Legislator PKB Sebut Panja Jalan Tol Bisa Optimalkan SPM Penyelenggara Layanan

Dwi AstariniDwi Astarini - Selasa, 27 Mei 2025
Legislator PKB Sebut Panja Jalan Tol Bisa Optimalkan SPM Penyelenggara Layanan

Suasana arus lalu lintas di Gerbang Tol Cikampek Utama. (ANTARA/HO - Jasa Marga)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MERAHPUTIH.COM - ANGGOTA Komisi V DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Irmawan menilai pembentukan Panitia Kerja (Panja) Jalan Tol mempunyai nilai strategis dalam meningkatkan layanan tol di Tanah Air. Apalagi selama ini banyak badan penyelenggara layanan jalan tol yang belum memenuhi standar pelayanan minimal (SPM).
?
“Selama ini masih banyak badan penyelenggara layanan jalan tol baik BUMN maupun swasta yang belum memenuhi standar pelayanan minimal. Akibatnya, kita masih sering mendengar keluhan dari pengguna jalan tol mulai dari tingginya angka kecelakaan hingga belum optimalnya sarana pendukung di rest area,” ujar Irmawan, di Jakarta, Selasa (27/5).
?
Dia menjelaskan selama ini banyaknya kecelakaan di jalan tol diklaim sebagai bentuk ketidakhati-hatian para pengguna jalan tol. Padahal, bisa jadi kecelakaan itu dipicu faktor jalan tidak rata, minimnya pengawasan, hingga minimnya lampu penerangan sepanjang jalan tol.
?
"Pengemudi tidak serta-merta disalahkan atas kecelakaan di jalan tol, mengingat fasilitas yang tidak memadai dapat menjadi faktor penyebab kelalaian,” katanya.

Baca juga:

Tarif Jalan Tol Trans Jawa Dari Banten Sampai Jawa Timur

?
Irmawan menyoroti kemajuan negara lain dalam pengembangan infrastruktur jalan tol, seperti Malaysia dan negara-negara Eropa. Menurutnya, teknologi pembayaran tol yang lebih canggih, seperti sistem tanpa kartu yang memungkinkan pengguna jalan tidak perlu berhenti untuk melakukan tap in atau tap out di gerbang tol, perlu dipertimbangkan untuk diadopsi di Indonesia.
?
"Penerapan teknologi serupa di Indonesia akan sangat membantu mengurangi potensi kemacetan di gerbang tol yang sering kali memakan waktu,” jelasnya.
?
Merujuk pada data Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat per Maret 2025, total panjang jalan tol yang beroperasi di Indonesia mencapai 3.020,05 kilometer. Pulau Jawa memiliki jaringan jalan tol terpanjang dengan 1.832,22 kilometer, diikuti Sumatra dengan 1.021,48 kilometer.
?
Ketua DPW PKB Aceh ini juga menyoroti rendahnya tingkat penggunaan jalan tol di Sumatra. Padahal, pembangunan jalan tol di wilayah tersebut bertujuan mendorong pertumbuhan ekonomi dan mempermudah aktivitas masyarakat sehari-hari.
?
"Ruas tol Medan-Tebing Tinggi, misalnya, masih minim peminat. Masyarakat cenderung memilih jalan arteri biasa. Ini perlu dievaluasi agar investasi jalan tol tidak sia-sia dan jalan tol tidak rusak karena kurang termanfaatkan,” tegasnya.
?
Selain itu, Irmawan juga menyoroti minimnya fasilitas pendukung seperti rest area dan toilet di jalan tol Aceh.

"Bagaimana masyarakat akan tertarik menggunakan jalan tol jika fasilitas dasar seperti rest area saja tidak tersedia? Kita harus fokus mengoptimalkan jalan tol yang telah dibangun dengan biaya besar agar dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh masyarakat,” pungkasnya.(Pon)


Baca juga:

Kapasitas Rest Area Jalan Tol Solo-Klaten 80 Persen, Polres Siapkan Rekayasa agar tak Terjadi Antrean Panjang

