Legislator Tegaskan Jumlah Siswa Sedikit tak Boleh Jadi Alasan Tutup Sekolah

Dwi AstariniDwi Astarini - Selasa, 23 September 2025
Legislator Tegaskan Jumlah Siswa Sedikit tak Boleh Jadi Alasan Tutup Sekolah

Ilustrasi pelajar. (Foto LOMBOKita)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MERAHPUTIH.COM - ANGGOTA Komisi X DPR RI Andi Muawiyah Ramly atau Amure menyampaikan keprihatinannya atas rencana penutupan sejumlah sekolah di Aceh. Menurutnya, pendidikan merupakan hak dasar setiap warga negara yang wajib dijamin negara sehingga kebijakan penutupan sekolah harus dikaji ulang dengan matang agar tidak merugikan generasi muda di daerah.
?
“Sekolah bukan sekadar bangunan, melainkan ruang pembentukan karakter, pengetahuan, dan masa depan anak-anak kita. Jika sekolah ditutup, akses pendidikan semakin terbatas, terutama di daerah pelosok Aceh. Hal ini jelas bertentangan dengan semangat pemerataan pendidikan yang menjadi amanat konstitusi,” ujar Amure di Jakarta, Selasa (23/9).
?
Ia menegaskan penyelesaian masalah sekolah tidak bisa dilakukan dengan cara instan seperti penutupan. Pemerintah daerah bersama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) harus duduk bersama mencari solusi jangka panjang. “Jangan jadikan jumlah siswa yang sedikit sebagai landasan penutupan sekolah. Itu bertentangan dengan semangat undang-undang yang menjamin hak setiap anak untuk memperoleh pendidikan,” terangnya.
?
Ia mendorong adanya evaluasi menyeluruh. Menurutnya, jika ada sekolah yang kekurangan murid, solusinya bisa berupa penggabungan secara bertahap, peningkatan kualitas tenaga pendidik, serta optimalisasi sarana pembelajaran berbasis teknologi. "Jangan langsung menutup karena ini menyangkut masa depan anak bangsa,” tegasnya.
?

Baca juga:

Sekolah Garuda akan Dibuka 2026, DPR Minta Akses dan Biaya Dijamin Negara


Selain itu, Amure juga mendorong agar pemerintah memperkuat program afirmasi pendidikan di Aceh, termasuk memberikan beasiswa, memperbanyak guru berstatus ASN yang ditempatkan di daerah terpencil, serta mendukung sekolah dengan infrastruktur memadai.
?
“Kita harus melihat ini dengan kacamata pembangunan jangka panjang. Pendidikan di Aceh harus diperkuat, bukan malah dilemahkan dengan penutupan sekolah. Komisi X DPR RI siap mendorong Kemendikdasmen untuk mencari solusi terbaik yang tetap menjamin hak belajar anak-anak Aceh,” pungkasnya.
?
Sebelumnya, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Barat akan menutup tujuh sekolah yang terdiri dari SMP Swasta Kubu Capang, SD Negeri Lueng Baro, SD Negeri Lango Trasmigrasi, SD Negeri Krueng Meulaboh, SD Negeri Alpen 1 Meureubo, SD Negeri Paya Baro, dan SD Negeri Cot Buloh disebabkan kekurangan siswa atau jumlah siswa yang tidak memenuhi standar.(Pon)

Baca juga:

Sekolah Rakyat Diharap Jadi Solusi Utama Pemerintah untuk Memutus Rantai Kemiskinan dan Mengurangi Angka Putus Sekolah


?

