Legislator PDIP: Makan Siang Gratis Pakai Dana BOS Keliru
Ikhsan Aryo Digdo - Rabu, 06 Maret 2024
Ilustrasi makan siang. (Foto: Unsplash/Jie Wang)
MerahPutih.com - Wacana program makan siang gratis akan menggunakan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) terus mendapat penolakan dari sejumlah kalangan. Kali ini datang dari legislator Senayan.
Menurut anggota Komisi X DPR RI, Andreas Hugo Pareira, keliru jika dana BOS digunakan untuk membiayai program paslon nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka tersebut.
Baca Juga:
Legislator PDIP Sindir Sekalian Aja Bikin Kementerian Makan Siang Gratis
"Ini menurut saya agak keliru karena pertanyaan kita apakah makan siang gratis ini merupakan persoalan pendidikan," kata Andreas di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (6/3).
Dalam berbagai dialog yang dilakukan, kata Andreas, Komisi X DPR belum menemukan bahwa makan siang gratis bagian dari persoalan pendidikan.
"Tidak pernah kami bicara dalam berbagai dialog dan bina masyarakat maupun pembahasan di sini bahwa makan siang gratis merupakan bagian dari pendidikan," ungkapnya.
Baca Juga:
Makan Siang Gratis Pakai Anggaran BOS, Gibran Sebut Sedang Coba Berbagai Skema
Politikus PDI Perjuangan (PDIP) ini mengaku tidak mengetahui sumber anggaran untuk membiayai program tersebut.
“Dana BOS sekarang Rp 52 triliun, sementara anggaran makan siang gratis itu akan lebih besar. Nah darimana diambil anggaran dana BOS,” tegasnya.
Lebih lanjut politikus asal Nusa Tenggara Timur (NTT) ini mengatakan, persoalan kesehatan adalah masalah pertumbuhan nutrisi, bukan pendidikan.
"Sehingga, kalau dimasukan ke dalam dana BOS, pertanyaannya apa relevansinya dengan Kemendikbud," tutup Andreas. (pon)
Baca Juga:
Pj Heru Jamin Stok Beras DKI Aman Sampai Lebaran, Ada 244 Ton
Bagikan
Berita Terkait
Politik Thailand Kembali Bergejolak, PM Sementara Ajukan Pembubaran Parlemen dan Pemilu Baru
Tutup Rakernas, Surya Paloh Targetkan NasDem Masuk 3 Besar Pemilu 2029
NasDem Siap Tantang Partai Besar, Punya Strategi Khusus Rebut Tiga Besar Pemilu 2029
DPR Mulai Bahas Pilihan Alternatif Model Pilkada, Usulan PKB Gubernur Ditunjuk Presiden Belum Ada Yang Nolak
Junta Kembali Tetapkan Darurat Militer Jelang Pemilu Myanmar
Legislator Ungkap Keuntungan dari Pemisahan Pemilu Nasional dan Lokal
Partai Tengah Lagi Bikin Strategi Simulasi Pemilu dan Pilkada
Partai Buruh Ajukan Uji Materi Minta Ambang Batas Parlemen Dihapus Pada Pemilu 2029
4 Tahun Sebelum Pemilu, Golkar Jateng Ingin Rampungkan Seluruh Kepengurusan
Golkar Nilai Putusan MK soal Pemilu Bisa Jadi Bumerang dan Guncang Dunia Politik Indonesia