Legislator Sentil Pemerintah Soal MBG, Desak Tindak Lanjuti Kasus Keracunan yang Makan Korban

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Selasa, 19 Agustus 2025
Legislator Sentil Pemerintah Soal MBG, Desak Tindak Lanjuti Kasus Keracunan yang Makan Korban

Pemkot Solo uji coba makan bergizi gratis di SDN Jsbres, Solo, Jumat (10/1). (Foto: MP/Ismail)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Merahputih.com - Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani, menanggapi pidato Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Tahunan MPR 2025 mengenai pencapaian Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Dalam pidatonya, Presiden Prabowo mengklaim bahwa program tersebut telah menjangkau 20 juta penerima, menciptakan 290.000 lapangan kerja baru, serta melibatkan 1 juta petani, nelayan, peternak, dan pelaku UMKM di seluruh provinsi.

Menurut Netty, Program MBG merupakan langkah konkret untuk membangun generasi emas Indonesia. Program yang bertujuan memberikan asupan gizi memadai bagi anak-anak, ibu hamil, dan menyusui ini adalah investasi jangka panjang yang akan memperkuat daya saing bangsa.

Baca juga:

Penerima MBG Tembus 20 Juta Jiwa, PKB Optimistis Target Akhir Tahun Tercapai

“Keberhasilan program MBG menjadi bukti keseriusan pemerintah dalam menyiapkan SDM unggul. Namun, meski tujuannya baik dan mulia, perlu keseriusan pula dalam menindaklanjuti berbagai keluhan masyarakat, termasuk kasus-kasus keracunan yang sempat terjadi di daerah,” ujar Netty dalam keterangannya, Selasa (19/8).

Oleh karena itu, Netty berharap program ini harus dilaksanakan dengan benar, melibatkan banyak sektor, dan didukung oleh kemauan politik yang kuat.

Ia berpendapat bahwa keberhasilan MBG tidak hanya meningkatkan gizi, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Dengan melibatkan petani, nelayan, peternak, dan UMKM lokal, program ini akan menjadi penggerak ekonomi rakyat yang memberikan manfaat ganda. Masyarakat tidak hanya sehat, tetapi juga berdaya secara ekonomi.

Terkait rencana pemerintah membentuk 80.000 Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih, Netty menilai strategi ini penting untuk memperkuat ekonomi kerakyatan.

Koperasi yang dikelola dengan baik akan membantu masyarakat mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga terjangkau dan menjadi wadah gotong royong ekonomi.

Baca juga:

DPR Tegaskan Program MBG Harus Menjadi Bukti Keseriusan Pemerintah dalam Membangun SDM Unggul

Netty juga menyambut baik rencana pemerintah untuk memperluas akses protein hewani seperti ikan dan daging dengan harga terjangkau.

Hal ini, menurutnya, adalah bagian penting dari upaya pemenuhan gizi seimbang bagi seluruh rakyat Indonesia. Ia berharap implementasinya berjalan lancar dan manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat, termasuk di wilayah terpencil.

#Makan Bergizi Gratis #DPR #DPR RI
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Angga Yudha Pratama

Seorang jurnalis profesional, reporter senior, editor berita, dan asisten redaktur yang telah berkarya di industri media online nasional selama lebih dari satu dekade. Selalu mengedepankan akurasi, objektivitas, dan kualitas informasi dalam setiap karyanya berbekal dari pengalaman langsung bertahun-tahun melakukan peliputan di lapangan, penulisan berita, penyuntingan artikel, hingga pengelolaan konten digital. Keahlian tersebut membuat pemahaman secara menyeluruh proses produksi konten digital modern, mulai dari pencarian data, wawancara narasumber, verifikasi fakta, penulisan artikel, optimasi SEO, editing naskah, hingga publikasi berita sesuai kode etik jurnalistik. Lebih spesifik, pemahaman mengenai strategi optimasi SEO dan Digital Content untuk mesin pencari juga menjadi fokus saat ini di tengah disrupsi media. Keahlian itu meliputi SEO writing, content writing, copywriting, keyword research, semantic SEO, search intent, on page SEO, optimasi, artikel google, struktur heading SEO, evergreen content, optimasi readability, meta description hingga internal linking.
Show More
Follow Me

