Lembaganya Dinilai Buruk, Pimpinan KPK Sebut ICW Paling 'Cerdas dan Benar' Nawawi Pomolango melambaikan tangan usai usai menjalani uji kepatutan dan kelayakan di ruang rapat Komisi III DPR RI, Jakarta, Rabu (11/9/2019). ANTARA FOTO/Aditya Putra

Merahputih.com - Wakil Ketua Komisi Pemberatasan Korupsi (KPK) Nawawi Pomolango terkejut dengan adanya kritikan pedas dari Indonesia Indonesia Corruption Watch (ICW) bahwa tahun 2019 adalah terburuk bagi pemberantasan korupsi.

Nawawi mengatakan menyindir ICW sebagai lembaga yang 'luar biasa' karena berani menilai KPK sebagai lembaganya buruk.

"Luar biasa 'ICW' di era bung Kurnia (Kurnia Ramadhana). Mampu menilai kami sebagai yang 'terburuk' disaat kami belum bekerja. Sebaliknya bagi kami, ICW di era bung Kurnia semakin luar biasa, hebat, paling cerdas dan paling benar," kata Nawawi dalam keterangannya yang dikutip di Jakarta, Senin (30/12).

Baca Juga:

Ketua KPK Tanggapi Penangkapan Pelaku Penyerangan Novel Baswedan

Nawawi melanjutkan, meski dikritik, pihaknya tak bakal melupakan ICW sebagai mitra yang selama memberantas korupsi.

"InsyaAllah pastinya kami tidak membutuhkannya ke depan. Jika nanti ada forum yang mengundang kami dan juga melibatkan ICW bung Kurnia didalamnya, insyaAllah juga kami pastikan, kami tak akan ikut bersama dalam forum trsebut, " papar dia.

"Karena rasanya 'malu' kami yang 'terburuk' ini harus duduk brrdiskusi dengan yang 'paling hebat, paling cerdas seperti beliau'," tutup dia.

Nawawi Pomolango (kiri) saat uji kepatutan dan kelayakan di ruang rapat Komisi III DPR RI, Jakarta, Rabu (11/9/2019). ANTARA FOTO/Aditya Putra

Seperti diberitakan di sejumlah media, peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhana menilai, tahun 2019 menjadi tahun kehancuran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sebab, dalam lima tahun ke depan, lima orang di pucuk kepemimpinan dinilai terburuk sepanjang sejarah KPK.

"Ini merupakan tahun paling buruk bagi pemberantasan korupsi, ini adalah tahun kehancuran bagi KPK. Karena lima orang ini dihasilkan dari proses seleksi yang banyak persoalan," kata Kurnia dalam jumpa pers catatan akhir tahun ICW.

Kurnia merinci satu per satu mengapa Firli cs dinilai tak laik pimpin KPK untuk periode selanjutnya. Pertama, mereka dihasilkan dari proses seleksi yang banyak persoalan seperti tim pansel yang diterpa isu miring dan terkesan ahistoris. Kedua, adanya kedekatan pimpinan KPK saat ini, khususnya Firli dengan institusi kepolisian.

Alasan selanjutnya, adalah soal integritas. Dia menyatakan ada satu di antara lima pimpinan KPK yang tidak patuh melaporkan LHKPN. Karenanya, hal itu menjadi catatan krusial.

Baca Juga

KPK Punya Pimpinan Baru, Fahri: Negara Harus Kembali Normal

Terakhir, menjadi poin penting utama, adalah didapuknya Firli sebagai pimpinan KPK. Sebab dalam rekam jejaknya sebagai mantan direktur penyidik KPK, Firli pernah bertemu para pihak yang diduga terkait kasus korupsi dan membuatnya disanksi melanggar kode etik KPK.

Apalagi, ICW juga memandang Firli masih terdaftar sebagai anggota aktif di Polri. Sehingga jabatannya di KPK adalah langkah rangkap jabatan. (Knu)

Tag
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Wahyu Setiawan Siap "Bernyanyi" Soal Kasus PAW hingga Kecurangan Pemilu
Indonesia
Wahyu Setiawan Siap "Bernyanyi" Soal Kasus PAW hingga Kecurangan Pemilu

Wahyu Setiawan resmi mengajukan diri sebagai justice collaborator (JC).

 Libatkan Penasihat Asing, Pemerintah Minta Pemindahan Ibu Kota Tidak Dipolitisasi
Indonesia
Libatkan Penasihat Asing, Pemerintah Minta Pemindahan Ibu Kota Tidak Dipolitisasi

Menurut Mahfud, proses pemindahan ibu kota tidak akan rumit jika tidak dipolitisir oleh pihak-pihak tertentu.

Di Tengah Corona, Imam Besar Istiqlal Ajak Masyarakat Banyak Sedekah
Indonesia
Di Tengah Corona, Imam Besar Istiqlal Ajak Masyarakat Banyak Sedekah

Sudah sepatutnya seluruh umat Islam untuk bersama-sama memperbanyak doa agar wabah COVID-19 cepat selesai dari muka bumi ini.

Mahfud MD Klaim 270 Daerah Ngebet Pilkada Serentak Digelar Desember 2020
Indonesia
Mahfud MD Klaim 270 Daerah Ngebet Pilkada Serentak Digelar Desember 2020

"Kalau ditunda terus tanpa tahu kapan selesainya itu kan pemerintahan nanti Plt semua."

Pemprov DKI Bantah Batang Pohon di Monas Dijual, Dinas Citata: Buat Bangku
Indonesia
Pemprov DKI Bantah Batang Pohon di Monas Dijual, Dinas Citata: Buat Bangku

Pohon-pohon yang ditebang di antaranya terdapat pohon mahoni dan jati.

Ribuan Personel Gabungan Jaga Demo Buruh di Dekat Istana
Indonesia
Ribuan Personel Gabungan Jaga Demo Buruh di Dekat Istana

Ribuan personel gabungan TNI, Polri, serta Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta disiagakan untuk mengamankan aksi tersebut.

Skandal Djoko Tjandra, Hakim Tolak Eksepsi Andi Irfan Jaya
Indonesia
Skandal Djoko Tjandra, Hakim Tolak Eksepsi Andi Irfan Jaya

Mejelis hakim menolak eksepsi yang diajukan terdakwa Andi Irfan Jaya atas kasus dugaan suap pengurusan fatwa Mahkamah Agung (MA) dan pemufakatan jahat.

[HOAKS atau FAKTA]: Pandemi COVID-19, Seharusnya yang Dibebaskan Narapidana Pencuri Ayam, Bukan Terpidana Koruptor
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Pandemi COVID-19, Seharusnya yang Dibebaskan Narapidana Pencuri Ayam, Bukan Terpidana Koruptor

Foto tersebut adalah foto tujuh tahanan KPK di Markas Detasemen Polisi Militer Guntur, Jakarta.

Terapkan Hukuman Kontroversial Pelanggar PSBB, Pemprov DKI Dinilai Tak Serius
Indonesia
Terapkan Hukuman Kontroversial Pelanggar PSBB, Pemprov DKI Dinilai Tak Serius

Penerapan masuk peti mati dapat disimpulkan main-main dan terkesan Pemprov tidak tegas.

 Omnibus Law Bakal Diperkarakan Lantaran Tak Miliki Dasar Hukum
Indonesia
Omnibus Law Bakal Diperkarakan Lantaran Tak Miliki Dasar Hukum

"Jadi omnibus law ini hal baru di Indonesia. Jadi omnibus law itu tidak punya dasar hukum dan seperti coba-coba saja,” kata Arif