Legislator PAN Sebut Pernyataan Bahlil Melawan Kedaulatan Rakyat Menteri Investasi, Bahlil Lahadalia. Foto: ANTARA

MerahPutih.com - Pernyataan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia terkait keinginan pelaku usaha agar Pemilu 2024 diundur dan memperpanjang masa jabatan Presiden terus menimbulkan polemik.

Menurut Anggota Komisi II DPR, Guspardi Gaus, pernyataan Menteri Bahlil tersebut keluar dari semangat reformasi dan melawan kedaulatan rakyat serta tidak sesuai dengan amanat konstitusi. Terlebih UUD 1945 pasal 7 secara jelas menyebutkan Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun dan dapat dipilih sekali lagi pada jabatan yang sama.

"Lalu Pasal 22E UUD 1945 menegaskan pemilihan umum harus dilaksanakan setiap lima tahun, Pemilu dilaksanakan untuk memilih DPR, DPD, Presiden/Wakil Presiden dan DPRD," kata Guspardi di Jakarta, Rabu (12/1).

Baca Juga

Bahlil Dilantik Jadi Menteri Investasi, Ini Harapan Ketua HIPMI

Dia menjelaskan, pelaksanaan pemilu pada masa Orde Lama dan Orde Baru yang dijadikan contoh oleh Bahlil, menunjukkan bahwa yang bersangkutan tidak memahami tentang konstitusi yaitu UUD 1945.

Menurut dia, hal yang pasti adalah pemilu di Indonesia tidak pernah menjadi faktor penyebab krisis ekonomi.

Karena itu, Guspardi mengingatkan agar Bahlil jangan menggiring opini seolah-olah pelaku usaha berharap pelaksanaan Pilpres 2024 bisa diundur dengan pertimbangan pemulihan ekonomi nasional akibat pandemi COVID-19.

"Dalam konstitusi tidak ada norma yang memungkinkan presiden/wakil presiden diperpanjang masa jabatannya, dengan menggunakan alasan ekonomi untuk menunda pergantian presiden," ujarnya.

Dia menyarankan agar Bahlil fokus menyelesaikan tugasnya sebagai Menteri Investasi /Kepala BKPM sesuai Tugas, Pokok, dan Fungsinya (Tupoksi) seperti yang ditugaskan Presiden Jokowi yaitu menciptakan Indonesia ramah terhadap investasi yang berkontribusi positif terhadap masyarakat dan negara.

Baca Juga

Bahlil Bicara Pilpres 2024, HNW Tegaskan Jabatan Presiden Bukan Domain Pengusaha

Menurut dia, saat ini yang sangat dibutuhkan dunia usaha adalah jaminan keamanan dan kondusivitas iklim berusaha sehingga pelaku usaha yang sudah terjerembab dan babak belur akibat pandemi COVID-19 bisa bangkit dari keterpurukan.

Sebelumnya, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengatakan stabilitas ekonomi dan politik sangat dibutuhkan oleh kalangan pengusaha untuk bisa pulih dan bangkit dari pandemi COVID-19.

"Seluruh negara di dunia menghadapi dua persoalan besar yang sama, yaitu pandemi COVID-19 dan pemulihan ekonomi pascapandemi," katanya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin (10/1).

Hal itu disampaikan Bahlil saat menjadi narasumber dalam diskusi temuan survei nasional yang bertajuk 'Pemulihan Ekonomi Pasca COVID-19, Pandemic Fatigue dan Dinamika Elektoral Jelang Pemilu 2024' yang dilakukan oleh Indikator Politik Indonesia, Minggu (9/1).

Baca Juga

Elite Demokrat Sebut Pandangan Bahlil Soal Penundaan Pilpres Sesat

Bahlil juga mengomentari temuan survei mengenai perpanjangan masa pemerintahan Jokowi hingga 2027. Menurut dia, hal itu sejalan dengan beberapa diskusi yang dilakukannya dengan dunia usaha.

"Rata-rata mereka (pengusaha) berpikir, bagaimana proses demokrasi dalam konteks peralihan kepemimpinan jika ada ruang dapat diundur? Alasannya, para pengusaha baru menghadapi persoalan pendemi COVID-19 dan saat ini perlahan bangkit. Jika harus menghadapi persoalan politik dalam waktu dekat akan memberatkan," ujar Bahlil.

