal Rizieq

Menurut dia, pihak yang mengatakan bahwa hasil Pepera tidak sah, menjadi embrio gerakan penolakan sehingga hal tersebut menjadi masalah utama yang harus diselesaikan.

Kedua, ada 11-13 operasi militer yang dilakukan pada era Orde Baru sehingga melahirkan trauma di tengah masyarakat. Saat ini sudah tidak ada dan zaman telah berubah. "Namun, ini menjadi poin untuk diselesaikan," ujarnya.

Ketiga, harus diakui masih adanya diskriminasi terhadap orang Papua asli. Memang saat ini sudah ada pejabat dari putra/putri Papua namun itu baru diterapkan.

Keempat, berdasarkan kajian Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), persoalan Papua disebabkan karena kegagalan penerapan otonomi khusus di wilayah tersebut.

"Harus berangkat dari empat poin itu sehingga akar masalah Papua diselesaikan. Saya bersama peneliti LIPI di Manado, di sana terang benderang ada tempat hiburan dan tempat minum, para pemimpin Papua mainnya di sana, hal seperti harus dibenahi karena banyak putra/putri Papua yang baik," katanya.

Politikus PDI Perjuangan TB Hasanuddin. Foto: dpr.go.id
Politikus PDI Perjuangan TB Hasanuddin. Foto: dpr.go.id

Politikus PDI Perjuangan itu mengaku telah bicara dengan para tokoh di Papua. Mereka masih memungkinkan untuk diskusi secara rasional menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) namun dengan empat catatan tersebut harus diselesaikan.

Menurut dia, perlu mencari solusi komprehensif terkait dengan persoalan di Papua. Masalahnya, kalau tidak, tidak ada jaminan Papua tetap menjadi bagian dari NKRI.

Gubernur Lemhanas Agus Widjojo dalam RDP tersebut mengatakan bahwa lembaganya melakukan banyak kajian terkait dengan Papua.

Pada kesempatan itu, sebagaimana dikutip Antara, pihaknya mengundang para pemangku kepentingan, akademisi, pembuat kebijakan, dan organisasi di luar pemerintahan yang mewakili pandangan terhadap Papua.

Baca Juga

Kemenlu Sebut Kedubes Jerman Konsisten Tolak Intoleransi

Ia memandang perlu pertemuan yang mencakup semua aspek sehingga menampilkan sisi yang komprehensif, jujur, dan terbuka.

"Misalnya, ada kelemahan dalam tata kelola pemerintahan itu sendiri dan kebijakan dari kita bisa dengan tegas dilaksanakan serta memberikan landasan yang kuat," katanya. (*)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
MUI ke Pemerintah: Kalau Relaksasi Tak Bisa Melindungi Umat dari Corona, Jangan Dilakukan
Indonesia
MUI ke Pemerintah: Kalau Relaksasi Tak Bisa Melindungi Umat dari Corona, Jangan Dilakukan

Wabah COVID-19 ini secara langsung telah mengancam diri dan jiwa manusia itu sendiri.

[HOAKS atau FAKTA]: BI Bagi-bagi Hadiah Langsung Transfer ke Rekening Pribadi
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: BI Bagi-bagi Hadiah Langsung Transfer ke Rekening Pribadi

Beredar pesan berantai mengatasnamakan Bank Indonesia (BI) mengenai bagi-bagi hadiah langsung transfer ke rekening pribadi.

Mau Larang Mobil 10 Tahun ke Atas Wara-wiri, Anies Dikritik Benahi Dulu Transportasi
Indonesia
Mau Larang Mobil 10 Tahun ke Atas Wara-wiri, Anies Dikritik Benahi Dulu Transportasi

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tengah menggodok regulasi terkait pembatasan usia mobil di bawah 10 tahun yang berkeliaran di ibu kota.

Bahar bin Smith Ditempatkan di Sel Pengasingan 'One Man One Cell'
Indonesia
Bahar bin Smith Ditempatkan di Sel Pengasingan 'One Man One Cell'

Selama menjalani masa asimilasi, Smith dinilai telah melakukan sejumlah tindakan yang dianggap meresahkan masyarakat

 Pengamat Ingatkan Para Menteri Jokowi Tidak Bikin Masyarakat Pusing
Indonesia
Pengamat Ingatkan Para Menteri Jokowi Tidak Bikin Masyarakat Pusing

"Masyarakat bingung. Awalnya diperbolehkan menggunakan surat keterangan RT/RW, tapi ternyata setelah sampai di terminal tidak diperbolehkan lantaran berbeda dengan Permenhub itu," katanya.

Pembongkaran Pasar Jatiuwung Untuk Ruang Terbuka Hijau
Foto
Pembongkaran Pasar Jatiuwung Untuk Ruang Terbuka Hijau

Petugas gabungan yg terdiri dari Satpol PP, Dishub, Damkar, TNI dan POLRI melakukan pembongkaran sebanyak 125 lapak pedagang di pasar Jatiuwung, Kota Tangerang, Banten

 Update COVID-19 Indonesia: Kasus Positif 6575 Meninggal 582
Indonesia
Update COVID-19 Indonesia: Kasus Positif 6575 Meninggal 582

"Kasus positif 6.575 terjadi penambahan 327 kasus. Sementara 35.644 dinyatakan negatif," kata juru bicara pemerintah untuk penanganan COVID-19, Achmad Yurianto

Epidemiologi UI Komentar Menohok Soal DPRD DKI Minta Keluarga Divaksin
Indonesia
Epidemiologi UI Komentar Menohok Soal DPRD DKI Minta Keluarga Divaksin

UI mengomentari keinginan DPRD DKI Jakarta yang meminta jatah vaksin COVID-19 ke Dinas Kesehatan (Dinkes) untuk keluarga mereka.

136 Daerah Ini Masuk Kategori Zona Kuning COVID-19
Indonesia
136 Daerah Ini Masuk Kategori Zona Kuning COVID-19

11 indikator epidemiologi, 2 indikator survailans kesehatan masyarakat, dan 2 indikator pelayanan kesehatan

PSI Desak Pemprov DKI Batalkan Pembangunan RTH di Tengah Pagebluk COVID-19
Indonesia
PSI Desak Pemprov DKI Batalkan Pembangunan RTH di Tengah Pagebluk COVID-19

Berdasarkan situs lpse.jakarta.go.id, terdapat 6 lelang proyek pembangunan RTH taman di Dinas Pertamanan dan Hutan Kota dengan total nilai Rp14,2 miliar.