Lelang Jabatan Sekjen DPD Dinilai Langgar UU Anggota DPD RI, Intsiawati Ayus (MPR RI)

MerahPutih.com - Dewan Perwakilan Daerah (DPD) tengah melakukan lelang jabatan Sekretaris Jenderal DPD RI. Namun, proses tersebut dinilai melanggar perundang-undangan yang berlaku.

"Proses lelang jabatan Sekretaris Jenderal DPD RI bermasalah karena tidak sesuai UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD sebagaimana diubah terakhir melalui UU Nomor 13 Tahun 2019 (UU MD3) dan Peraturan DPD RI Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Tata Tertib (Tatib DPD RI)," ucap anggota DPD RI, Intsiawati Ayus di Jakarta, Sabtu (19/9)

Baca Juga

DKPP RI Terima Ratusan Petisi Penundaan Pilkada Akibat COVID-19

Menurut Intsiawati, jika mengacu pada Pasal 414 ayat (1) UU MD3, Sekretariat Jenderal MPR, Sekretariat Jenderal DPR, dan Sekretariat Jenderal DPD RI, masing-masing dipimpin oleh seorang Sekretaris Jenderal yang diusulkan oleh pimpinan lembaga masing-masing sebanyak 3 (tiga) orang kepada Presiden.

Kemudian, kata senator asal Provinsi Riau itu, Pasal 317 Tatib DPD RI mengatur bahwa usul pengangkatan Sekretaris Jenderal DPD RI diajukan setelah uji kepatutan dan kelayakan oleh tim seleksi yang dibentuk Pimpinan DPD RI, bukan Sesjen DPD RI selaku pejabat pembuat komitmen (PPK).

Tim Seleksi tersebut, kata dia, terdiri dari unsur internal dan eksternal, dengan unsur internal terdiri dari anggota DPD RI perwakilan komite, Panitia Perancang Undang-Undang (PPUU) dan Panitia Urusan Rumah Tangga (PURT).

"Panitia Seleksi Sekjen yang dibentuk saat ini tidak berkonsultasi kepada Pimpinan DPD RI dan tidak mempunyai unsur anggota DPD RI sebagaimana ketentuan Tatib DPD RI," katanya dilansir Antara

Tentunya, kata perempuan yang akrab disapa Iin itu, sangat disayangkan karena DPD RI sebagai lembaga perwakilan daerah harus menjaga marwah lembaga dalam semua hal, termasuk dari lelang jabatan Sekjen DPD RI.

"Jangan sampai hal ini bermasalah karena Sekjen merupakan jabatan strategis yang mengoordinasikan dukungan administrasi dan keahlian terhadap pelaksanaan wewenang dan tugas DPD RI," tegasnya.

Senada, anggota DPD RI Angelo Wake Kako menilai proses seleksi Sekjen DPD RI yang sedang berlangsung adalah cacat karena tidak sesuai dengan mekanisme Tatib DPD yang dibuat 2019 dan UU MD3.

"Itu patut dipertanyakan. Ini mekanismenya seperti apa. Kita akan menyurati komisi ASN terkait dengan proses ini karena menurut kami prosesnya tidak berjalan benar. Sudah ada beberapa anggota yang menandatangani di surat itu," pungkasnya.

Baca Juga

LPSK Terbuka Lindungi Saksi dalam Kasus Kebakaran Gedung Kejagung

Sebagaimana diketahui, DPD RI melalui Sekretariat Jenderal DPD RI telah mengadakan seleksi terbuka (lelang) jabatan Sekretaris Jenderal sebagaimana Pengumuman Nomor KP.01.04/26/DPDRI/VIII/2020 Tanggal 18 Agustus 2020 Tentang Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Madya Sekretariat Jenderal DPD RI Tahun 2020. (*)

Tag
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
 Yurianto: DKI Jakarta Penyumbang Terbanyak Pasien Positif Corona
Indonesia
Yurianto: DKI Jakarta Penyumbang Terbanyak Pasien Positif Corona

Yuri mengatakan sejauh ini upaya penelusuran sudah dilakukan Dinas Kesehatan DKI Jakarta. Menurut Yuri, upaya tersebut juga dibantu oleh polisi.

KPK-Kemnaker Bahas Penyaluran Bantuan Subsidi Gaji Pekerja
Indonesia
KPK-Kemnaker Bahas Penyaluran Bantuan Subsidi Gaji Pekerja

Para pekerja akan menerima subsidi gaji/upah Rp600 ribu per bulan selama 4 bulan

Jumlah Pasien Corona di RS Darurat Wisma Atlet Merosot 327 Orang
Indonesia
Jumlah Pasien Corona di RS Darurat Wisma Atlet Merosot 327 Orang

2.272 orang pasien positif COVID-19 tanpa gejala di Tower 4 dan 5

Posko Bantuan COVID-19 JHL Group Dekatkan TNI-Polri dengan Masyarakat
Indonesia
Posko Bantuan COVID-19 JHL Group Dekatkan TNI-Polri dengan Masyarakat

Dandim 0506/Tangerang Kolonel (Inf) Wisnu Kurniawan mengapresiasi dukungan dari JHL Group terhadap penanganan COVID-19 di wilayahnya.

Usai Ditutup Anies, Kafe Terbalik Coffee Belum Bayar Denda Progresif
Indonesia
Usai Ditutup Anies, Kafe Terbalik Coffee Belum Bayar Denda Progresif

Kepala Satpol PP DKI, Arifin mengatakan, manajemen Terbalik Coffe hingga kini belum membayar denda progresif tersebut.

  Jaksa KPK Minta Hakim Tolak Justice Collaborator Bowo Sidik
Indonesia
Jaksa KPK Minta Hakim Tolak Justice Collaborator Bowo Sidik

Menurut jaksa, Bowo tidak memenuhi syarat sebagai justice collaborator atau saksi pelaku tindak pidana yang bekerja sama dengan penegak hukum

Hadi Pranoto Bakal Diperiksa Lagi Pasca-Mangkir Kasus Obat Corona
Indonesia
Hadi Pranoto Bakal Diperiksa Lagi Pasca-Mangkir Kasus Obat Corona

Polda Metro Jaya akan menjadwalkan ulang pemeriksaan Hadi Pranoto yang mangkir dalam pemanggilan kasus "obat corona".

 Didukung Mayoritas DPD, Prabowo Diprediksi Pimpin Lagi Partai Gerindra
Indonesia
Didukung Mayoritas DPD, Prabowo Diprediksi Pimpin Lagi Partai Gerindra

Dasco yakin aspirasi para kader akan diperhatikan oleh Prabowo.

Bulan Depan Uji Klinis Tahap II Vaksin COVID-19 dari Korsel Dimulai
Indonesia
Bulan Depan Uji Klinis Tahap II Vaksin COVID-19 dari Korsel Dimulai

Genexine mengembangkan calon vaksin COVID-19 yang disebut dengan GX 19

KPK Tetapkan Dirut PT PAL Budiman Saleh Tersangka Korupsi PT DI
Indonesia
KPK Tetapkan Dirut PT PAL Budiman Saleh Tersangka Korupsi PT DI

Persetujuan atau kesepakatan untuk menggunakan mitra penjualan sebagai cara untuk memperoleh dana khusus