Legislator PPP Kutip Surat Al Maidah Jadi Dasar RUU Larangan Minuman Beralkohol Minum alkohol buruk untuk kesehatanmu (Foto: Unsplash/Helena Lopes)

MerahPutih.com - Sejumlah anggota Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Partai Gerindra mengusulkan (RUU) tentang Larangan Minuman Beralkohol. Badan Legislasi (Baleg) DPR RI mulai membahas RUU tersebut pada Rabu (11/11) kemarin.

Anggota Badan Legislasi DPR RI dari Fraksi PPP, Illiza Sa'aduddin Djamal mengatakan, aturan tersebut sangat dibutuhkan. Menurut dia, RUU larangan minol merupakan amanah konstitusi. Ia lantas mengutip Pasal 28H ayat 1 UUD 1945.

"Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik, dan berhak memperoleh pelayanan kesehatan," kata IIIiza dalam keterangannya, Kamis (12/11).

Baca juga:

Konsumsi Alkohol Bahayakan Kesehatan Gigi dan Mulut

Selain mengutip pasal, politikus Partai Ka'bah ini juga mengutip ayat di dalam kitab suci Alquran. Semisal ayat pada surat Al Maidah tentang larangan minuman keras hingga berjudi.

"Alquran juga menyebutkan dalam surat Al-Maidah (90-91) yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkurban untuk berhala), dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan, maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung," kata Illiza mengutip surat Al Maidah.

Menurutnya, RUU ini bertujuan melindungi masyarakat dari dampak negatif minuman beralkohol. Dia meyakini, dengan aturan tersebut nantinya dapat menciptakan ketertiban, dan ketentraman di masyarakat.

"Selain itu adanya RUU ini juga untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat mengenai bahaya minuman beralkohol," ujarnya.

Di dalam RUU itu, Illiza mengatakan ada poin mengenai larangan bagi umat Islam maupun agama lain untuk memproduksi hingga mengkonsumsi sejumlah kategori minuman beralkohol.

"Sejumlah poin usulan norma larangan minuman beralkohol. Diantaranya, setiap orang yang memeluk agama Islam dan agama lainnya dilarang untuk memproduksi, memasukkan, menyimpan, mengedarkan, dan atau menjual dan mengkonsumsi larangan minuman beralkohol golongan A, golongan B, golongan C, minuman beralkohol tradisional, dan minuman beralkohol campuran atau racikan yang memabukan," tutur Illiza.

Baca juga:

Sebaiknya Hentikan Mengonsumsi Alkohol

Menurut Illiza, saat ini minuman beralkohol belum diatur secara spesifik dalam bentuk UU. Sebab, saat ini hanya dimasukkan pada Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan pasal yang sangat umum dan tidak disebut secara tegas oleh UU. Sehingga diperlukan UU yang dapat mengatur persoalan minuman beralkohol secara mendetail.

"Sebab itu melihat realitas yang terjadi seharusnya pembahasan RUU minuman beralkohol dapat dilanjutkan dan disahkan demi kepentingan generasi yang akan datang," pungkasnya. (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Biar Warga Bisa Nikmati PON, Kapasitas Prokes Relawan Terus Ditingkatkan
Indonesia
Biar Warga Bisa Nikmati PON, Kapasitas Prokes Relawan Terus Ditingkatkan

Sebagian besar relawan prokes ini terdiri dari para mahasiswa, lembaga dan masyarakat sekitar yang tinggal di sekitar Kota Jayapura.

Cegah Penyebaran COVID-19, Jemaah yang Ingin Ibadah di Gereja Dibatasi
Indonesia
Cegah Penyebaran COVID-19, Jemaah yang Ingin Ibadah di Gereja Dibatasi

Polisi telah berkoordinasi dengan pemuka agama

Sanksi Pidana Warga Langgar Prokes, Anies: Kita Harap Tak Timbulkan Kepanikan
Indonesia
Sanksi Pidana Warga Langgar Prokes, Anies: Kita Harap Tak Timbulkan Kepanikan

Pemprov DKI Jakarta mengajukan revisi draf Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 atau COVID-19.

 Janji Tinggal Janji dan Reaksi Wagub Sikapi Buruh Tuntut UMP Naik 10 Persen
Indonesia
Janji Tinggal Janji dan Reaksi Wagub Sikapi Buruh Tuntut UMP Naik 10 Persen

Pemprov dalam berbagai kesempatan menyatakan UMP baru akan ditetapkan pada 19 November kemarin.

Panja Revisi UU Otonomi Khusus Papua Resmi Dibentuk
Indonesia
Panja Revisi UU Otonomi Khusus Papua Resmi Dibentuk

Masih banyak permasalahan di papua

KPK Panggil Stafsus Menteri KP Hingga Mahasiswa Terkait Kasus Edhy Prabowo
Indonesia
KPK Panggil Stafsus Menteri KP Hingga Mahasiswa Terkait Kasus Edhy Prabowo

KPK telah menetapkan 7 tersangka dalam kasus ini

Kapolri Perintahkan Anggotanya Dukung Pertumbuhan Ekonomi Nasional
Indonesia
Kapolri Perintahkan Anggotanya Dukung Pertumbuhan Ekonomi Nasional

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menerbitkan Surat Telegram dalam rangka menjaga dan membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal-III dan kuartal-IV tahun 2021.

RK Perintahkan Urusan Vaksinasi COVID-19 Segera Diselesaikan
Indonesia
RK Perintahkan Urusan Vaksinasi COVID-19 Segera Diselesaikan

Jika urusan vaksin sudah selesai, maka tugas selanjutnya adalah membangun kembali Jabar pasca-COVID-19. Pembangunan ekonomi sosial dan politik ini harus mengikuti kebiasaan yang baru.

Aksi Risma Temui Pengemis dan Tuna Wisma di Ibu Kota
Indonesia
Aksi Risma Temui Pengemis dan Tuna Wisma di Ibu Kota

Kemensos menyediakan pendamping bagi pemulung dan pengemis agar mendapatkan keterampilan, seperti membuat kue dan memanfaatkan sampah menjadi kerajinan layak jual.

Dituduh Debt Collector, Seorang Pria Diserang Warga hingga Lompat ke Kali Ciliwung
Indonesia
Dituduh Debt Collector, Seorang Pria Diserang Warga hingga Lompat ke Kali Ciliwung

Seorang pria nekat menceburkan dirinya ke Kali Ciliwung, Gunung Sahari, Jakarta Pusat.