Legislator PKB Tekankan Diplomat Indonesia Harus Mahir dalam Cyber Diplomacy

Dwi AstariniDwi Astarini - Jumat, 18 Juli 2025
Legislator PKB Tekankan Diplomat Indonesia Harus Mahir dalam Cyber Diplomacy

Gedung Kementerian Luar Negeri. Foto: Kemlu RI

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MERAHPUTIH.COM - ANGGOTA Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Syamsu Rizal menekankan pentingnya adaptasi diplomat Indonesia terhadap perkembangan era digital. Menurutnya, diplomasi modern tidak lagi sekadar berbasis tatap muka, tapi juga memanfaatkan teknologi digital atau cyber diplomacy.

Hal ini disampaikan Syamsu Rizal dalam Diskusi bertajuk Dubes Baru Harapan Baru: Upaya Memaksimalkan Diplomasi RI di kompleks parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (17/7).

Deng Ical, sapaan akrab Syamsu Rizal, menyatakan tugas diplomat saat ini tidak hanya mencakup duta besar, tetapi juga seluruh jajaran diplomatik, mulai dari konselor hingga atase. "Diplomasi modern bukan lagi sekadar mewakili kepentingan negara secara tradisional, melainkan juga membuka dan memelihara pasar, memperkuat branding, serta menciptakan win-win solution di tengah dunia yang semakin multipolar," ujarnya.

Legislator asal Sulawesi Selatan ini menjelaskan diplomasi saat ini telah bertransformasi menjadi cyber diplomacy, dengan interaksi tidak selalu memerlukan pertemuan fisik. "Zaman sekarang, diplomasi diawali dengan pertukaran pesan digital, baru kemudian diikuti pertemuan delegasi. Contohnya, saat Presiden Prabowo ke Prancis, tinggal menandatangani dokumen karena semuanya sudah dipersiapkan secara digital," jelasnya.

Baca juga:

Pramono: Menuju Kota Global, Penting Jakarta Aktif dalam Diplomasi Dunia



Selain itu, Deng Ical juga menekankan bahwa diplomasi kini menjadi tanggung jawab seluruh rakyat Indonesia. "Ketika masyarakat membuka Google atau media sosial, mereka turut membangun citra Indonesia di mata dunia. Setiap unggahan positif dapat menjadi soft power dalam diplomasi," ucapnya.

Ia mencontohkan kasus penyelamatan pendaki asal Brasil di Gunung Rinjani oleh tim SAR Indonesia. Awalnya, citra Indonesia di Brasil sempat negatif, tapi berbalik 180 derajat setelah aksi penyelamatan tersebut viral. "Masyarakat Brasil bahkan menggalang dana hingga Rp 1,3 miliar dan memberikan apresiasi luar biasa. Ini bukti bahwa soft power diplomacy sangat efektif," ujarnya.

Deng Ical juga menyoroti tantangan diplomasi Indonesia di kawasan Pasifik, dengan citra Indonesia masih kerap negatif, terutama terkait dengan isu Papua. "Kita harus terus membangun narasi positif melalui berbagai pendekatan, termasuk melibatkan diaspora Indonesia di Pasifik," tegasnya.

Ia berharap, di masa depan, diplomat Indonesia tidak hanya fokus pada hubungan politik, tetapi juga memperluas kerja sama ekonomi, budaya, dan pendidikan.

"Kinerja diplomat harus diukur dari seberapa besar mereka bisa memperluas pasar dan meningkatkan nilai tambah bagi Indonesia," pungkasnya.(Pon)

Baca juga:

PINTU Incubator Perkuat Diplomasi Kreatif Lewat Kerja Sama dengan École Duperré Paris

