Legislator PDIP Jimmy Ijie Akui Serahkan Uang Rp2 Miliar ke Pejabat Pengadilan Suasana persidangan mantan Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Utara Rohadi, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Kamis (11/2/2021). (ANTARA/Desca Lidya Natalia)

MerahPutih.com - Anggota DPR dari Fraksi PDI-Perjuangan, Jimmy Demianus Ijie, mengakui pernah menyerahkan uang sebesar Rp2 miliar ke pejabat pengadilan untuk mengurus perkara. Uang Rp2 miliar itu diduga sebagai uang pelicin agar Jimmy bebas dari kasus yang menjeratnya.

Hal itu terungkap saat Jimmy bersaksi di sidang lanjutan perkara dugaan suap, gratifikasi, dan Tindak Pidana Pencucian Uang untuk terdakwa mantan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Rohadi, yang digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta.

Baca Juga

Operator Legislator PDIP Ihsan Yunus Serahkan Dua Sepeda Brompton ke KPK

Awalnya, Jaksa Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Takdir Suhan mengonfirmasi Jimmy soal permintaan uang Rp2 miliar oleh bekas Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura, Sudiwardono. Uang itu berkaitan dengan upaya kasasi Jimmy di Mahkamah Agung (MA).

"Saksi, ada uang Rp2 miliar yang memang diminta langsung oleh Sudiwardono?," tanya Jaksa Takdir ke Jimmy di ruang sidang Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis (11/2).

"Betul," ujar Jimmy menanggapi pertanyaan Jaksa Takdir

Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Jimmy kemudian dibacakan oleh Takdir. Dalam BAPnya, anggota Komisi V DPR itu mengaku ada lima kali penyerahan uang untuk memenangkan upaya kasasi di MA.

"Izin majelis disini ada lima kali penyerahan uangnya, kami bacakan," ujar Jaksa Takdir.

Anggota Komisi V DPR RI Jimmy Demianus Ijie. Foto : Eko/mr
Anggota Komisi V DPR RI Jimmy Demianus Ijie. Foto : Eko/mr

Jimmy disebut pernah menyerahkan uang sekira pada awal Agustus 2015 nilainya Rp150 juta untuk mengurus perkaranya. Uang itu diserahkan melalui rekan Jimmy, Muhammad Imran. Empat hari kemudian, Jimmy kembali menyerahkan uang Rp300 juta, melalui Hakim Adhoc Pengadilan Tinggi Jayapura, Julius C Manupapami.

Kemudian, 16 Agustus 2015, Jimmy menyerahkan uang tunai kepada rekannya Imran untuk disampaikan ke Julius Manupapami. Selanjutnya, 25 Agustus 2015, Jimmy menyerahkan uang tunai Rp800 Juta ke Muhammad Imran. Terakhir, Jimmy kembali menyerahkan uang Rp250 Juta pada 10 September.

"Jadi total Rp2 miliar dalam bentuk cash?," tanya Jaksa Takdir ke Jimmy. Jimmy pun mengamininya. "Betul," jawab Jimmy.

Nama Jimmy Demianus Ijie dan Robert Melianus Nauw sempat muncul dalam surat dakwaan Rohadi. Keduanya merupakan mantan Anggota DPRD Papua Barat yang pernah terjerat kasus korupsi. Robert maupun Jimmy disebut pernah menyuap Rohadi pada 2015 sekira Rp1,2 miliar melalui beberapa pihak perantara.

Uang sebesar Rp1,2 miliar itu diduga untuk mengupayakan agar Robert dan Jimmy divonis bebas di tingkat kasasi. Robert dan Jimmy dibantu oleh Hakim Ad Hoc Pengadilan Tinggi Jayapura, Julius C Manupapami dan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura, Sudiwardono untuk mengupayakan vonis bebas di Mahkamah Agung (MA).

Sebelumnya, mantan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Rohadi didakwa menerima suap dan gratifikasi terkait pengurusan sejumlah perkara. Tak hanya itu, Jaksa juga mendakwa Rohadi melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) atas hasil uang suap dan gratifikasi yang diterimanya.

