Legislator PKS Anggap Inmendagri 53/2021 Tak Adil, Minta Harga PCR Disamakan dengan Antigen Layanan tes PCR Bandara.(Foto: Antara)

Merahputih.com - Pemberlakuan aturan wajib PCR untuk syarat penerbangan menuai kritikan dari anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PKS, Alifudin. Pemerintah dianggap tidak adil dalam membuat kebijakan berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 53 Tahun 2021.

Inmendagri tersebut membahas tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, Level 2, dan Level 1 di Wilayah Jawa dan Bali, syarat penerbangan domestik tidak lagi mengizinkan penggunaan tes rapid antigen. Pelaku perjalanan penerbangan hanya diperbolehkan menggunakan tes RT-PCR yang memiliki tarif mencapai Rp 500 ribu.

Baca Juga:

PKB Sebut Kewajiban Tes PCR Bagi Penumpang Pesawat Langkah Mundur

“Pemerintah agar kaji ulang kebijakan syarat PCR untuk penerbangan, karena terlalu mahal dan tidak semua moda transportasi diberlakukan sama," jelas Alifudin dalam Keterangannya kepada wartawan, Minggu (24/10).

Apalagi, masa berlaku Swab PCR hanya 2×24 jam,. “Bukan karena dia orang kaya bisa naik pesawat, dan juga bukan orang miskin dia naik transportasi darat, kaya KRL, Bus dan lainnya, tapi karena kebutuhan masyarakat dalam melakukan perjalanannya," jelas Alifudin.

Tes PCR. (Foto: Antara)
Tes COVID-19 (Antaranews)

Alifudin berharap, pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri mengkaji ulang terkait ini dengan para ahli. "Jika opsi dari kami yaitu harga PCR disamakan dengan harga Antigen” tutup Alifudin.

Koordinator Tim Pakar dan Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan COVID-19 Wiku Adisasmito mengatakan, kebijakan ini diterapkan karena pemerintah tengah memperketat aturan perjalanan dalam negeri.

Baca Juga:

Demokrat Desak Pemerintah Ambil Alih Biaya PCR Pelaku Perjalanan

Khususnya menggunakan transportasi udara meski situasi pandemi telah melandai yakni untuk mencegah lonjakan penularan.

Begitu halnya alasan pemerintah meminta calon penumpang pesawat wajib melakukan tes RT-PCR selama bepergian lantaran hasil tesnya lebih akurat ketimbang menggunakan tes Antigen. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Indonesia Ingin Contoh India Lindungi UMKM di Bisnis Digital
Indonesia
Indonesia Ingin Contoh India Lindungi UMKM di Bisnis Digital

Penguasaan usaha besar di dalam bisnis e-commerce atau bisnis digital Indonesia, berpeluang terjadi bahkan sangat terbuka lebar.

Wagub DKI Tak Tahu Pembayaran 'Commitment Fee' Formula E Hasil Utang
Indonesia
Wagub DKI Tak Tahu Pembayaran 'Commitment Fee' Formula E Hasil Utang

Untuk semua kepentingan apapun ya kita kan adanya di Bank DKI

[Hoaks atau Fakta]: AHY Menangis, Moeldoko Resmi Ambil Alih Partai Demokrat
Indonesia
[Hoaks atau Fakta]: AHY Menangis, Moeldoko Resmi Ambil Alih Partai Demokrat

video dengan judul “Berita Terkini ~ Tangis AHY Pecah Di HUT Demokrat, Malam Ini Moeldoko Diresmikan Jadi Ketum Partai. Ahy dilengserkan paksa

 Saat Satgas Mulai Menagih Hutang Para Obligator BLBI
Indonesia
Saat Satgas Mulai Menagih Hutang Para Obligator BLBI

Kamis (27/8), Satuan Tugas (Satgas) Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) tekah memanggil Hutomo Mandala Putra alias Tommy Soeharto untuk menyelesaikan utangnya terhadap negara sebesar Rp 2,61 triliun.

Langgar Prokes, PTM di SDN 05 Jagakarsa Dihentikan
Indonesia
Langgar Prokes, PTM di SDN 05 Jagakarsa Dihentikan

turan penghentian sementara PTM ini telah dituangkan pada Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta No. 883 Tahun 2021 tentang Penetapan Satuan Pendidikan yang Melaksanakan Pembelajaran Tatap Muka Terbatas Pembelajaran Campuran Tahap 1

BUMN Nindya Karya Didakwa Rugikan Negara Rp 313,3 Miliar
Indonesia
BUMN Nindya Karya Didakwa Rugikan Negara Rp 313,3 Miliar

Jaksa Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membacakan surat dakwaan kepada PT Nindiya Karya (Persero) sebagai terdakwa I dan PT Tuah Sejati sebagai terdakwa II. Dua korporasi tersebut dianggap memperkaya diri sendiri sehingga membuat negara rugi Rp 313,3 miliar.

Arteria Dahlan Minta Dilaporkan ke MKD
Indonesia
Arteria Dahlan Minta Dilaporkan ke MKD

"Komitmen kami, di DPR dan Komisi III, bersama dengan teman-teman di kejaksaan ingin meyakinkan tidak ada Sunda Empire di kejaksaan," ujarnya.

Saldo Anggaran Lebih 2020 Capai Rp 388,1 triliun
Indonesia
Saldo Anggaran Lebih 2020 Capai Rp 388,1 triliun

Adapun realisasi pembiayaan untuk menutupi defisit anggaran mencapai Rp 1.193,2 triliun, yang berarti 114,8 persen dari APBN 2020 sebesar Rp 1.039,2 triliun.

Menag Janji Bantu Korban Perkosaan di OKU Cari Sekolah Lain
Indonesia
Menag Janji Bantu Korban Perkosaan di OKU Cari Sekolah Lain

Menag Yaqut telah mengambil langkah strategis menyikapi masalah ini

Arteria Dahlan Minta Maaf kepada Masyarakat Jawa Barat
Indonesia
Arteria Dahlan Minta Maaf kepada Masyarakat Jawa Barat

Arteria Dahlan menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat Jawa Barat.