Angga Yudha Pratama
MerahPutih.com - Anggota Komisi I DPR RI, Yoyok Riyo Sudibyo, menyampaikan keprihatinannya terhadap data yang menunjukkan dua pertiga kepala daerah di Indonesia tersandung kasus hukum.
Menurut legislator NasDem ini, demokrasi Indonesia yang dijalankan selama ini dalam setiap kontestasi politik cukup brutal. Ia lantas menyinggung fenomena lahirnya "partai cokelat" dalam Pilkada 2024
"Di media ini yang lagi kencang-kencangnya ini pak, katanya ada partai baru, apa partai baru, partai cokelat. Enggak mungkin kalau kita enggak tahu kok," kata Yoyok dalam rapat kerja bersama Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (25/11).
Baca juga:
Pria yang pernah menjadi prajurit TNI ini menegaskan pentingnya netralitas TNI dalam proses kontestasi politik. "Netralnya luar biasa. Saking netralnya, mendekat tempat TPS saja takut," ungkapnya.
Yoyok meminta TNI ikut berperan dalam melakukan mitigasi terhadap money politic, black campaign, dan penyimpangan lainnya.
Anak buah Ketum NasDem Surya Paloh ini juga meminta TNI turut berperan memastikan penyelenggaraan pemilu yang jujur dan adil (jurdil).
Baca juga:
"Saya harapkan ke depan TNI mengambil peran lebih lagi pak untuk menjaga netralitas dan pemilu atau pemilihan yang jurdil," tutup Yoyok.
Sebelumnya, Sekjen DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto membongkar skenario Presiden ke-7 RI Joko Widodo yang ingin tetap mempertahankan kekuasaannya dengan mengerahkan Partai Coklat atau ‘Parcok’. Hal itu diungkap Hasto dalam channel Akbar Faizal Uncencored (AFU).
Dalam podcast itu, Hasto sempat ditanya oleh Akbar Faisal mengenai apakah Jokowi masih bisa melakukan segala hal ketika sudah tidak lagi menjabat sebagai presiden.
Menjawab pertanyaan tersebut, Hasto lantas mengungkapkan bahwa secara teoritik kekuasaan, itu tidak bisa. Tetapi sebelum lengser, Jokowi sudah menempatkan orang-orangnya di sejumlah jabatan strategis. Ia pun lantas menyinggung ‘Parcok’.
“Pak Jokowi melakukan begitu banyak penempatan-penempatan jabatan-jabatan strategis sebelum beliau lengser. Ya contohnya jabatan Pak Listyo Sigit (Kapolri) ini kan melompati lima angkatan. Inikan karena ada kedekatan-kedekatan personal. Pak Jokowi tanpa dukungan partai cokelat (Polri) bukan siapa-siapa tapi justru instrumen kekuasaan itulah yang kemudian dimainkan dan kemudian terjadi keanehan,” kata dia. (Pon)