#Diplomasi Internasional #Kemenlu #DPR RI
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Dunia
Sesi Foto G20 Dibatalkan, para Menlu Ogah Barengan Sama Menteri Rusia
Sesi foto pada ajang itu dibatalkan setelah para diplomat Eropa menolak berdiri dalam sesi foto resmi bersama Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov.
Dwi Astarini - Minggu, 01 November 2026
  Sesi Foto G20 Dibatalkan, para Menlu Ogah Barengan Sama Menteri Rusia
Indonesia
DPR Desak Pemerintah Tindak Lanjuti Rekomendasi Pencabutan Izin 23 Korporasi
Penanganan karhutla tidak cukup hanya melalui proses pidana, tetapi juga harus menyasar izin usaha dan kewajiban pemulihan lingkungan.
Dwi Astarini - Sabtu, 31 Oktober 2026
DPR Desak Pemerintah Tindak Lanjuti Rekomendasi Pencabutan Izin 23 Korporasi
Indonesia
DPR Desak Hukuman Maksimal bagi Tersangka Karhutla, 20 Korporasi yang Terlibat Harus Tanggung Jawab
Mendesak penegakan hukum dilakukan hingga tuntas dengan menjatuhkan hukuman maksimal kepada pihak yang terbukti bersalah.
Dwi Astarini - Sabtu, 31 Oktober 2026
DPR Desak Hukuman Maksimal bagi Tersangka Karhutla, 20 Korporasi yang Terlibat Harus Tanggung Jawab
Indonesia
Gatot Subroto Macet Parah, Imbas Tabrakan Tronton Depan Gedung DPR
Tabrakan truk tronton vs truk ringan patah as di depan DPR/MPR picu kemacetan panjang di Jalan Gatot Subroto arah Slipi. Cekkronologi resminya!
Wisnu Cipto - Kamis, 29 Oktober 2026
Gatot Subroto Macet Parah, Imbas Tabrakan Tronton Depan Gedung DPR
Indonesia
DPR Khawatir Nilai Aset Rampasan Turun, Minta Pengelolaannya Dimaksimalkan
Pengelolaannya juga perlu diperhatikan agar nilai ekonominya tidak menyusut dan potensi penerimaan negara dapat dimaksimalkan.
Dwi Astarini - Selasa, 27 Oktober 2026
DPR Khawatir Nilai Aset Rampasan Turun, Minta Pengelolaannya Dimaksimalkan
Indonesia
DPR Wanti-Wanti Kepentingan Asing Menyusup dalam Pembahasan RUU Perampasan Aset
Pembahasan regulasi tersebut harus tetap berorientasi pada kepentingan nasional, terutama dalam memperbaiki penegakan hukum di Indonesia.
Dwi Astarini - Selasa, 27 Oktober 2026
DPR Wanti-Wanti Kepentingan Asing Menyusup dalam Pembahasan RUU Perampasan Aset
Indonesia
Komisi III DPR Sebut RUU Perampasan Aset Berpotensi Disahkan sebelum 15 Desember
Salah satu langkah yang ditempuh yakni memajukan jadwal rapat dengar pendapat umum (RDPU) untuk menyerap masukan dari masyarakat.
Dwi Astarini - Senin, 26 Oktober 2026
Komisi III DPR Sebut RUU Perampasan Aset Berpotensi Disahkan sebelum 15 Desember
Indonesia
Demo Jakarta 20 Oktober 2026, ini Daftar Jalan Alternatif dan Titik Aksi
Demo Jakarta 20 Oktober 2026 akan dimulai pukul 10.00 WIB. Ada sejumlah jalan alternatif yang bisa dilalui.
Soffi Amira - Selasa, 20 Oktober 2026
Demo Jakarta 20 Oktober 2026, ini Daftar Jalan Alternatif dan Titik Aksi
Indonesia
Karhutla Berbulan-bulan, DPR Desak Pemerintah Pertimbangkan Bantuan Singapura
Penerimaan bantuan luar negeri bukan berarti Indonesia tidak memiliki kemampuan.
Yusuf Abdillah - Sabtu, 17 Oktober 2026
Karhutla Berbulan-bulan, DPR Desak Pemerintah Pertimbangkan Bantuan Singapura
Indonesia
Kemenlu Pastikan Indonesia Terima Bantuan Asing Tangani Karhutla
Mekanisme bantuan tersebut sudah dalam proses pembahasan di level teknis oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 16 Oktober 2026
Kemenlu Pastikan Indonesia Terima Bantuan Asing Tangani Karhutla
Bagikan