Legislator Minta PPKM Darurat Jangan Susahkan Rakyat Kecil Anggota Komisi IX DPR RI Alifuddin. Foto: Dok/Man

MerahPutih.com - Pemerintah menerapkan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di Jawa-Bali mulai 3 sampai 20 Juli 2021.

Legislator Komisi IX DPR RI Alifuddin mendesak agar pemerintah tak melupakan bantuan sosial (Bansos) bagi masyarakat luas yang terdampak. Kebijakan PPKM yang sudah tepat ini jangan sampai membuat rakyat kecil susah.

Baca Juga

Penyekatan Kendaraan di Pos PPKM Darurat Picu Klaster Baru COVID-19

"PPKM perlu dilakukan secara konsisten dan jangan sampai menyusahkan rakyat kecil. Oleh karena itu perlu diberikan bantuan-bantuan sosial kepada masyarakat," kata Alifuddin dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Selasa (6/7)

Anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini mendukung penuh kebijakan PPKM darurat oleh pemerintah untuk menekan tingginya kasus COVID-19 di Indonesia.

Penyekatan kendaraan di salah satu wilayah DKI Jakarta, Senin (5/7). Foto: MP/Ponco
Penyekatan kendaraan di salah satu wilayah DKI Jakarta, Senin (5/7). Foto: MP/Ponco

Menurut Alifuddin, salah satu tingginya kasus COVID-19 di Indonesia adalah masih sedikit masyarakat Indonesia yang divaksinasi. Pemerintah perlu menggencarkan kembali vaksinasi. Padahal, di luar negeri, vaksinasi sudah dilakukan besar-besaran.

“Sementara kita masih sangat sedikit dari jumlah yang ditargetkan yaitu 181,5 juta penduduk. Tentu ini sangat jauh. Mengapa bisa ada ajang sepak bola Eropa dan tidak mengenakan masker, karena situasinya sudah sama-sama kuat, sudah herd immunity, sementara kita belum,” sambungnya.

Politisi daerah pemilihan Kalimantan Barat ini, mengajak masyarakat Indonesia untuk mengikuti informasi resmi dari pemerintah, sehingga terhindar dari berita yang menyesatkan soal penanganan Corona ini.

Sementara itu, para pengusaha diharapkan tidak hanya memikirkan keuntungan, tetapi perlu memperhatikan kesejahteraan karyawannya.

“Dalam situasi seperti ini, bagaimana perusahaan bisa mensejahterakan karyawan, buruh, dan pegawainya. Pemerintah dengan keterbatasan uang yang ada juga mengusahakan semampunya untuk membantu," pungkasnya. (*)

Baca Juga

TKA Masuk ke Indonesia, DPR Pertanyakan Aturan PPKM Darurat

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Solo Masuk PPKM Darurat, Gibran: Mall Tetap Buka
Indonesia
Solo Masuk PPKM Darurat, Gibran: Mall Tetap Buka

"Saya nggak bilang mall ditutup loh. Tetap buka. Tapi nanti ada aturannya. Yang buka hanya yang jualan makanan, obat dan supermarket. Itu pun jam operasionalnya dibatasi," tandasnya

Tiongkok Izinkan Kembali Warga Asing Masuk
Dunia
Tiongkok Izinkan Kembali Warga Asing Masuk

Kebijakan penangguhan sementara warga negara asing memasuki Tiongkok, yang berlaku sejak 28 Maret 2020, akhirnya secara resmi dicabut.

Update Kasus Corona DKI Rabu (11/11): 114.343 Positif, 105.117 Orang Sembuh
Indonesia
Update Kasus Corona DKI Rabu (11/11): 114.343 Positif, 105.117 Orang Sembuh

Dengan positivity rate 8,5 persen, penambahan kasus positif hari ini sebanyak 587 jiwa.

Kekurangan Oksigen Medis, Jabar Minta Pasokan dari BUMN
Indonesia
Kekurangan Oksigen Medis, Jabar Minta Pasokan dari BUMN

Kekurangan oksigen medis melanda wilayah Jawa Barat sejak melonjaknya kasus COVID-19, sebulan terakhir.

KPK Garap Tiga Tersangka Kasus Korupsi Tanah Munjul
Indonesia
KPK Garap Tiga Tersangka Kasus Korupsi Tanah Munjul

KPK yakin antara Yoory dengan pihak Adonara, sudah ada pembahasan sebelum proses negosiasi dilakukan

Koalisi Sipil Sayangkan Moeldoko Somasi ICW
Indonesia
Koalisi Sipil Sayangkan Moeldoko Somasi ICW

Padahal, penelitian ICW masih bertalian dengan konteks terkini

Jaksa Mulai Bikin Dakwaan Buat Dua Jenderal Polisi Penerima Suap Djoko Tjandra
Indonesia
Jaksa Mulai Bikin Dakwaan Buat Dua Jenderal Polisi Penerima Suap Djoko Tjandra

Dalam kasus dugaan gratifikasi pencabutan red notice terpidana hak tagih (cessie) Bank Bali Djoko Tjandra, dua tersangka diduga berperan sebagai penyuap dan dua tersangka lainnya penerima suap.

[Hoaks atau Fakta]: Presiden Jokowi Dapat Mobil Dinas Baru Rp 12 Miliar
Indonesia
[Hoaks atau Fakta]: Presiden Jokowi Dapat Mobil Dinas Baru Rp 12 Miliar

Faktanya, mobil dinas baru buatan Jerman dengan merek Mercedes-Benz S600 Guard telah dipesan sejak tahun 2019 dan tiba di Indonesia pada awal tahun yakni 08 Januari 2020 yang mana pandemi Covid-19 belum diumumkan WHO.

SP3 BLBI Dikira 'Prank' dari KPK, MAKI Bakal Ajukan Praperadilan
Indonesia
SP3 BLBI Dikira 'Prank' dari KPK, MAKI Bakal Ajukan Praperadilan

Dalam pertimbangan SP3 KPK, bebasnya Syafrudin menjadikan perkara korupsi BLBI BDNI menjadi kehilangan unsur Penyelenggara Negara

Anggota Moge yang Aniaya Anggota TNI di Bukittinggi Berstatus Pelajar
Indonesia
Anggota Moge yang Aniaya Anggota TNI di Bukittinggi Berstatus Pelajar

"Itu sesuai dengan akta kelahiran yang diperlihatkan. Untuk proses penyidikan ini orang tuanya ikut mendampingi B," katanya