Legislator NasDem Desak RUU TPKS Segera Disahkan Politikus NasDem Irma S Chaniago (Foto/Istimewa)

MerahPutih.com - Badan Legislasi (Baleg) DPR telah menyepakati draf naskah Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) untuk dibawa ke rapat paripurna.

Politikus Partai NasDem Irma Suryani Chaniago mendesak agar RUU TPKS segera disahkan menjadi Undang-Undang.

"Ini harus segera diundangkan," kata Irma kepada wartawan, Rabu, (15/12).

Baca Juga:

RUU PKS Jadi TPKS, Ketua Panja: Jangan Saling Tuding Tidak Pancasilais

Irms mengatakan, saat ini Indonesia sudah masuk dalam situasi darurat kekerasan seksual. Hal ini berkaca dengan serangkaian kejadian yang terjadi beberapa waktu terakhir.

"Peristiwa di Bandung di mana ada seorang ustaz pemilik pondok pesantren yang mencabuli puluhan santrinya merupakan puncak gunung es dari sekian banyak kekerasan seksual yang terjadi di negeri ini," ujarnya.

Kekerasan seksual, bukan lagi dilakukan oleh orang orang biasa tapi justru dilakukan oleh orang-orang yang berpendidikan.

Demo desakan pengesahan RUU PKS atau RUU TPKS. (Foto: Antara)
Ilustrasi: Demo desakan pengesahan RUU PKS atau RUU TPKS. (Foto: Antara)

Irma meminta, agar pihak-pihak yang menolak RUU TPKS ini dapat memposisikan dirinya atau keluarga sebagai korban kekerasaan seksual.

"Tentu mereka tidak akan menolak Undang - Undang ini," imbuhnya.

Menurut anak buah Surya Paloh ini, perlindungan saksi dan rehabilitasi psikologi korban sangat dibutuhkan. Hal ini, agar korban tidak takut bicara dan untuk mengurangi trauma

"Sedangkan sanksi hukum yang jelas bagi pelaku juga diharapkan dapat mengurangi dan membuat jera," tutup dia.

Baca Juga:

Kawin Kontrak Marak di Puncak, DPRD: Perbaiki Sistem Pendidikan

"

RUU TPKS sendiri akan disahkan dalam rapat paripurna sebagai hak inisiatif DPR pada Rabu (15/12). Setelah disahkan dalam paripurna, DPR dan pemerintah akan memulai pembahasan RUU TPKS. (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
RUU IKN Ditargetkan Rampung Januari 2022
Indonesia
RUU IKN Ditargetkan Rampung Januari 2022

Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara (RUU IKN) menargetkan RUU tersebut selesai dibahas pada Januari 2022.

Harga Tiket Pesawat Bakal Tinggi Sampai Akhir Tahun
Indonesia
Harga Tiket Pesawat Bakal Tinggi Sampai Akhir Tahun

semakin banyak penguasaan Maskapai penerbangan hanya dikelola segelintir perusahaan induk saja. Hal ini menyebabkan persaingan harga tiket antar maskapai tidak kompetitif lagi

Penjelasan Hukum Jika Pelapor Dugaan Kasus Korupsi Tidak Bisa Dilaporkan
Berita
Penjelasan Hukum Jika Pelapor Dugaan Kasus Korupsi Tidak Bisa Dilaporkan

SKB KPK dan Polri dan tafsir pasal 310 KUHP, kehormatan yang diserang harus individu, tidak bisa lembaga.

Tandon Air Proyek LRT Rasuna Said Jebol Makan Korban, Polisi Turun Tangan
Indonesia
Tandon Air Proyek LRT Rasuna Said Jebol Makan Korban, Polisi Turun Tangan

Polisi menyelidiki dugaan adanya kelalaian yang mengakibatkan jebolnya tandon air proyek LRT di Rasuna Said, Kuningan, Jakarta.

Pemecatan AKBP Brotoseno jadi Pelajaran bagi Anggota Polri
Indonesia
Pemecatan AKBP Brotoseno jadi Pelajaran bagi Anggota Polri

"Ini menjadi pelajaran untuk seluruh anggota Polri, harus berpikir 1000 kali untuk melakukan pelanggaran etika atau hukum," ujarnya kepada wartawan, Kamis (14/7).

Parpol dan Lembaga Survei Dilarang Terima Aliran Dana Asing
Indonesia
Parpol dan Lembaga Survei Dilarang Terima Aliran Dana Asing

Komisi Pemilihan Umum (KPU) melarang partai politik dan lembaga survei menerima pembiayaan asing dalam setiap tahapan Pemilihan Umum 2024.

Mobil Balap Formula E Tiba di Jakarta
Indonesia
Mobil Balap Formula E Tiba di Jakarta

Hari ini, mobil balap dan perlengkapan tim Formula E tiba di Jakarta.

Pengaruhi Kredibelitas, Mahfud MD Didesak Investigasi Perbedaan Data Jaksa Agung
Indonesia
Pengaruhi Kredibelitas, Mahfud MD Didesak Investigasi Perbedaan Data Jaksa Agung

persoalan perbedaan data pendidikan Jaksa Agung ini merupakan permasalahan yang serius dan mempengaruhi kredibilitas Kejaksaan. Oleh karena itu, harus ada konfirmasi langsung dari Jaksa Agung.

Istana Tak Bisa Halangi Perdebatan Wacana Jokowi Tiga Periode
Indonesia
Istana Tak Bisa Halangi Perdebatan Wacana Jokowi Tiga Periode

Presiden juga mengatakan bahwa amendemen ataupun agenda amendemen merupakan wewenang MPR RI sesuai Pasal 3 UUD 1945

Turis dari Enam Negara Ini Hanya Diperbolehkan Masuk ke Bali
Indonesia
Turis dari Enam Negara Ini Hanya Diperbolehkan Masuk ke Bali

Saat ini, pemerintah terus memperkuat sejumlah persiapan