Legislator PKS Ingatkan Pandemi Tak Bisa Jadi Alasan Pangkas THR Pekerja Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani. ANTARA/HO-DPR RI

MerahPutih.com - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) merespons positif langkah pemerintah mewajibkan perusahaan membayar penuh tunjangan hari raya (THR) pada tahun ini.

Aturan itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan serta Permenaker Nomor 6 Tahun 2016 tentang THR Keagamaan bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan.

"Saat ini dunia usaha sudah mulai bangkit seiring dengan turunnya kasus COVID-19. Jadi tidak boleh lagi dijadikan alasan untuk memangkas THR pekerja, " kata anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PKS Netty Prasetiyani dalam keterangannya, Minggu (10/4).

Baca Juga:

Ketua DPR Peringatkan Pengusaha dalam Pemenuhan THR Pekerja

Istri dari mantan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan atau Aher ini juga meminta pemerintah mengawasi dan memantau secara langsung pemberian THR oleh perusahaan.

“Pemerintah harus menegaskan kepada perusahaan bahwa THR bukan hadiah yang diberikan sukarela, tapi kewajiban yang harus ditunaikan," ujarnya.

Menurut Netty, THR keagamaan bagi pekerja atau buruh di perusahaan adalah amanah PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan.

"Suka tidak suka ini harus dijalankan. Pelanggaran terhadap peraturan ini harus ada konsekuensi hukumnya," imbuhnya.

Oleh sebab itu, Netty meminta pemerintah agar mengecek langsung ke lapangan jika ada perusahaan yang berdalih kondisi keuangannya sedang sulit.

"Pastikan tidak ada perusahaan yang berlindung di balik sulitnya kondisi keuangan karena ingin menghindari kewajiban membayar THR," kata Netty.

Baca Juga:

Awasi Pembayaran THR, Disnaker Solo Dirikan Posko Pengaduan

Netty menilai, pembayaran THR secara penuh akan membantu masyarakat yang sedang tertekan seiring naiknya harga bahan-bahan pokok.

"Apalagi saat ini harga-harga kebutuhan pokok masyarakat melonjak tajam. Setelah minyak goreng, Pertamax dan bahkan Pertalite serta gas 3 kg rencananya juga akan naik," katanya.

Ketua DPP PKS Bidang Kesejahteraan Sosial ini juga meminta pemerintah agar aktif mencari informasi terkait keluhan pekerja, bukan hanya menunggu laporan.

Pemerintah, lanjut Netty, harus sigap mencari informasi perusahaan-perusahaan yang belum mencairkan THR, mengingatkan dan jika perlu berikan sanksi yang tegas.

"Jangan hanya menunggu laporan, karena umumnya pekerja enggan dan takut melaporkan perusahaannya yang tidak membayar THR. Mereka takut dipecat, apalagi yang statusnya pekerja kontrak," pungkasnya. (Pon)

Baca Juga:

Ditolak PKS, Baleg DPR Setuju RUU TPKS Dibawa ke Paripurna

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Polri Bentuk Komisi Banding Kode Etik Terkait Putusan AKBP Brotoseno
Indonesia
Polri Bentuk Komisi Banding Kode Etik Terkait Putusan AKBP Brotoseno

Mabes Polri telah membentuk Komisi Banding untuk melakukan sidang ulang pelanggaran Kode Etik Profesi (KEP) AKBP Raden Brotoseno.

Warga Minta PTM DKI Dievaluasi, Wagub Sebut Sudah Jalankan Sesuai Aturan Pempus
Indonesia
Warga Minta PTM DKI Dievaluasi, Wagub Sebut Sudah Jalankan Sesuai Aturan Pempus

Pemprov DKI Jakarta mempertimbangkan usulan banyak pihak yang meminta pelaksanaan pembelajaran tatap muka (PTM) di Jakarta dihentikan sementara.

Firli Bahuri Angkat Bicara soal Isu Lili Pintauli Mundur dari Kursi Wakil Ketua KPK
Indonesia
Firli Bahuri Angkat Bicara soal Isu Lili Pintauli Mundur dari Kursi Wakil Ketua KPK

Ketua KPK, Firli Bahuri menjawab kabar terkait mundurnya Lili Pintauli dari kursi Wakil Ketua KPK. Hal itu ia sampaikan seusai rapat kerja bersama Komisi III DPR RI, pada Kamis (30/6).

Baliho Puan Muncul di Lokasi Bencana Semeru, PDIP Sebut Spontanitas Relawan
Indonesia
Baliho Puan Muncul di Lokasi Bencana Semeru, PDIP Sebut Spontanitas Relawan

Baliho Puan tersebut terpasang di daerah terdampak erupsi Semeru, yakni Kecamatan Pronojiwo dan Kecamatan Candipuro.

Ribuan Buruh Kembali Turun ke Jalan, Tuntut UMP hingga Pertanyakan UU Cipta Kerja
Indonesia
Ribuan Buruh Kembali Turun ke Jalan, Tuntut UMP hingga Pertanyakan UU Cipta Kerja

Titik aksi buruh terpusat di dekat Mahkamah Konstitusi (MK) dan Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (8/12).

Kemenkes Sebut Pasien Dirawat akibat Omicron Tak Separah saat Gelombang Varian Delta
Indonesia
Kemenkes Sebut Pasien Dirawat akibat Omicron Tak Separah saat Gelombang Varian Delta

Kondisi beberapa wilayah di Pulau Jawa-Bali saat ini terus dipantau karena menjadi klaster awal lonjakan kasus COVID-19 nasional varian Omicron.

Bareskrim Polri akan Memeriksa Kembali Petinggi ACT Hari Ini
Indonesia
Bareskrim Polri akan Memeriksa Kembali Petinggi ACT Hari Ini

Pada hari ini, Selasa (12/7),Bareskrim Polri kembali melanjutkan pemeriksaan terhadap pengurus dan petinggi ACT.

Terlibat Lakalantas di Jakarta, Anak Gubernur Kaltara Meninggal Dunia
Indonesia
Terlibat Lakalantas di Jakarta, Anak Gubernur Kaltara Meninggal Dunia

Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Zainal Arifin Paliwang tengah dirundung duka setelah putra pertamanya, AKP Novandi Arya Kharizma, meninggal dunia.

Simak, Sejumlah Pelonggaran Aktivitas di Jabodetabek Selama PPKM Level 2
Indonesia
Simak, Sejumlah Pelonggaran Aktivitas di Jabodetabek Selama PPKM Level 2

Aglomerasi Jabodetabek turun ke Level 2 menyusul penurunan jumlah kasus dalam sepekan terakhir.

KPK Perpanjang Penahanan Bupati Probolinggo Nonaktif Puput Tantriana
Indonesia
KPK Perpanjang Penahanan Bupati Probolinggo Nonaktif Puput Tantriana

KPK memperpanjang masa penahanan Bupati Probolinggo nonaktif Puput Tantriana Sari (PTS) bersama empat orang lainnya.