Berita Terkait

Berita Foto
Komisi VI DPR Sidak Pembangunan Apartemen LRT City Ciracas
Wakil Ketua Komisi VI DPR Andre Rosiade dan Dirut Adhi Karya Moeharmein Zein Chaniago saat sidak apartemen LRT City Ciracas, Jakarta, Jumat (6/11/2026).
Didik Setiawan - Jumat, 06 November 2026
Komisi VI DPR Sidak Pembangunan Apartemen LRT City Ciracas
Berita Foto
DPR dan Pemerintah Sepakat Tingkatkan Status PPPK Paruh Waktu Jadi ASN
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad dan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi memberikan keterangan pers usai pertemuan di Jakarta, Jumat (6/11/2026).
Didik Setiawan - Jumat, 06 November 2026
DPR dan Pemerintah Sepakat Tingkatkan Status PPPK Paruh Waktu Jadi ASN
Indonesia
MBG Jangkau 58 Juta Orang, Ribuan Dapur Malah sudah Tutup
Dapur-dapur tersebut menjadi bagian dari sistem penyediaan makanan bagi anak sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.
Dwi Astarini - Rabu, 04 November 2026
MBG Jangkau 58 Juta Orang, Ribuan Dapur Malah sudah Tutup
Indonesia
Lebih dari 2.000 Dapur MBG Ditutup Permanen, BGN Ungkap Penyebabnya
BGN kini sudah menutup lebih dari 2.000 dapur MBG. Alasannya karena SPPG tersebut tidak memenuhi syarat higiene.
Soffi Amira - Senin, 02 November 2026
Lebih dari 2.000 Dapur MBG Ditutup Permanen, BGN Ungkap Penyebabnya
Indonesia
DPR Desak Pemerintah Tindak Lanjuti Rekomendasi Pencabutan Izin 23 Korporasi
Penanganan karhutla tidak cukup hanya melalui proses pidana, tetapi juga harus menyasar izin usaha dan kewajiban pemulihan lingkungan.
Dwi Astarini - Sabtu, 31 Oktober 2026
DPR Desak Pemerintah Tindak Lanjuti Rekomendasi Pencabutan Izin 23 Korporasi
Indonesia
DPR Desak Hukuman Maksimal bagi Tersangka Karhutla, 20 Korporasi yang Terlibat Harus Tanggung Jawab
Mendesak penegakan hukum dilakukan hingga tuntas dengan menjatuhkan hukuman maksimal kepada pihak yang terbukti bersalah.
Dwi Astarini - Sabtu, 31 Oktober 2026
DPR Desak Hukuman Maksimal bagi Tersangka Karhutla, 20 Korporasi yang Terlibat Harus Tanggung Jawab
Indonesia
RUU Perampasan Aset Sasar Investasi Bodong Untuk Pulihkan Kerugian Korban
Klausul itu, menjadi kunci utama agar hakim memiliki landasan hukum yang tegas dan imperatif untuk mendahulukan pemulihan hak korban di atas kepentingan kas negara.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 30 Oktober 2026
RUU Perampasan Aset Sasar Investasi Bodong Untuk Pulihkan Kerugian Korban
Indonesia
Biaya Operasional MBG Dibatasi Rp 3.000 per Porsi, BGN Ungkap Jaminan Kualitasnya
Dana operasional sebesar Rp 3.000 menggunakan mekanisme at cost, yakni berdasarkan biaya yang dikeluarkan.
Dwi Astarini - Kamis, 29 Oktober 2026
Biaya Operasional MBG Dibatasi Rp 3.000 per Porsi, BGN Ungkap Jaminan Kualitasnya
Indonesia
Masyarakat Bisa Lihat Langsung Proses Masak MBG
BGN membuka ruang pengawasan bagi seluruh pihak, termasuk orangtua siswa, petugas posyandu, dan guru.
Dwi Astarini - Kamis, 29 Oktober 2026
Masyarakat Bisa Lihat Langsung Proses Masak MBG
Indonesia
BGN Klaim Efisiensi Anggaran MBG Capai Rp 44 Triliun dalam 100 Hari
Efisiensi tersebut dilakukan melalui penataan penggunaan anggaran, evaluasi biaya operasional dapur, serta penguatan pengawasan keuangan.
Dwi Astarini - Kamis, 29 Oktober 2026
BGN Klaim Efisiensi Anggaran MBG Capai Rp 44 Triliun dalam 100 Hari
Bagikan