Legislator PDIP Jimmy Ijie Akui Serahkan Uang Rp2 Miliar ke Pejabat Pengadilan Suasana persidangan mantan Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Utara Rohadi, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Kamis (11/2/2021). (ANTARA/Desca Lidya Natalia)

MerahPutih.com - Anggota DPR dari Fraksi PDI-Perjuangan, Jimmy Demianus Ijie, mengakui pernah menyerahkan uang sebesar Rp2 miliar ke pejabat pengadilan untuk mengurus perkara. Uang Rp2 miliar itu diduga sebagai uang pelicin agar Jimmy bebas dari kasus yang menjeratnya.

Hal itu terungkap saat Jimmy bersaksi di sidang lanjutan perkara dugaan suap, gratifikasi, dan Tindak Pidana Pencucian Uang untuk terdakwa mantan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Rohadi, yang digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta.

Baca Juga

Operator Legislator PDIP Ihsan Yunus Serahkan Dua Sepeda Brompton ke KPK

Awalnya, Jaksa Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Takdir Suhan mengonfirmasi Jimmy soal permintaan uang Rp2 miliar oleh bekas Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura, Sudiwardono. Uang itu berkaitan dengan upaya kasasi Jimmy di Mahkamah Agung (MA).

"Saksi, ada uang Rp2 miliar yang memang diminta langsung oleh Sudiwardono?," tanya Jaksa Takdir ke Jimmy di ruang sidang Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis (11/2).

"Betul," ujar Jimmy menanggapi pertanyaan Jaksa Takdir

Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Jimmy kemudian dibacakan oleh Takdir. Dalam BAPnya, anggota Komisi V DPR itu mengaku ada lima kali penyerahan uang untuk memenangkan upaya kasasi di MA.

"Izin majelis disini ada lima kali penyerahan uangnya, kami bacakan," ujar Jaksa Takdir.

Anggota Komisi V DPR RI Jimmy Demianus Ijie. Foto : Eko/mr
Anggota Komisi V DPR RI Jimmy Demianus Ijie. Foto : Eko/mr

Jimmy disebut pernah menyerahkan uang sekira pada awal Agustus 2015 nilainya Rp150 juta untuk mengurus perkaranya. Uang itu diserahkan melalui rekan Jimmy, Muhammad Imran. Empat hari kemudian, Jimmy kembali menyerahkan uang Rp300 juta, melalui Hakim Adhoc Pengadilan Tinggi Jayapura, Julius C Manupapami.

Kemudian, 16 Agustus 2015, Jimmy menyerahkan uang tunai kepada rekannya Imran untuk disampaikan ke Julius Manupapami. Selanjutnya, 25 Agustus 2015, Jimmy menyerahkan uang tunai Rp800 Juta ke Muhammad Imran. Terakhir, Jimmy kembali menyerahkan uang Rp250 Juta pada 10 September.

"Jadi total Rp2 miliar dalam bentuk cash?," tanya Jaksa Takdir ke Jimmy. Jimmy pun mengamininya. "Betul," jawab Jimmy.

Nama Jimmy Demianus Ijie dan Robert Melianus Nauw sempat muncul dalam surat dakwaan Rohadi. Keduanya merupakan mantan Anggota DPRD Papua Barat yang pernah terjerat kasus korupsi. Robert maupun Jimmy disebut pernah menyuap Rohadi pada 2015 sekira Rp1,2 miliar melalui beberapa pihak perantara.

Uang sebesar Rp1,2 miliar itu diduga untuk mengupayakan agar Robert dan Jimmy divonis bebas di tingkat kasasi. Robert dan Jimmy dibantu oleh Hakim Ad Hoc Pengadilan Tinggi Jayapura, Julius C Manupapami dan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura, Sudiwardono untuk mengupayakan vonis bebas di Mahkamah Agung (MA).

Sebelumnya, mantan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Rohadi didakwa menerima suap dan gratifikasi terkait pengurusan sejumlah perkara. Tak hanya itu, Jaksa juga mendakwa Rohadi melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) atas hasil uang suap dan gratifikasi yang diterimanya.

