Lembaga Antirasuah Imbau Masyarakat Waspadai Pihak Mengaku Perwakilan KPK Komisi Pemberantasan Korupsi. (Antara/Benardy Ferdiansyah)

MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan korupsi (KPK) mengimbau masyarakat agar mewaspadai pihak-pihak yang mengaku sebagai perwakilan, bekerja sama dengan KPK, atau menggunakan nama mirip lembaga antirasuah itu.

"Hingga saat ini, kami informasikan bahwa KPK tidak memiliki perwakilan di wilayah mana pun," kata Plt Juru Bicara KPK Ipi Maryati dalam keterangannya, Senin (11/5).

Baca Juga:

Terbang dari Solo ke Jakarta dari Bandara Adi Soemarmo, Citilink Hanya Membawa 1 Penumpang

Di tengah pandemi COVID-19 saat ini, KPK melalui unit Koordinasi Wilayah (Korwil) Pencegahan Korupsi secara intensif sedang melakukan pendampingan dan monitor terhadap upaya-upaya pemerintah daerah dalam penanganan pandemi.

KPK mengindentifikasi sekurangnya ada 4 titik rawan dalam penanganan COVID-19, yaitu terkait refocusing dan realokasi anggaran COVID-19 baik dari APBN maupun APBD, pengadaan barang dan jasa (PBJ), pengelolaan filantropi dan sumbangan pihak ketiga, hingga penyelenggaraan bantuan sosial (jaring pengaman sosial).

"Sebagai langkah antisipatif, KPK telah menerbitkan surat/surat edaran terkait hal tersebut sebagai panduan dan rambu-rambu bagi pelaksana," ujarnya.

Plt Juru Bicara KPK Bidang Pencegahan Ipi Maryati Kuding. (Antara/Benardy Ferdiansyah)
Plt Juru Bicara KPK Bidang Pencegahan Ipi Maryati Kuding. (Antara/Benardy Ferdiansyah)

KPK bersama-sama dengan perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), juga turut mengawasi keempat titik rawan dalam penanganan Covid-19 tersebut.

Sebagai bentuk transparansi serta akuntabilitas, KPK juga mendorong kementerian/lembaga dan pemda membuka akses data tentang penyelenggaraan bansos dan anggaran yang tersedia kepada masyarakat serta menyediakan sarana layanan pengaduan masyarakat.

Karenanya, KPK mengimbau kepada masyarakat jika terjadi penyimpangan dalam penyaluran bansos, agar disampaikan melalui saluran resmi yang disediakan kementerian/lembaga dan pemda.

"Kami informasikan kepada masyarakat bahwa KPK tidak memiliki kantor cabang di wilayah manapun. Sehingga, jika ada lembaga yang memiliki nama mirip dengan KPK yang mengaku sebagai perwakilan KPK serta bertindak untuk dan atas nama KPK, kami pastikan lembaga tersebut tidak memiliki hubungan kerja sama dengan KPK," bebernya.

Baca Juga:

Disnakerperin Pastikan Tidak Ada Perusahaan di Solo Keberatan Bayar THR

KPK juga mengimbau kepada pemerintah daerah, perusahaan-perusahaan daerah dan instansi pemerintah lainnya untuk selalu berhati-hati dengan pihak-pihak yang mengaku sebagai KPK atau seolah-olah menjadi cabang KPK.

"Jika masyarakat maupun pemerintah daerah menghadapi pihak-pihak yang meminta uang, fasilitas atau pemerasan dalam bentuk apapun, segera laporkan pada kepolisian setempat dan informasikan kepada KPK," ujarnya.

Dalam sejumlah kasus, Polri bersama KPK telah memproses tindakan penipuan, pemerasan atau pidana lain yang seolah-olah mengatasnamakan KPK.

"Masyarakat yang ingin mengkonfirmasi atau melaporkan perihal tersebut dapat menghubungi KPK melalui call center 198 atau e-mail 198@kpk.go.id dan informasi@kpk.go.id," kata Ipi. (Pon)

Baca Juga:

Update COVID-19 DKI, Senin (11/5): 835 Orang Sembuh dari 5.195 Positif

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Digusur Piala Dunia U-20, PKL Selter Manahan Resah Tak Kunjung Dapat Kepastian
Indonesia
Digusur Piala Dunia U-20, PKL Selter Manahan Resah Tak Kunjung Dapat Kepastian

Pemkot Solo belum memberikan kepastian terkait rencana pemindahan pedagang.

[HOAKS atau FAKTA]: Handphone Bisa Disadap Aparat Melalui Nomor IMEI
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Handphone Bisa Disadap Aparat Melalui Nomor IMEI

Beredar kembali informasi lama tentang ponsel dapat disadap polisi melalui nomor IMEI.

 Hari Ini 50.000 Alat Tes Pemeriksaan COVID-19 dari Korea Selatan Tiba di Jakarta
Indonesia
Hari Ini 50.000 Alat Tes Pemeriksaan COVID-19 dari Korea Selatan Tiba di Jakarta

"Bantuan PCR diagnostic kit tersebut adalah bentuk kontribusi LG Group dalam mendukung upaya Pemerintah Indonesia memerangi wabah COVID-19.

Pemprov DKI Siap Antisipasi Lonjakan Kasus Corona Usai Libur Panjang
Indonesia
Pemprov DKI Siap Antisipasi Lonjakan Kasus Corona Usai Libur Panjang

Meski begitu, ucap Anies, tim Gugus Tugas dan RT/RW akan siap mengantisipasi bila terjadinya lonjakan kasus COVID-19 imbas long weekend kemarin.

Luhut: Jerman dan Taiwan Jadi Contoh Atasi COVID-19
Indonesia
Luhut: Jerman dan Taiwan Jadi Contoh Atasi COVID-19

Negara tersebut sangat kompak dan mengedepankan sinergitas dalam menangani dampak pandemi COVID-19 sehingga pemulihan dapat dilakukan secara cepat.

Gerinda Minta KPK Transparan Usut Kasus Menteri Edhy
Indonesia
Gerinda Minta KPK Transparan Usut Kasus Menteri Edhy

Mujani menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat kelautan dan perikanan.

 Putra Amien Rais Dukung Gibran, DPD PAN Solo Bantah Itu Sikap Resmi Partai
Indonesia
Putra Amien Rais Dukung Gibran, DPD PAN Solo Bantah Itu Sikap Resmi Partai

"Kami sejauh inj belum memutuskan arah dukungan di Pilwakot Solo. PAN Solo masih membuka banyak opsi dalam Pilkada Solo," ujar Ketua DPD PAN Solo, Achmad Sapari

Pelajar Anarko Menyusup dan Bikin Rusuh Demo Hari Ini, Kapolda Metro: Harusnya Tidak Boleh
Indonesia
LPSK Siap Lindungi Saksi Penembakan Pendeta Yeremia Zanambani di Intan Jaya
Indonesia
LPSK Siap Lindungi Saksi Penembakan Pendeta Yeremia Zanambani di Intan Jaya

LPSK juga melihat tingkat ancaman yang dihadapi para saksi

Satpol PP DKI Sarankan Pawai Obor Sambut Tahun Baru Islam Ditiadakan
Indonesia
Satpol PP DKI Sarankan Pawai Obor Sambut Tahun Baru Islam Ditiadakan

Alangkah baiknya bila masyarakat mempunyai tanggung jawab