Legislator PKS Minta Kemenkes Tingkatkan Kewaspadaan Buntut Lonjakan Kasus COVID-19 Warga mengikuti vaksinasi COVID-19 di Gelanggang Remaja Kecamatan Matraman, Jakarta, Selasa (16/11/2021). ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/rwa.

Merahputih.com - Angka penambahan pasien COVID-19 kembali diatas 2 ribuan kasus.

Anggota Komisi IX DPR, Kurniasih Mufidayati meminta agar Kemenkes segera meningkatkan kewaspadaan dan antisipasi maksimal terjadinya lonjakan kasus positif.

“Jangan sampai kasus Juni, Juli tahun 2021 lalu terulang lagi,” jelas Mufida dalam keterangannya, Senin (24/1).

Baca Juga:

Cara Pencegahan Mutasi COVID-19 Versi Peneliti Eijkman

Mufida menuturkan, adanya kasus konfirmasi varian omicron yang meninggal dengan komorbid dan kasus harian di atas 2 ribuan adalah alarm untuk peningkatan level kewaspadaan.

Mufida menyebut, sejak pelonggaran PPKM, terlihat kebijakan yang tidak sinkron antar kementerian. Misalnya soal karantina, pencabutan pembatasan saat Natal Tahun Baru, lalu pencabutan larangan masuk bagi 14 negara asal Omicron justru pada saat kasus Omicron di Indonesia tengah naik.

"Kasus Omicron sudah banyak datang dari luar negeri termasuk satu dari dua yang meninggal juga pelaku perjalanan luar negeri. Kita justru malah membuka pintu bagi semua negara untuk masuk,” papar dia.

Baca Juga:

Pentingnya Vaksin Booster untuk Cegah Dampak Buruk Varian Baru COVID-19

Mufida juga menyarankan beberapa wilayah yang mengalami peningkatan kasus cukup signifikan seperti DKI Jakarta tidak memaksakan kebijakan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) 100 persen.

Sebab beberapa daerah tidak berani mengurangi kapasitas PTM 100 persen sebab menjadi kebijakan dari pusat. Menurut data, sejak 15 Desember hingga saat ini secara kumulatif tercatat 1.161 kasus konfirmasi Omicron ditemukan di Indonesia.

Bukan hanya Omicron, varian Delta dan varian lain yang sudah ada di Indonesia juga masih ada di Indonesia.

“Laporan perawatan rumah sakit juga menunjukkan tren meningkat kembali. Pemerintah seharusnya menentukan parameter, saat tercapai indikator apa harus segera ditarik rem darurat,” papar Mufida.

Baca Juga:

Penambahan Kasus COVID-19 Didominasi Pelaku Perjalanan Luar Negeri

Mufida kembali mengajak publik untuk tingkatkan disiplin menegakkan protokol kesehatan. Sebab, ia melihat pemakaian masker dan kebiasaan mencuci tangan sudah mulai kendor terutama di ruang-ruang publik.

“Jadikan kebiasaan baru memakai masker dan selalu mencuci tangan karena itu juga bagian dari perilaku hidup bersih dan sehat,” ungkap Mufida yang juga politkus PKS ini. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Heboh, Benda Misterius Mirip Tank Mengapung di Tengah Laut Bintan
Indonesia
Heboh, Benda Misterius Mirip Tank Mengapung di Tengah Laut Bintan

Kapolsek Bintan Timur menerima laporan berupa foto, tentang benda mirip tank tersebut di laut.

Warga Yogyakarta Keluhkan Minyak Goreng Subsidi Sulit Dicari di Pasaran
Indonesia
Warga Yogyakarta Keluhkan Minyak Goreng Subsidi Sulit Dicari di Pasaran

Warga di sejumlah kabupaten dan Kota Yogyakarta mengeluh sulit menemukan minyak goreng bersubsidi seharga Rp 14 ribu per liter.

Pemerintah Ungkap Alasan Berani Pangkas Masa Karantina Jadi 3 Hari
Indonesia
Pemerintah Ungkap Alasan Berani Pangkas Masa Karantina Jadi 3 Hari

Dasar pertimbangan pemerintah mengurangi masa karantina bagi pelaku perjalanan luar negeri (PPLN) yang sudah divaksinasi booster menjadi tiga hari akhirnya terungkap.

[Hoaks atau Fakta]: COVID-19 Dirancang Segelintir Elit di 2010
Indonesia
[Hoaks atau Fakta]: COVID-19 Dirancang Segelintir Elit di 2010

Rockefeller Foundation sendiri adalah yayasan yang bergerak dalam pengembangan di bidang kesehatan modern dan vaksin.

Tes PCR dan Antigen Tidak Lagi Jadi Syarat Perjalanan Udara, Laut dan Darat
Indonesia
Tes PCR dan Antigen Tidak Lagi Jadi Syarat Perjalanan Udara, Laut dan Darat

Pelaku perjalanan atau penumpang domestik, baik yang menggunakan transportasi udara, laut maupun darat, tidak perlu lagi menunjukkan hasil negatif rapid tes antigen atau tes PCR.

Puan Sebut UU TPKS Jadi Pedoman Penegak Hukum Selesaikan Kasus Kekerasan Seksual
Indonesia
Puan Sebut UU TPKS Jadi Pedoman Penegak Hukum Selesaikan Kasus Kekerasan Seksual

Ia menegaskan UU TPKS harus menjadi pedoman bagi penegak hukum dalam menyelesaikan kasus-kasus kekerasan seksual.

Tolak Rusia Dikeluarkan, Tiongkok Dukung Putin Tetap Datang ke KTT G20 Bali
Indonesia
Tolak Rusia Dikeluarkan, Tiongkok Dukung Putin Tetap Datang ke KTT G20 Bali

Tiongkok menegaskan Rusia merupakan anggota penting G20

Uji Coba Sekolah Tatap Muka Tahap 2, Wagub DKI: Masyarakat Mohon Bersabar
Indonesia
Uji Coba Sekolah Tatap Muka Tahap 2, Wagub DKI: Masyarakat Mohon Bersabar

Pelaksanaan uji coba kegiatan belajar mengajar (KBM) ini akan berlangsung selama tiga minggu terhitung 9 Juni hingga 26 Juni 2021 mendatang.

Suku Dayak Diminta Tak Terprovokasi Terkait Kasus Edy Mulyadi
Indonesia
Suku Dayak Diminta Tak Terprovokasi Terkait Kasus Edy Mulyadi

Andersius juga meminta masyarakat Kalimantan khususnya suku Dayak agar menahan diri untuk tidak melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum dalam menanggapi pernyataan Edy Mulyadi cs.

Banyak  Agenda DPRD Jakarta Tertunda, PKS Heran PDIP dan PSI Ajukan Hak Interpelasi
Indonesia
Banyak Agenda DPRD Jakarta Tertunda, PKS Heran PDIP dan PSI Ajukan Hak Interpelasi

Di situasi pandemi COVID-19 harusnya Legislatif dan Eksekutif harusnya bergotong royong menanggulangi virus corona. Bukan malah mengkeruh suasana dengan mempermasalahkan event mobil balap bertenaga listrik tersebut.