Legislator PAN Sebut Awal Kepemimpinan Prabowo Dibuka dengan Harapan Besar

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Senin, 28 Oktober 2024
Legislator PAN Sebut Awal Kepemimpinan Prabowo Dibuka dengan Harapan Besar

Ketua Komisi VII DPR RI, Saleh Partaonan Daulay (DPR RI)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Ketua Komisi VII DPR RI, Saleh Partaonan Daulay menyatakan, awal periode kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dibuka dengan harapan besar.

Menurut legislator Partai Amanat Nasional (PAN) ini, ada banyak gagasan dan program yang ditawarkan. Reformasi struktur kabinet juga mengindikasikan adanya keseriusan dalam melanjutkan capaian periode sebelumnya.

"Semua orang sekarang tahu kegiatan Prabowo. Ada yang memang sengaja mengikuti. Ada yang baca di media. Ada juga yang memang sejak pilpres mengagumi dan mendukung Prabowo,” kata Saleh dalam keteranganya, Senin (28/10).

Dikatakannya, ada beberapa nuansa penuh harapan di awal periode Prabowo memimpin. Pertama, pidato Prabowo yang sangat berisi dan penuh makna.

“Terlihat betul bahwa Prabowo mau membawa Indonesia sebagai negara maju dan besar. Tidak hanya maju di kawasan regional, tetapi juga kawasan global,” ujarnya.

Baca juga:

Suswono Singgung Isu Pengangguran dan Harga Pangan Mahal

Kedua, lanjut Saleh, penyusunan kabinet dan struktur zaken kabinet yang menjanjikan. Hal itu ditandai dengan banyaknya menteri dan wakil menteri dari kalangan profesional.

“Dan Prabowo sudah mengingatkan agar semua bekerja dengan pondasi cinta tanah air,” imbuhnya.

Legislator dari Dapil Sumatera Utara II ini menambahkan, yang ketiga, paparan kelanjutan program yang disampaikan Prabowo sangat rasional.

Mulai dari swasembada pangan, penguatan sektor energi, peningkatan pendapatan pajak melalui antisipasi kebocoran, pemberantasan kemiskinan, diplomasi internasional dan lain-lain.

Sementara yang keempat, kata Saleh, penguatan bangunan tim kerja kabinet Merah Putih. Sebelum aktif bertugas, semua dibawa ke Akademi Militer di Magelang. Di sana, semua menteri mendapat pembinaan dan penguatan persatuan dan kebersamaan.

“Ini langkah yang sangat baik. Semua menteri yang mengikuti mengakui bahwa kegiatan ini sangat bermanfaat,” imbuhnya.

Baca juga:

Kementan Siapkan Program Pekarangan Pangan Bergizi Kurangi Belaja Bulanan

Lebih lanjut Saleh menyampaikan, dari apa yang disebutkan di atas, sudah lebih dari cukup untuk menjadi alasan mendukung Prabowo-Gibran selama lima tahun ke depan.

“Para pembenci sudah saatnya memberi kesempatan mereka untuk bekerja. Masih panjang jalan yang perlu dilalui dan dijalani,” pungkasnya. (Pon)

