Legislator PKB Harap Plt Kepala Daerah Tidak Dirancang Jadi 'Batalion Politik' Legislator Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Luqman Hakim. Foto: PKB

Merahputih.com - 101 wilayah bakal alami kekosongan jabatan kepala daerah di tahun 2022. Berbeda dengan penjabat kepala daerah sebelumnya, masa jabatan Pejabat (Pj) kurang lebih 1-2 tahun.

Wakil Ketua Komisi II DPR, Luqman Hakim mengingatkan agar pengisian ratusan penjabat kepala daerah mesti dijauhkan dari upaya untuk membangun kekuatan politik. Khususnya menghadapi Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 mendatang.

Baca Juga

DPR Ingatkan 272 Plt Kepala Daerah Tidak Boleh Terlibat Politik Praktis

Menurut dia, penjabat kepala daerah yang akan diangkat tidak boleh dijadikan kaki tangan untuk kepentingan partai politik dan calon presiden tertentu.

“Ratusan penjabat kepala daerah tidak boleh dirancang untuk menjadi 'batalion politik' yang akan bekerja untuk kepentingan partai atau capres/cawapres tertentu tahun 2024," kata Luqman kepada wartawan, Rabu (5/1).

Politikus PKB ini mengingatkan agar pengisian penjabat kepala daerah memenuhi aspek normatif yang disyaratkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah.

UU tersebut mengatur bahwa penjabat gubernur berasal dari jabatan pimpinan tinggi madya, sedangkan penjabat bupati/wali kota berasal dari jabatan pimpinan tinggi pratama.

Lalu, penunjukan penjabat kepala daerah murni kewenangan Presiden dan Mendagri. Tidak diperlukan konsultasi apalagi persetujuan DPR.

"Karena itu, tanggung jawab sepenuhnya ada di tangan Presiden dan Mendagri," jelas legislator daerah pemilihan (dapil) Jawa Timur VI tersebut.

Baca Juga

Belum Adanya Jadwal Pemilu 2024 Berpotensi Picu Ketidakpastian Politik

Ia juga berharap agar sosok yang ditunjuk sebagai penjabat kepala daerah merupakan sosok Pancasilais dan bukan yang terpapar paham intoleransi dan radikalisme.

"Presiden dan Mendagri perlu menyiapkan cara yang tepat untuk mengidentifikasi melakukan profiling calon-calon penjabat kepala daerah yang akan ditunjuk, sehingga hasilnya bukanlah mereka yang intoleran dan radikal," ujarnya.

Diketahui, ada 101 Kepala Daerah habis masa jabatannya tahun 2022. Kekosongan kepemimpinan pemerintah daerah itu, nantinya bakal diisi oleh penjabat kepala daerah hingga Pemilu serentak digelar tahun 2024.

Hal ini sebagai konsekuensi tidak diubahnya Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Pilkada. Sejumlah jabatan kepala daerah tingkat provinsi, serta kabupaten/kota ‘nganggur’ dua tahun menunggu Pilkada.

Baca Juga

Plt Kepala Daerah Jangan Asal Tunjuk

UU Pilkada menegaskan, gelaran Pilkada tahun 2022 dan 2023 diundur ke tahun 2024. Selesai lima tahun atau belum lima tahun masa tugas kepala daerah tersebut.

Terdapat 101 kepala daerah masa jabatannya berakhir pada tahun 2022. Rinciannya, sejumlah gubernur, termasuk Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, akan habis masa jabatannya. Kemudian, ada 76 bupati dan 18 walikota yang juga habis masa jabatannya tahun ini. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
[HOAKS atau FAKTA]: Ada Kode Rahasia untuk Hemat Token Listrik
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Ada Kode Rahasia untuk Hemat Token Listrik

Beredar foto terkait dengan kode atau tips yang bisa digunakan untuk dapat menghemat penggunaan listrik selama 1 bulan dengan cara menekan tombol yang terdapat pada meteran listrik.

Uni Eropa Gelontorkan Dana 9 Miliar Euro Buat Upah Dua Bulan Pegawai Pemerintah Ukraina
Dunia
Uni Eropa Gelontorkan Dana 9 Miliar Euro Buat Upah Dua Bulan Pegawai Pemerintah Ukraina

Para pemimpin akan berjanji untuk mempercepat pekerjaan buat membantu Ukraina memindahkan gandumnya ke luar negeri.

Pemprov DKI Tindaklanjuti 72 Rekomendasi BPK Termasuk Formula E
Indonesia
Pemprov DKI Tindaklanjuti 72 Rekomendasi BPK Termasuk Formula E

Ia pun melanjutkan, Pemprov DKI bakal melakukan pengkajian soal gelaran mobil bertenaga listrik tersebut pada tahun 2022 mendatang.

Puan: Integrasi NIK dan NPWP Harus Jamin Keamanan Data Pribadi Warga
Indonesia
Puan: Integrasi NIK dan NPWP Harus Jamin Keamanan Data Pribadi Warga

DPR mendorong agar satu kartu ini berlaku juga dengan layanan hak warga untuk kesehatan, sosial dan pendidikan yang dapat dilayani dengan baik.

Densus 88 Monitor Ancaman Teror yang Diperingatkan Jepang
Indonesia
Densus 88 Monitor Ancaman Teror yang Diperingatkan Jepang

Detasemen Khusus 88 Antiteror Polri menyatakan selalu siaga terhadap segala bentuk ancaman teror di Indonesia hingga luar negeri.

Polda Metro Beberkan Alasan Tolak Laporan Haris Azhar Cs terhadap Luhut
Indonesia
Polda Metro Beberkan Alasan Tolak Laporan Haris Azhar Cs terhadap Luhut

Laporan koalisi masyarakat sipil terhadap Menko Maritim dan Investasi (Menkomarves) Luhut Binsar Panjaitan mentah di Polda Metro Jaya.

RUU PPP Yang Bakal Jadi Acuan Revisi UU Omnibus Law Dibawa ke Paripurna DPR
Indonesia
RUU PPP Yang Bakal Jadi Acuan Revisi UU Omnibus Law Dibawa ke Paripurna DPR

Tercatat delapan fraksi menyetujui dengan beberapa catatan dan Fraksi PKS menyatakan belum bisa menerima.

Jokowi Tetapkan Komponen Cadangan di Markas Pasukan Khusus Batujajar Bandung
Indonesia
Jokowi Tetapkan Komponen Cadangan di Markas Pasukan Khusus Batujajar Bandung

Sebagai langkah awal, pendidikan dan pelatihan akan dilaksanakan di Pulau Jawa, dengan alokasi sebanyak 2500 orang.

Polda Metro Hentikan Penyelidikan Kasus Terkait Arteria Dahlan
Indonesia
Polda Metro Hentikan Penyelidikan Kasus Terkait Arteria Dahlan

Arteria Dahlan dilaporkan ke Polda Jawa Barat oleh Majelis Adat Sunda

DLH DKI Segel Saluran Outlet Limbah Pabrik Farmasi di Jakut
Indonesia
DLH DKI Segel Saluran Outlet Limbah Pabrik Farmasi di Jakut

Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta mengambil langkah tegas dengan melakukan penyegelan saluran outlet air limbah pabrik farmasi di Jakarta Utara, yaitu PT. B pada Selasa (30/11).