Legislator Minta PPKM Level 3 Nataru Diperpanjang, Cegah Pemudik 'Curi Start' Petugas menyemprotkan cairan disinfektan di salah satu wahana bermain di Dufan, Taman Impian Jaya Ancol, Jakarta, Sabtu (11/9/2021). (ANTARA FOTO/GALIH PRADIPTA)

Merahputih.com - PPKM Level 3 saat Natal dan Tahun Baru perlu dipersiapkan matang. Bahkan, ada usul agar durasi PPKM Level 3 di seluruh Indonesia diperpanjang.

Anggota Komisi IX DPR, Rahmad Handoyo meminta agar PPKM Level 3 pada libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) diterapkan lebih dari sepekan. Hal ini untuk mengantisipasi adanya pemudik yang melakukan ‘curi start’ sebelum PPKM diberlakukan pada 24 Desember 2021.

“Untuk mencegah lonjakan kasus COVID-19 pada libur Nataru, perlu dilakukan PPKM Level 3 lebih dari sepekan (sebelum 24 Desember) agar tidak ada yang mencuri start mudik, dan betul-betul mengurangi mobilitas masyarakat,” kata Rahmad Handoyo dalam keterangannya kepada wartawan, Kamis (2/12).

Baca Juga:

PPKM Level 3 Nataru, Polri Dirikan Posko di Seluruh Pintu Tol

Dalam Inmendagri Nomor 62 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanggulangan COVID-19 yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri, PPKM Level 3 Nataru berlangsung dari tanggal 24 Desember 2021 hingga 2 Januari 2022.

Rahmad menilai perlu ada upaya yang lebih dalam memperketat pergerakan orang untuk mengurangi risiko lonjakan kasus.

“Baik itu pembatasan di tempat wisata, aktivitas di mal, kemudian larangan mudik dan cuti bagi ASN/PNS hingga pegawai swasta, pengawasannya harus dilakukan secara menyeluruh,” tutur Anggota Fraksi PDI-Perjuangan ini.

Rahmad juga meminta pemerintah meningkatkan kewaspadaan terhadap pergerakan transportasi darat yang relatif susah dikendalikan. Tak hanya angkutan umum, namun juga kendaraan pribadi seperti mobil dan motor.

“Semoga dengan pemberlakuan ganjil-genap, termasuk di tol, dapat mengurangi pergerakan orang. Perlu juga diawasinya jalur-jalur tikus agar setiap pergerakan orang dapat terdeteksi,” tambahnya.

Ia mengingatkan pentingnya koordinasi pihak-pihak terkait. Rahmad merinci mulai dari pemangku kebijakan dan aparat, hingga penyelenggara industri perdagangan, industri transportasi, industri hospitality dan pariwisata, pengurus gereja dan panitia Natal, serta pengurus rumah ibadah lainnya.

Baca Juga:

PPKM Level 3 Nataru Diterapkan agar Peristiwa Juli 2021 Tak Terulang

“Jangan sampai terjadi lagi lonjakan kasus kematian dan infrastruktur kesehatan yang lumpuh seperti yang terjadi usai libur Idul Fitri lalu,” tegasnya.

Meski begitu, Rahmad meminta pemerintah tetap bersiap apabila terjadi lonjakan kasus usai libur Nataru seperti yang telah diprediksi oleh sejumlah pakar. Apalagi dengan adanya varian baru virus Corona, Omicron, yang memiliki tingkat penularan lebih tinggi.

Pemerintah pusat, pemerintah daerah, aparat dan fasilitas kesehatan harus tetap bersiap dengan segala kemungkinan terburuk.

"Selain pencegahan, langkah persiapan tetap dibutuhkan agar kita sudah ready bila kondisi pandemi kembali memburuk,” ujar Rahmad.

Saat ini pemerintah sudah melarang pelaku perjalanan dari sejumlah negara di Afrika memasuki Indonesia sebagai antisipasi terjadinya imported case Omicron.

Rahmad menilai, pemerintah perlu menambah daftar negara di luar Afrika yang telah terdeteksi keberadaan Omicron di wilayahnya. Hong Kong sudah lebih dulu dilarang.

