Legislator PKS: Keamanan Siber di Indonesia Mengkhawatirkan Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PKS, Sukamta. Foto: Fraksi PKS

MerahPutih.com - Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyoroti mraknya kebocoran data yang dialami lembaga pemerintah, seperti, KPU, BPJS Kesehatan, Kementerian Kesehatan, Polri, serta Bank Indonesia.

Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PKS, Sukamta menegaskan, kasus kebocoran data ini menunjukkan kondisi keamanan siber di Indonesia sudah pada tingkatan sangat mengkhawatirkan.

Baca Juga

Datangi Kejagung, Panglima TNI Dukung Pengusutan Proyek Satelit Kemenhan

"Mengingat sudah banyak ahli keamanan siber di Indonesia selama ini memberikan kritik dan masukan bahwa infrastruktur keamanan siber di lembaga pemerintah buruk, bahkan mudah dibobol oleh hacker pemula," kata Sukamta dalam keterangannya, Sabtu (22/1).

Jika bicara infrastruktur, kata Sukamta, berarti menyangkut regulasi, perangkat keras, perangkat lunak, serta ketersediaan SDM. Wakil Ketua Fraksi PKS ini juga menyesalkan lambatnya respons pemerintah dalam mengatasi kebocoran data. Mengingat banyak di antara kasus kebocoran data seakan dibiarkan tanpa jelas upaya tindak lanjutnya.

"Pemerintah ini mungkin kebingungan mau mengambil langkah hukum terkait kebocoran data, karena belum ada UU Perlindungan Data Pribadi. Kita di DPR sudah mendesak berulang kali untuk segera diselesaikan RUU PDP, sudah 5 masa sidang RUU ini dibahas, tapi pihak pemerintah masih tarik ulur dalam beberapa pasal," jelas dia.

Sukamta mengatakan, apabila pemerintah punya kemauan, RUU PDP bisa diselesaikan dalam waktu kurang dari 40 hari. Padahal jika ditinjau dari tingkat kemendesakannya, persoalan perlindungan data pribadi ini lebih serius dibanding IKN.

"Sudah ratusan juta data warga yang bocor tanpa jelas juntrungnya," imbuhnya.

Baca Juga

Tiga Langkah Atasi Dugaan Kebocoran Data Pasien COVID-19 Versi Gus Muhaimin

Anggota DPR asal Yogyakarta ini berharap meski belum ada UU PDP, pemerintah harus segera benahi infrastuktur keamana sibernya, mengingat masyarakat sudah mempercayakan data pribadinya di server-server lembaga pemerintah.

Di luar soal regulasi, kata Sukamta, pemerintah bisa segera benahi sistem proteksi, pembaharuan aplikasi, enkripsi data, backup data hingga tata kelola sdm pengelola keamanan siber.

Politikus Partai Dakwah ini meyakini BSSN sudah punya catatan apa saja yang harus segera diatasi. Selain itu, banyak ahli IT dan keamanan siber di Indonesia yang juga bisa diajak berkolaborasi.

"Semoga kasus kebocoran data BI ini yang terakhir. Jangan sampai masyarakat dipaksa gunakan aplikasi milik pemerintah tanpa penjelasan dan jaminan keamanan," tutup Sukamta. (Pon)

Baca Juga

Kejagung Incar Dugaan Mark Up Sewa hingga Manipulasi Data Pesawat Garuda

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
DPR Desak Polisi Usut Tuntas Kerangkeng Manusia di Rumah Bupati Lahat
Indonesia
DPR Desak Polisi Usut Tuntas Kerangkeng Manusia di Rumah Bupati Lahat

Taufik pun mendorong kepolisian bekerja sama dengan Komnas HAM untuk mengusut kasus ini

Varian Omicron Terdeteksi, Legislator PDIP Usul Aturan Nataru Diubah
Indonesia
Varian Omicron Terdeteksi, Legislator PDIP Usul Aturan Nataru Diubah

"Dengan ditemukannya varian omicron ini, kita mendorong ada perubahan aturan pada libur ataru nanti. Mungkin larangan mudik menjadi salah satu cara antisipasi agar varian ini tidak menyebar,” kata Rahmad dalam keterangannya kepada wartawan di Jakarta, Jumat (17/12).

Ketua DPR Imbau Tegakkan Disiplin Prokes Saat Ramadan
Indonesia
Ketua DPR Imbau Tegakkan Disiplin Prokes Saat Ramadan

Bulan suci Ramadan telah tiba, umat muslim akan melakukan puasa dan ibadah lainnya. Ketua DPR RI Puan Maharani mengingatkan agar umat muslim senantiasa disiplin protokol kesehatan (prokes), selama menjalani ibadah di bulan suci ini.

Anies Buka Sentra Vaksinasi Malam Hari
Indonesia
Anies Buka Sentra Vaksinasi Malam Hari

Cara mendaftarkan vaksin malam pun mudah

Hadi Tjahjanto Jelaskan Prinsip Travel Bubble Pembalap dan Kru MotoGP
Indonesia
Hadi Tjahjanto Jelaskan Prinsip Travel Bubble Pembalap dan Kru MotoGP

Jadi penonton akan melalui tiga lapis pemeriksaan

Huntap Bagi Korban Erupsi Gunung Semeru Siap Saat Lebaran
Indonesia
Huntap Bagi Korban Erupsi Gunung Semeru Siap Saat Lebaran

Masyarakat yang direlokasi dipastikan dapat menghuni rumah baru dengan teknologi Rumah Instan Sederhana Sehat (Risha)

87 Jemaah Umrah yang Positif COVID-19 Sempat Negatif di Arab Saudi
Indonesia
87 Jemaah Umrah yang Positif COVID-19 Sempat Negatif di Arab Saudi

Tapi memang rata-rata yang positif itu tampak sehat sehat saja

Pasien COVID-19 Wisma Atlet Masih Bertambah, Cilincing Berkurang
Indonesia
Pasien COVID-19 Wisma Atlet Masih Bertambah, Cilincing Berkurang

Terhitung mulai tanggal 23 Maret 2020 sampai 22 Februari 2022, jumlah pasien terdaftar total 155.414 orang atau bertambah 459 orang.

[HOAKS atau FAKTA] Presiden Jokowi Akan Mundur setelah Lebaran
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA] Presiden Jokowi Akan Mundur setelah Lebaran

Beredar di media sosial Twitter sebuah unggahan berupa gambar tangkapan layar media berita Kompas.com yang memberitakan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan mundur dari jabatannya sebagai presiden usai Lebaran

Lewat Surat Telegram, Kapolri Minta Anak Buahnya 'Bersihkan' Premanisme dan Pungli di Pelabuhan
Indonesia