Lebih lanjut, Bahlil melihat bangsa Indonesia perlu memutuskan persoalan mana yang menjadi prioritasnya. Apakah itu persoalan menyelesaikan pandemi, pemulihan ekonomi atau memilih kepemimpinan baru melalui pemilu. (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
KPK Paparkan Hasil Kajian Kerentanan Korupsi dalam Program Biodiesel
Indonesia
KPK Paparkan Hasil Kajian Kerentanan Korupsi dalam Program Biodiesel

Dari analisis kerentanan korupsi yang dilakukan, KPK menemukan sejumlah permasalahan terkait ketidaksiapan infrastruktur regulasi dan kelemahan dalam kriteria implementasi yang berpotensi mengurangi efektivitas kebijakan dan merugikan keuangan negara.

Kasus Harian COVID-19 Capai 47 Ribu Orang
Indonesia
Kasus Harian COVID-19 Capai 47 Ribu Orang

Berdasarkan data dari Satgas Penanganan COVID-19, pada Selasa (13/7) menunjukkan jumlah kasus baru COVID-19 bertambah 47.899 orang.

Satpol PP DKI Sanksi 3 Kafe Langgar Jam Operasi PPKM Level 3
Indonesia
Satpol PP DKI Sanksi 3 Kafe Langgar Jam Operasi PPKM Level 3

Satpol PP DKI Jakarta memberikan sanksi terhadap 3 tempat usaha kafe yang melanggar protokol kesehatan pencegahan COVID-19 di masa PPKM level 3.

17 Orang Terpapar COVID-19, Pemukinan di Gandaria Jaksel Lockdown
Indonesia
17 Orang Terpapar COVID-19, Pemukinan di Gandaria Jaksel Lockdown

Kapolda Metro Jaya Irjen Pol. Fadil Imran menyatakan, aparat mengoptimalkan operasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) skala mikro guna menekan kasus COVID-19 di wilayah Jakarta dan sekitarnya.

Resmikan 25 Kantor PDIP Daerah, Megawati Kenang Tidur di Ranjang Bambu Berkutu
Indonesia
Resmikan 25 Kantor PDIP Daerah, Megawati Kenang Tidur di Ranjang Bambu Berkutu

"Saya saja pernah begitu, kalian harus lebih, lebih, lebih keras lagi berjuang," ujar Megawati yang juga Presiden kelima RI ini.

Satu Jenazah Korban Kebakaran Lapas Tangerang Diserahkan ke Keluarga
Indonesia
Satu Jenazah Korban Kebakaran Lapas Tangerang Diserahkan ke Keluarga

Satu jenazah korban kebakaran Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Tangerang, Rudhi alias Cangak bin Ong Eng Cue diserahkan kepada pihak keluarga setelah berhasil teridentifikasi.

Anies Terapkan PPKM Level 3 di Jakarta Selama Libur Nataru, Sederet Kegiatan Diperketat
Indonesia
Anies Terapkan PPKM Level 3 di Jakarta Selama Libur Nataru, Sederet Kegiatan Diperketat

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menerapkan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 3 pada 24 Desember 2021 hingga 2 Januari 2022.

[HOAKS atau FAKTA]: Kapal TNI Dikejar-kejar Malaysia di Wilayah Sendiri
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Kapal TNI Dikejar-kejar Malaysia di Wilayah Sendiri

Beredar informasi dari akun Facebook Princess berupa sebuah video dengan klaim kapal TNI Indonesia dikejar oleh kapal dan helikopter dari Malaysia.

Anak Buah Anies Ajak Masyarakat Rutin Lakukan Uji Emisi Kendaraan Bermotor
Indonesia
Anak Buah Anies Ajak Masyarakat Rutin Lakukan Uji Emisi Kendaraan Bermotor

Hal ini berkaitan dengan semakin meningkatnya kegiatan perekonomian di DKI Jakarta sehingga berpotensi meningkatkan polusi udara

Groundbreaking 8 Januari, Mega Proyek Program Gibran Telan Rp 980 Miliar
Indonesia
Groundbreaking 8 Januari, Mega Proyek Program Gibran Telan Rp 980 Miliar

Pembangunan Single Elevated Rail, Jalur Ganda Solo-Semarang Fase 1 (Solo Balapan-Kadipiro) bakal dilaksanakan dalam waktu dekat seiring groundbreaking.