#Saleh Partaonan Daulay #DPR RI
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Berita
Gibran Dikabarkan Serahkan Surat Pengunduran Diri ke MPR Besok
Kabar Gibran akan menyerahkan surat pengunduran diri ke MPR beredar jelang rapat paripurna DPR. Sidang pembahasan usulan HMP dijadwalkan pukul 14.00 WIB.
ImanK - Rabu, 11 November 2026
Gibran Dikabarkan Serahkan Surat Pengunduran Diri ke MPR Besok
Indonesia
DPR Jadwalkan Pembahasan Usulan HMP Pemakzulan Gibran di Rapat Paripurna
Wakil Ketua DPR Saan Mustopa menyebut usulan HMP dari 120 anggota DPR terkait pemakzulan Gibran akan dibawa ke rapat paripurna pada 12 November 2026.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 11 November 2026
DPR Jadwalkan Pembahasan Usulan HMP Pemakzulan Gibran di Rapat Paripurna
Indonesia
Pimpinan DPR Terima Usulan HMP terhadap Gibran, 120 Anggota dari 8 Fraksi Teken Dukungan
Pimpinan DPR menerima usulan Hak Menyatakan Pendapat terhadap Gibran dari 120 anggota delapan fraksi. Saan Mustopa ungkap rincian dukungannya.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 11 November 2026
Pimpinan DPR Terima Usulan HMP terhadap Gibran, 120 Anggota dari 8 Fraksi Teken Dukungan
Indonesia
Ahmad Heryawan Tegaskan Pemakzulan Gibran Harus Lewati Proses Konstitusional, DPR Tak Bisa Langsung Bertindak
Ahmad Heryawan menegaskan pemakzulan Gibran harus melalui DPR, MK, hingga MPR. BAM DPR juga akan menampung dan mendalami aspirasi masyarakat.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 11 November 2026
Ahmad Heryawan Tegaskan Pemakzulan Gibran Harus Lewati Proses Konstitusional, DPR Tak Bisa Langsung Bertindak
Indonesia
Dukungan Anggota Parlemen Terus Bertambah, DPR Siapkan Pengajuan HMP terkait Polemik Ijazah Gibran
Mardani Ali Sera menyebut dukungan anggota DPR untuk Hak Menyatakan Pendapat terkait polemik ijazah Gibran terus bertambah. Surat dijadwalkan diserahkan hari ini.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 11 November 2026
Dukungan Anggota Parlemen Terus Bertambah, DPR Siapkan Pengajuan HMP terkait Polemik Ijazah Gibran
Indonesia
Puluhan Anggota DPR Bergerak soal Gibran, Hak Menyatakan Pendapat Mulai Bergulir
Mardani Ali Sera menyebut sekitar 50 anggota DPR telah menandatangani usulan Hak Menyatakan Pendapat terkait Gibran. Surat disebut sudah diserahkan ke pimpinan DPR.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 10 November 2026
Puluhan Anggota DPR Bergerak soal Gibran, Hak Menyatakan Pendapat Mulai Bergulir
Indonesia
Hak Menyatakan Pendapat Ijazah Gibran Menguat, Ketua DPR Puan Maharani Buka Suara
Penasaran soal kelanjutan isu ijazah Wapres Gibran? Cek perkembangan usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) DPR, sikap Puan Maharani, serta pandangan PDIP dan PKB di sini!
Angga Yudha Pratama - Selasa, 10 November 2026
Hak Menyatakan Pendapat Ijazah Gibran Menguat, Ketua DPR Puan Maharani Buka Suara
Indonesia
DPR Buka Suara soal Desakan Pemakzulan Gibran, Masih Tunggu Putusan MA
Sufmi Dasco Ahmad menjelaskan sikap DPR terkait desakan pemakzulan Gibran. DPR masih menunggu masa sidang dan salinan lengkap putusan MA.
Soffi Amira - Senin, 09 November 2026
DPR Buka Suara soal Desakan Pemakzulan Gibran, Masih Tunggu Putusan MA
Berita
DPR Turun Tangan, Kasus Dugaan Penyadapan Prabowo Bakal Dibahas Bersama Kapolri
Kasus penyadapan Prabowo berkembang. Polri mengajukan enam saksi untuk dilindungi LPSK. Empat pejabat Polri jadi tersangka, DPR panggil Kapolri.
ImanK - Minggu, 08 November 2026
DPR Turun Tangan, Kasus Dugaan Penyadapan Prabowo Bakal Dibahas Bersama Kapolri
Indonesia
DPR Desak Pemerintah Tindak Lanjuti Rekomendasi Pencabutan Izin 23 Korporasi
Penanganan karhutla tidak cukup hanya melalui proses pidana, tetapi juga harus menyasar izin usaha dan kewajiban pemulihan lingkungan.
Dwi Astarini - Sabtu, 31 Oktober 2026
DPR Desak Pemerintah Tindak Lanjuti Rekomendasi Pencabutan Izin 23 Korporasi
Bagikan