Lemahnya Kemenkes Jadi Lahan Bisnis RS Swasta Mainkan Harga Rapid Test Rapid Test COVID-19. Foto: ANTARA

Merahputih.com - Pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti, Trubus Rahardiansyah mengaku sudah lama mengendus adanya permainan bisnis dari pelaksanaan rapid test. Harga mahal itu banyak dimainkan oleh Rumah Sakit (RS) swasta bukan milik pemerintah.

Mahalnya harga tes corona karena lemahnya pengawasan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) di RS swasta, sehingga mereka dengan seenaknya mematok tarif tinggi untuk rapid test.

Baca Juga

Usai Rapid Test di Bandara Soetta, Maria Pauline Lumowa Diserahkan ke Bareskrim

"Memang selama ini masalahnya sudah menjadi lahan bisnis. Kenapa terjadi lahan bisnis karena kelemahan pemerintah dalam hal ini kementerian kesehatan," kata Trubus saat dihubungi Merahputih.com, Jumat (10/7).

"Faktor pengawasannya (lemah), karena banyak rumah sakit swasta menerapkan tinggi (tes COVID-19) all in 5 juta. Jadi kalau rumah sakit pemerintah itu, rumah sakit rujukan itu yang gratis rapid tes," sambungnya.

Menurut Trubus, harga rapid test sebesar Rp150 yang ditetapkan Kemenkes masih terbilang normal. Tapi untuk warga kalangan menengah ke bawah harga itu bisa dikategorikan mahal.

Rapid
Rapid Test

Pemerintah diminta untuk memberikan harga cuma-cuma bagi masyarakat yang ingin tes corona guna kebutuhan mencari kerja dan sekolah.

"Mungkin kalau masayrakat biasa itu utk anak sekolah gratis aja itu ditanggung pemerintah. Hanya untuk sekolah, atau melamar kerjakan digratiskan aja," tutupnya.

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) telah menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor HK.02.02/I/2875/2020 mengenai batasan tarif rapid test antibodi untuk COVID-19.

Baca Juga

Tips Bagi Penderita Penyakit Bawaan yang Paling Riskan Terinfeksi COVID-19

Dalam suratnya Kemenkes mematok tarif tertinggi tes rapid test corona senilai Rp150 ribu. Surat ini ditetapkan pada 6 Juli 2020 lalu dan ditandatangani Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kemenkes Bambang Wibowo.

Adapun SE ini dimaksudkan guna memberikan kepastian harga bagi masyarakat dan pemberi layanan pemeriksaan rapid test. (Asp)

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Anak Dibawah 5 Tahun Hingga Ibu Hamil Tak Boleh Masuk Monas
Indonesia
Anak Dibawah 5 Tahun Hingga Ibu Hamil Tak Boleh Masuk Monas

Pengelola dibantu Dinas Gulkarmat bakal melakukan penyemprotan disinfektan dalam sterilisasi dan mencegah penyebaran COVID-19

Polisi Bongkar Pabrik dan Peredaran Ganja Sintetis Yang Libatkan Anak Muda
Indonesia
Polisi Bongkar Pabrik dan Peredaran Ganja Sintetis Yang Libatkan Anak Muda

Ada sejumlah barang bukti yang diamankan. Diantaranya puluhan bungkus ganja sintetis, penyemprot tembakau, handpone dan timbangan.

Tiga Bank Syariah Digabung, Ini Permintaan Anggota DPR
Indonesia
Tiga Bank Syariah Digabung, Ini Permintaan Anggota DPR

Merger tiga bank syariah yang dinamakan Bank Syariah Indonesia (BSI) itu dinilai akan menjadi salah satu bank syariah terbesar di Indonesia bahkan global.

Donald Trump Tinggalkan Gedung Putih
Dunia
Donald Trump Tinggalkan Gedung Putih

Presiden Amerika Serikat, Donaldo Trump meninggalkan Gedung Putih di Washington DC, Rabu (20/1) menjelang pelantikan Joe Biden

BMKG Jelaskan Penyebab Terjadinya Cuaca Ekstrem di Indonesia
Indonesia
BMKG Jelaskan Penyebab Terjadinya Cuaca Ekstrem di Indonesia

Rita memaparkan, ada beberapa fenomena alam yang terjadi bersamaan dan memicu terjadinya cuaca ekstrem ini.

Cegah Korupsi Bansos, Risma Beberkan Strategi Ini di KPK
Indonesia
Cegah Korupsi Bansos, Risma Beberkan Strategi Ini di KPK

Kementerian Sosial menggandeng Kejaksaan Agung

Terus Dijegal Pimpinan DPRD, Anies DIminta Pakai Diskresi Lepas Saham Bir
Indonesia
Terus Dijegal Pimpinan DPRD, Anies DIminta Pakai Diskresi Lepas Saham Bir

Kebijakan ini harus didukung bahwa pelepasan saham di pabrik miras tadi harus segera diwujudkan

Jaksa Sita Hotel dan Mall Milik Tersangka Benny Tjokro Terkait Kasus Asabri
Indonesia
Jaksa Sita Hotel dan Mall Milik Tersangka Benny Tjokro Terkait Kasus Asabri

Kali ini penyitaan aset milik Benny Tjokrosaputro. Yakni berupa enam bidang tanah dan bangunan di atasnya. Kasus ini diduga menyebabkan kerugian keuangan negara kurang lebih Rp23 triliun.

Sidang Judicial Review Perdana UU Ciptaker, Buruh Diminta Perbaiki Isi Gugatan
Indonesia
Sidang Judicial Review Perdana UU Ciptaker, Buruh Diminta Perbaiki Isi Gugatan

MK telah menyelesaikan sidang perdana dengan agenda pemeriksaan pendahuluan I gugatan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Menpar Sandiaga Uno Dijadwalkan Kunjungi Kepulauan Riau
Indonesia
Menpar Sandiaga Uno Dijadwalkan Kunjungi Kepulauan Riau

Sandiaga Uno dijadwalkan melakukan kunjungan kerja dalam rangka memantau kondisi pariwisata di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) pada 22-23 Januari 2021.