Dalam perkaranya, Rohadi didakwa menerima suap dengan total Rp4.663.500.000 (Rp4,6 miliar); kemudian gratifikasi dengan nilai Rp11.518.850.000 (Rp11,5 miliar). Sedangkan terkait perkara TPPU, Rohadi didakwa mencuci uang hasil suapnya sejumlah Rp40.598.862.000 (Rp40,5 miliar). (Pon)

Baca Juga

KPK Cecar Operator Legislator PDIP Ihsan Yunus Soal Pengadaan Bansos

Tag
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Wagub DKI Akui Gedung di Jakarta Jadi Salah Satu Penyebab Banjir
Indonesia
Wagub DKI Akui Gedung di Jakarta Jadi Salah Satu Penyebab Banjir

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menyebut ada sejumlah gedung di Jakarta yang menyalahi aturan dalan pembangunan, sehingga berimbas banjir di kawasan ibu kota.

Sehari Warga DKI Terpapar COVID-19 Tembus 2 Ribu
Indonesia
Sehari Warga DKI Terpapar COVID-19 Tembus 2 Ribu

Dinas Kesehatan (Dinkes) mengungkapkan, ada sebanyak 2.096 kasus positif baru ditemukan di DKI Jakarta pada hari ini, Kamis (10/6).

Wartawan Ditangkap saat Liput Demo Omnibus Law Jadi Bentuk Ancaman Kebebasan Pers
Indonesia
Wartawan Ditangkap saat Liput Demo Omnibus Law Jadi Bentuk Ancaman Kebebasan Pers

“Hal ini merupakan ancaman atas kebebasan berekspresi dan kemerdekaan pers yang dilindungi undang-undang, dalam hal ini Undang Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers,” tegasnya.

Satgas Ingatkan Raffi Ahmad dan Siapapun yang Sudah Divaksin Soal Protokol Kesehatan
Indonesia
Satgas Ingatkan Raffi Ahmad dan Siapapun yang Sudah Divaksin Soal Protokol Kesehatan

Jokowi juga mengungkapkan bahwa orang yang telah disuntik vaksin tidak boleh meremehkan protokol kesehatan

Di Amerika, Mendag Perintahkan Perwakilan Indonesia Gali Potensi Ekonomi Digital
Indonesia
Di Amerika, Mendag Perintahkan Perwakilan Indonesia Gali Potensi Ekonomi Digital

Amerika Serikat, dinilai Mendag Lutfi, merupakan salah satu mitra dagang utama Indonesia dengan total perdagangan kedua negara mencapai USD 27,2 miliar pada 2020.

Satpol PP DKI Tutup 516 Rumah Makan Selama PSBB Ketat
Indonesia
Satpol PP DKI Tutup 516 Rumah Makan Selama PSBB Ketat

"Yang ditutup 516, denda 55. Teguran tertulis ada 162. Jumlahnya 733," papar Kasatpol PP DKI, Arifin

Langgar Aturan PSBB, Kafe dan Hotel Transit di Jaktim Disegel
Indonesia
Langgar Aturan PSBB, Kafe dan Hotel Transit di Jaktim Disegel

Pemilik tempat penginapan akan dipanggil ke Kecamatan Makasar

Dilantik Jadi Ketua DPD Gerindra DKI, Riza Patria akan Evaluasi Kinerja Partai
Indonesia
Dilantik Jadi Ketua DPD Gerindra DKI, Riza Patria akan Evaluasi Kinerja Partai

"Terus meningkat konsolidasi, doc PAC, anak ranting, sayang dan badan organisasi di tingkat provinsi. Buat program yang sudah ada selama ini, pro rakyat, revolusi putih, bansos dll," terangnya

Keributan soal TWK KPK Dinilai Terlambat
Indonesia
Keributan soal TWK KPK Dinilai Terlambat

Pasalnya, proses pembentukan pegawai KPK menjadi ASN merupakan proses inisiasi dari perubahan UU KPK yang di dalamnya mengatur bahwa seluruh pegawai KPK merupakan ASN.

Tantangan Dokter RSHS Pisahkan Bayi Dempet Dada dan Perut
Indonesia
Tantangan Dokter RSHS Pisahkan Bayi Dempet Dada dan Perut

Semula tim dokter memperkirakan jalannya operasi akan memakan waktu 8-9 jam. Tapi nyatanya operasi selesai lebih cepat, yakni 6,5 jam. Sedangkan operasi pemisahannya memakan waktu 2,5 jam, yang dimulai pukul 10.30 WIB dan selesai pukul 12.30 WIB, Rabu (7/4).