Legislator Nilai Hukuman Mati Bagi Pelaku Terorisme Perlu Dipertimbangkan Ilustrasi penangkapan teroris (ANTARA/HO)

MerahPutih.com - Penerapan hukuman mati bagi pelaku aksi terorisme yang tergolong berat dan berdampak besar merugikan bangsa serta negara perlu dipertimbangkan.

"Apakah harus dihukum mati atau tidak, menurut saya, tindakan terorismenya itu harus kita lihat kembali. Kalau memang itu tindakan berat dan akan membawa dampak yang lebih besar, saya rasa hukuman mati itu perlu dipertimbangkan untuk dilakukan," ujar Anggota Komisi III DPR, Eva Yuliana.

Baca Juga:

Densus 88 Tangkap Terduga Teroris di Sukoharjo, Amankan Senapan Angin

Ia mengemukakan hal itu saat menjadi narasumber dalam podcast bertajuk "Bicara Eksekusi Mati Terpidana Terorisme" yang diunggah di saluran YouTube Humas BNPT dipantau dari Jakarta, Sabtu (1/1).

Sebaliknya, apabila aksi terorisme belum dikategorikan berat dan berdampak besar, hukuman mati diharapkan tidak diberlakukan. "Jadi, tergantung dari seberapa besar atau seberapa berat tindakan terorisme yang sudah dilakukan," ucap dia.

Kemudian dia pun menyampaikan penilaian terhadap program-program Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dalam mencegah dan mengatasi persoalan radikalisme dan terorisme di Indonesia.

Baca Juga:

Jaksa Anggap Pembelaan Munarman Soal Perkara Terorisme Tak Berdasar

Sebagai lembaga pemerintah non kementerian yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang penanggulangan terorisme, dia menilai program-program BNPT berada pada poin 7 dari rentang 1 sampai 10.

"Nilai program-program BNPT 7 karena kalau saya jawab 9 atau 10 tidak ada upaya BNPT untuk memperbaikinya lagi," kata dia.

Nilai tersebut, lanjut dia, juga menjadi wujud harapannya terhadap BNPT agar senantiasa memperbaiki kinerja, terutama terkait rumusan program-program pencegahan dan penanggulangan terorisme di Tanah Air.

Meskipun begitu, ke depannya, ia merasa yakin bahwa BNPT akan mampu meraih nilai 9, bahkan nilai sempurna. Selain itu dia pun menilai baik kinerja BNPT dalam deradikalisasi.

Sejauh ini, ia melihat Kepala BNPT, Komjen Boy Rafli Amar, kerap terjun langsung, seperti ke pesantren yang dianggap masyarakat menjadi pusat pemaparan radikalisme serta terorisme.

Baca Juga:

Beragam Modus Penghimpunan Dana Teroris Enam Tahun Terakhir

Tidak hanya itu, kata Yuliana, BNPT juga aktif membina langsung eks narapidana radikalisme serta terorisme sebagai wujud upaya deradikalisasi.

"Artinya, saya melihat ini adalah upaya merawat komunikasi dengan saudara-saudara kita yang telah insaf dan berkomunikasi serta bersilaturahmi kepada tokoh-tokoh masyarakat yang diharapkan negara melalui BNPT bisa menjaga dan menyampaikan Indonesia harmoni kepada seluruh lapisan masyarakat, seperti bahasa Pak Boy," kata dia. (Asp)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
PDIP Anggap Penjualan Tiket Formula E pada Maret Tidak Rasional
Indonesia
PDIP Anggap Penjualan Tiket Formula E pada Maret Tidak Rasional

Rencana PT Jakarta Propertindo (JakPro) menjual tiket Formula E pada bulan Maret 2022 nanti mendapat kritik tajam dari Fraksi PDI Perjuangan.

Polisi Lakukan Patroli Pasar Pastikan Stok Pangan Aman di Jakarta
Indonesia
Polisi Lakukan Patroli Pasar Pastikan Stok Pangan Aman di Jakarta

Tingginya tingkat konsumsi warga saat bulan Ramadan mesti seiring dengan adanya ketersedediaan pangan dan sembako. Polisi pun melakukan patroli persediaan harga sembako di sejumlah pasar hingga gudang bahan pokok Jakarta Pusat, Senin (4/4).

Bank DKI Konsisten Dorong Digitalisasi Layanan Perbankan di Jakarta
Indonesia
Bank DKI Konsisten Dorong Digitalisasi Layanan Perbankan di Jakarta

"Penghargaan ini menjadi pemacu semangat Bank DKI untuk terus mendorong penerapan transaksi non tunai di DKI Jakarta melalui produk dan layanan perbankan digital," ujar Herry Djufraini dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Kamis (24/2)

[HOAKS atau FAKTA]: Penemu Vaksin BioNTech Menolak Divaksin karena Alasan Keamanan
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Penemu Vaksin BioNTech Menolak Divaksin karena Alasan Keamanan

Akun Twitter dengan nama pengguna “AnonCitizenUK” mengunggah sebuah video wawancara CEO BioNTech, Ugur Sahin.

KPK Geledah Rumah Bupati Langkat
Indonesia
KPK Geledah Rumah Bupati Langkat

KPK terus mengusut kasus dugaan suap terkait proyek infrastuktur di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Langkat.

Pemudik di Tanjung Duren Dites Swab Usai Balik Kampung, 12 Orang Reaktif COVID-19
Indonesia
Pemudik di Tanjung Duren Dites Swab Usai Balik Kampung, 12 Orang Reaktif COVID-19

Sehingga, warga yang jalani isolasi mandiri selama 14 hari di rumahnya tidak keluar dari rumah

Jokowi Sebut Selalu Tunduk pada Konstitusi dalam Pembuatan Kebijakan
Indonesia
Jokowi Sebut Selalu Tunduk pada Konstitusi dalam Pembuatan Kebijakan

Pemerintah berupaya untuk tidak menempuh langkah dan cara yang bersifat inkonstitusional atau bertentangan dengan konstitusi Undang-Undang Dasar 1945.

Pemerintah Didesak Lakukan Pemerataan Pasokan Vaksin di Luar Jawa
Indonesia
Pemerintah Didesak Lakukan Pemerataan Pasokan Vaksin di Luar Jawa

Saat ini vaksinasi yang dilakukan pemerintah hanya berfokus di daerah-daerah rentan dengan konfirmasi kasus dan kematian akibat COVID-19 yang tinggi.

84,47 Persen Ruang Perawatan di RSD COVID-19 Wisma Atlet Kosong
Indonesia
84,47 Persen Ruang Perawatan di RSD COVID-19 Wisma Atlet Kosong

124.771 orang telah keluar dari RSDC Wisma Atlet

Kementan Klaim Impor Cabai Hanya 1 Persen Dari Total Produksi Nasional
Indonesia
Kementan Klaim Impor Cabai Hanya 1 Persen Dari Total Produksi Nasional

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), produksi cabai nasional pada 2020 mencapai 2,77 juta ton. Angka ini mengalami peningkatan 7,11 persen dibandingkan pada 2019.