#Jalan Tol #DPR RI #Transportasi
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Puluhan Anggota DPR Bergerak soal Gibran, Hak Menyatakan Pendapat Mulai Bergulir
Mardani Ali Sera menyebut sekitar 50 anggota DPR telah menandatangani usulan Hak Menyatakan Pendapat terkait Gibran. Surat disebut sudah diserahkan ke pimpinan DPR.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 10 November 2026
Puluhan Anggota DPR Bergerak soal Gibran, Hak Menyatakan Pendapat Mulai Bergulir
Indonesia
Hak Menyatakan Pendapat Ijazah Gibran Menguat, Ketua DPR Puan Maharani Buka Suara
Penasaran soal kelanjutan isu ijazah Wapres Gibran? Cek perkembangan usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) DPR, sikap Puan Maharani, serta pandangan PDIP dan PKB di sini!
Angga Yudha Pratama - Selasa, 10 November 2026
Hak Menyatakan Pendapat Ijazah Gibran Menguat, Ketua DPR Puan Maharani Buka Suara
Berita Foto
BPS dan Jasa Marga Integrasikan Data, 70 Persen Arus Tol Kini Masuk Statistik
Suasana kemacetan lalu lintas terlihat di Jalan Tol Dalam Kota, kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (9/11/2026).
Didik Setiawan - Senin, 09 November 2026
BPS dan Jasa Marga Integrasikan Data, 70 Persen Arus Tol Kini Masuk Statistik
Indonesia
Anggaran Diskon Transportasi Nataru 2026 Naik Dua Kali Lipat, Tembus Rp 883 Miliar
Program diskon transportasi mencakup kereta api diskon 30 persen, angkutan laut 30 persen, penyeberangan setara 21 persen, serta pesawat udara 11-12 persen.
Dwi Astarini - Senin, 09 November 2026
Anggaran Diskon Transportasi Nataru 2026 Naik Dua Kali Lipat, Tembus Rp 883 Miliar
Indonesia
DPR Buka Suara soal Desakan Pemakzulan Gibran, Masih Tunggu Putusan MA
Sufmi Dasco Ahmad menjelaskan sikap DPR terkait desakan pemakzulan Gibran. DPR masih menunggu masa sidang dan salinan lengkap putusan MA.
Soffi Amira - Senin, 09 November 2026
DPR Buka Suara soal Desakan Pemakzulan Gibran, Masih Tunggu Putusan MA
Berita
DPR Turun Tangan, Kasus Dugaan Penyadapan Prabowo Bakal Dibahas Bersama Kapolri
Kasus penyadapan Prabowo berkembang. Polri mengajukan enam saksi untuk dilindungi LPSK. Empat pejabat Polri jadi tersangka, DPR panggil Kapolri.
ImanK - Minggu, 08 November 2026
DPR Turun Tangan, Kasus Dugaan Penyadapan Prabowo Bakal Dibahas Bersama Kapolri
Indonesia
DPR Desak Pemerintah Tindak Lanjuti Rekomendasi Pencabutan Izin 23 Korporasi
Penanganan karhutla tidak cukup hanya melalui proses pidana, tetapi juga harus menyasar izin usaha dan kewajiban pemulihan lingkungan.
Dwi Astarini - Sabtu, 31 Oktober 2026
DPR Desak Pemerintah Tindak Lanjuti Rekomendasi Pencabutan Izin 23 Korporasi
Indonesia
DPR Desak Hukuman Maksimal bagi Tersangka Karhutla, 20 Korporasi yang Terlibat Harus Tanggung Jawab
Mendesak penegakan hukum dilakukan hingga tuntas dengan menjatuhkan hukuman maksimal kepada pihak yang terbukti bersalah.
Dwi Astarini - Sabtu, 31 Oktober 2026
DPR Desak Hukuman Maksimal bagi Tersangka Karhutla, 20 Korporasi yang Terlibat Harus Tanggung Jawab
Lifestyle
Buka Pintu Lapangkan Hati, Kisah Driver Blue Bird Layani Penumpang Disabilitas
Menemukan transportasi bagi kaum disabilitas merupakan tantangan tersendiri.
Dwi Astarini - Jumat, 30 Oktober 2026
Buka Pintu Lapangkan Hati, Kisah Driver Blue Bird Layani Penumpang Disabilitas
Indonesia
Gatot Subroto Macet Parah, Imbas Tabrakan Tronton Depan Gedung DPR
Tabrakan truk tronton vs truk ringan patah as di depan DPR/MPR picu kemacetan panjang di Jalan Gatot Subroto arah Slipi. Cekkronologi resminya!
Wisnu Cipto - Kamis, 29 Oktober 2026
Gatot Subroto Macet Parah, Imbas Tabrakan Tronton Depan Gedung DPR
Bagikan