Dalam perkaranya, Rohadi didakwa menerima suap dengan total Rp4.663.500.000 (Rp4,6 miliar); kemudian gratifikasi dengan nilai Rp11.518.850.000 (Rp11,5 miliar). Sedangkan terkait perkara TPPU, Rohadi didakwa mencuci uang hasil suapnya sejumlah Rp40.598.862.000 (Rp40,5 miliar). (Pon)

Baca Juga

KPK Cecar Operator Legislator PDIP Ihsan Yunus Soal Pengadaan Bansos

Tag
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Penyidik Kebut Pemberkasan Kasus Penghapusan Red Notice Djoko Tjandra
Indonesia
Penyidik Kebut Pemberkasan Kasus Penghapusan Red Notice Djoko Tjandra

"Penyidik Tipikor khusus red notice dan Tipidum terkait surat jalan tengah fokus pemberkasan. Doakan segera tahap satu," kata Awi

Satpol PP Jakpus Dikerahkan Bantu Polisi Berangus Begal Sepeda
Indonesia
Satpol PP Jakpus Dikerahkan Bantu Polisi Berangus Begal Sepeda

Jakarta Pusat menerjunkan Satpol PP untuk membantu keamanan menjaga wilayah perihal maraknya begal sepeda beberapa waktu belakangan.

Lebam di Tubuh Yodi Prabowo Bukan Dari Penganiayaan
Indonesia
Lebam di Tubuh Yodi Prabowo Bukan Dari Penganiayaan

Yodi diyakini meregang nyawa karena benda tajam

KPK Tangkap Bupati Banggai Laut
Indonesia
KPK Tangkap Bupati Banggai Laut

Tim penindakan KPK menangkap Wali Kota Banggai Laut Wenny Bukamo.

Minta Maaf ke Orangtua di Mapolresta Surakarta, 141 Pelajar Hendak Ikut Demo Dilepas
Indonesia
Minta Maaf ke Orangtua di Mapolresta Surakarta, 141 Pelajar Hendak Ikut Demo Dilepas

Polresta Surakarta, Jawa Tengah melepas sebanyak 141 pelajar dan kelompok Anarko yang ditangkap polisi saat akan mengikuti aksi unjuk rasa menolak disahkannya UU Cipta Kerja di Balai Kota Solo, Senin (12/10).

Wali Kota Medan Luncurkan Uji KIR Nontunai untuk Hindari Pungli
Indonesia
Wali Kota Medan Luncurkan Uji KIR Nontunai untuk Hindari Pungli

Wali Kota Medan, Muhammad Bobby Afif Nasution meluncurkan pembayaran biaya Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) atau uji KIR nontunai melalui layanan E- Money, QRIS dan Qren untuk menghindari pungutan liar (pungli).

Bandara Buntu Kunik-Tol Layang Makassar Bakal Diresmikan Presiden
Indonesia
Bandara Buntu Kunik-Tol Layang Makassar Bakal Diresmikan Presiden

Presiden Joko Widodo dijadwalkan meresmikan Bandara Buntu Kunik Tana Toraja dan Tol Layang AP Pettarani Makassar, Sulawesi Selatan, pada 12 November 2020.

Ratusan Warga di Jakarta Pusat Terima Bansos saat Pandemi COVID-19
Indonesia
Ratusan Warga di Jakarta Pusat Terima Bansos saat Pandemi COVID-19

914 warga penerima PKM diwilayahnya tersebar di empat RW

DKPP Tidak Akan Mengubah Putusan Pemberhentian Evi Novida Ginting
Indonesia
DKPP Tidak Akan Mengubah Putusan Pemberhentian Evi Novida Ginting

Dewan sudah berkomitmen terkait dengan keputusan pemberhentian Evi Novida Ginting dari jabatannya sebagai Komisioner Pemilihan Umum (KPU).

Raffi Ahmad Cs Bebas dari Jeratan Hukum
Indonesia
Raffi Ahmad Cs Bebas dari Jeratan Hukum

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Yusri Yunus menjelaskan, alasan perkara ini hentikan karena tidak ditemukan adanya pelanggaran protokol kesehatan yang dilakukan oleh Raffi Ahmad dan kawan-kawan.