#Pendidikan #DPR RI #Aceh
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
DPRD DKI Terima Laporan Pungli hingga Rp 5 Juta di Sekolah Gratis
Padahal, pemerintah telah menetapkan kebijakan sekolah gratis.
Dwi Astarini - Kamis, 25 September 2025
DPRD DKI Terima Laporan Pungli hingga Rp 5 Juta di Sekolah Gratis
Indonesia
DPR RI Minta Aparat Jangan Main Pukul, Desak TNI-Polri Pecat Anggota Arogan
Abdullah memastikan Komisi III DPR akan mengawasi proses hukum kasus-kasus kekerasan
Angga Yudha Pratama - Kamis, 25 September 2025
DPR RI Minta Aparat Jangan Main Pukul, Desak TNI-Polri Pecat Anggota Arogan
Indonesia
Badan POM Tarik 19 Produk Herbal Ilegal, Komisi IX DPR Minta Sanksi Tegas bagi Produsen Nakal
Merupakan langkah nyata dalam melindungi konsumen dari produk berbahaya.
Dwi Astarini - Kamis, 25 September 2025
Badan POM Tarik 19 Produk Herbal Ilegal, Komisi IX DPR Minta Sanksi Tegas bagi Produsen Nakal
Indonesia
Legislator Tegaskan Jumlah Siswa Sedikit tak Boleh Jadi Alasan Tutup Sekolah
Penutupan sekolah harus dikaji ulang dengan matang agar tidak merugikan generasi muda di daerah.
Dwi Astarini - Selasa, 23 September 2025
Legislator Tegaskan Jumlah Siswa Sedikit tak Boleh Jadi Alasan Tutup Sekolah
Indonesia
Jungkir Balik Nasib Wahyudin Moridu setelah Dipecat, Gagal Rampok Duit Negara Malah Jualan Es Batu
Wahyudin mengaku pasrah dengan keputusan partai dan lembaga legislatif.
Dwi Astarini - Selasa, 23 September 2025
Jungkir Balik Nasib Wahyudin Moridu setelah Dipecat, Gagal Rampok Duit Negara Malah Jualan Es Batu
Indonesia
Reformasi Polri, Komisi III DPR Minta Tim Harus Libatkan Masyarakat
Pembentukan Tim Reformasi Polri harus benar-benar dijalankan dengan keseriusan, bukan sebatas upaya pencitraan.
Dwi Astarini - Selasa, 23 September 2025
Reformasi Polri, Komisi III DPR Minta Tim Harus Libatkan Masyarakat
Indonesia
Pramono Resmikan Universitas PTIQ sebagai Kampus Peradaban Alquran Internasional di Jakarta
Berharap Universitas PTIQ menjadi teladan bagi kampus lain dan sumber intelektual masa depan.
Dwi Astarini - Selasa, 23 September 2025
Pramono Resmikan Universitas PTIQ sebagai Kampus Peradaban Alquran Internasional di Jakarta
Indonesia
DPR RI Setujui Perubahan Besar Prolegnas 2025-2029, RUU Perampasan Aset hingga Pemilu Resmi Masuk Prioritas
Persetujuan ini didukung oleh seluruh fraksi partai politik dan anggota DPR yang hadir
Angga Yudha Pratama - Selasa, 23 September 2025
DPR RI Setujui Perubahan Besar Prolegnas 2025-2029, RUU Perampasan Aset hingga Pemilu Resmi Masuk Prioritas
Indonesia
DPR Sahkan APBN 2026 Senilai Rp 3.842 Triliun, Berikut Rinciannya
DPR mengesahkan APBN 2026 senilai Rp 3.842 triliun, Selasa (23/9). APBN ini akan menjadi dasar kebijakan fiskal Presiden RI, Prabowo Subianto.
Soffi Amira - Selasa, 23 September 2025
DPR Sahkan APBN 2026 Senilai Rp 3.842 Triliun, Berikut Rinciannya
Indonesia
DPR Terima 5 Surat dari Prabowo, Bahas Calon Anggota LPS hingga RUU BUMN
DPR sudah menerima lima surat dari Presiden RI, Prabowo Subianto. Surat tersebut membahas calon anggota LPS hingga RUU BUMN.
Soffi Amira - Selasa, 23 September 2025
DPR Terima 5 Surat dari Prabowo, Bahas Calon Anggota LPS hingga RUU BUMN
Bagikan