Baca Juga:

Jelang PPKM Level 3 Nataru, Kota Bandung Test Acak 5000 Orang Per Hari

Namun untuk Belanda, Singapura, Malaysia, Italia, Jerman, Israel, Belgia, Inggris, Republik Ceko, Australia, Perancis, dan Kanada juga perlu dipertimbangkan untuk pembatasan masuk. "Karena diketahui telah ada kasus Omicron,” imbau legislator dapil Jawa Tengah V tersebut.

Sementara itu kepada masyarakat, Rahmad meminta agar tidak perlu panik terhadap Omicron. Walaupun belum diketahui apakah varian baru COVID-19 ini sudah masuk ke Indonesia atau belum, ia mengatakan protokol kesehatan yang ketat dan vaksinasi bisa membantu masyarakat.

“Tidak perlu takut, dan tetap tenang. Pastikan saja tetap disiplin protokol kesehatan," tutupnya seraya meminta warga yang belum divaksin agar segera vaksin. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Demokrat: Kritik BEM UI ke Jokowi Oase di Tengah Gersangnya Demokrasi
Indonesia
Demokrat: Kritik BEM UI ke Jokowi Oase di Tengah Gersangnya Demokrasi

BEM UI melalui unggahan di media sosial mengkritik Presiden Jokowi sebagai "King of Lips Service".

Ini Antisipasi Polri Soal Potensi Peningkatan Gangguan Keamanan Jelang Idulfitri
Indonesia
Ini Antisipasi Polri Soal Potensi Peningkatan Gangguan Keamanan Jelang Idulfitri

Mabes Polri telah melakukan antisipasi soal gangguan keamanan dan ketertiban masayarakat (kamtibmas) di seluruh wilayah Indonesia selama bulan Ramadan dan Hari Raya Idulfitri 1442H.

Kisah Baru untuk Jakarta, Varian Omicron dan Wisma Atlet Kemayoran
Foto
Kisah Baru untuk Jakarta, Varian Omicron dan Wisma Atlet Kemayoran

Kondisi terkini RS Darurat Covid-19 Wisma Atlet, Kemayoran, pada jum'at (21/1).

Lippo Karawaci Tegaskan Lahan yang Disita Milik Pemerintah
Indonesia
Lippo Karawaci Tegaskan Lahan yang Disita Milik Pemerintah

Danang menjelaskan lahan yang disampaikan oleh pemerintah sebetulnya adalah lahan yang sudah dimiliki secara hukum dan dikuasai oleh pemerintah, qq Depkeu, sejak 2001.

16.519 Calon Siswa Berebut Masuk SMP Negeri di Tangerang
Indonesia
16.519 Calon Siswa Berebut Masuk SMP Negeri di Tangerang

Jadwal PPDB Tahap Dua pendaftaran pada 9 Juli pukul 08.00 hingga 14.00. Pengumuman pada 9 Juli pukul 20.00 dan daftar ulang di 10 Juli pukul 00.01 hingga 16.00.

KPK Tak Bisa Minta Data Hasil TWK ke TNI AD dan BNPT
Indonesia
KPK Tak Bisa Minta Data Hasil TWK ke TNI AD dan BNPT

"Maka KPK sudah tepat melakukan koordinasinya dengan BKN. Bukan langsung kepada instansi yang dilibatkan BKN," kata Ali

Jateng Tertinggi Kasus Aktif COVID-19
Indonesia
Jateng Tertinggi Kasus Aktif COVID-19

Data Satuan Tugas Penanganan COVID-19 melaporkan kasus aktif dari seluruh provinsi di Indonesia.

DPRD NTT Desak Pemerintah Daerah Tanggap Darurat Fasilitas Vital
Indonesia
DPRD NTT Desak Pemerintah Daerah Tanggap Darurat Fasilitas Vital

Komisi V DPRD NTT mendesak pemerintah provinsi agar segera melakukan langkah tanggap darurat fasilitas vital

Pedagang di Yogyakarta Wajib Cantumkan Harga Menu Kuliner
Indonesia
Pedagang di Yogyakarta Wajib Cantumkan Harga Menu Kuliner

Pemerintah Kota Yogyakarta memutuskan menutup sementara tiga warung pecel lele di Jalan Perwakilan

Densus 88 Bawa Tiga Kontainer dari Eks Markas FPI
Indonesia
Densus 88 Bawa Tiga Kontainer dari Eks Markas FPI

Tim yang melakukan proses penggeledahan turut mendapatkan sejumlah temuan. Salah satunya serbuk putih mencurigakan. Terkini, temuan itu masih didalami oleh tim Labfor Polri.