Legislator Minta Pemerintah Pusat Dampingi Pemda Gelar PTM Terbatas PTM. (Foto: Humas Kota Bandung)

Merahputih.com - Pemerintah Pusat diminta mendampingi Pemerintah Daerah (Pemda) untuk menggelar Pembelajaran Tatap Muka (PTM) Terbatas. Khususnya kepada beberapa Pemda yang belum mengizinkan PTM Terbatas di zona PPKM Level 3.

“Berikan pendampingan yang serius, tanyakan kepada Pemda apa yang dibutuhkan. Sehingga Pemda bisa yakin mengizinkan sekolah gelar PTM Terbatas,” kata Anggota Komisi X DPR, Mustafa Kamal dalam keteranganya, Jumat (27/8).

Baca Juga:

Akan PTM Terbatas, Siswa SMK Diminta Segera Vaksinasi

Mustafa meyakini tidak ada Pemda yang tidak ingin segera mengizinkan PTM Terbatas apalagi bersengaja lalai menunda-nunda. Namun, para kepala daerah punya perhitungan akan resiko dan tahu persis kesiapan daerahnya untuk PTM Terbatas.

“Lebih baik Pemerintah Pusat apresiasi saja Pemda yang sudah bisa PTM dengan baik sebagai bentuk penghargaan, ajak Pemda yang lain untuk belajar dari daerah yang sudah sukses menyelenggarankan PTM,’ ujar Anggota DPR dari FPKS ini.

Mustafa juga meminta Pemerintah untuk mempercepat vaksinasi secara lengkap bagi pendidik, peserta didik dan tenaga kependidikan untuk mengurangi resiko penularan pada satuan pendidikan.

Berdasarkan data dari Kemenkes dan Kemendikbudristek, vaksinasi pendidik dan tenaga kependidikan mencapai 54 persen untuk dosis 1 dan 35 persen untuk dosis 2. Sedangkan remaja usia 12-17 tahun baru 9,6 persen untuk dosis 1 dan 4,4 persen untuk dosis 2.

PTM di Jakarta. (Foto: Antara)
PTM di Jakarta. (Foto: Antara)

Mustafa menyebut, meskipun sekolah sudah berada pada zona PPKM level 1-3 tapi progres pemberian vaksinasi secara lengkap masih lambat tetap tidak akan terbentuk herd immunity.

"Percepatan vaksinasi secara lengkap sangat penting untuk memberikan ketenangan kepada semua pihak baik Pemda, satuan pendidikan dan juga orang tua peserta didik,” tambah Mustafa

Sebelumnya Pemerintah melalui Kemendikbudristek meminta 12 Pemda di zona PPKM level 3 untuk mengizinkan satuan pendidikan menggelar PTM Terbatas.

Pemda-Pemda tersebut antara lain Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Gorontalo, Kota Serang, Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Tanggamus, Kabupaten Lampung Utara, Kabupaten Waykanan, Kabupaten Pesawaran, Kabupaten Tulang Bawang, dan Kabupaten Mesuji.

Berdasarkan SKB 4 Menteri tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Coronavirus Disease 2019 telah membuat aturan.

Baca Juga:

SMK Butuh Tatap Muka, Disdik Jatim Rumuskan PTM Terbatas Pasca-PPKM

Isinya bahwa setelah pendidik dan tenaga kependidikan di satuan Pendidikan divaksinasi secara lengkap, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Kanwil atau kantor kemenag untuk mewajibkan satuan pendidikan menyediakan layanan pembelajaran tatap muka terbatas.

Tentu saja dengan menerapkan protocol kesehatan dan pembelajaran jarak jauh. Orang tua wali dapat memilih bagi anaknya untuk melakukan pembelajaran tatap muka terbatas atau tetap melaksanakan pembelajaran jarak jauh. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Suvenir Perhelatan G20 Harus Produk UMKM
Indonesia
Suvenir Perhelatan G20 Harus Produk UMKM

Sekitar 35 pelaku IKM di Provinsi Bali yang memamerkan beragam produk seperti kain tradisional, kerajinan rakyat, perhiasan tradisional, furnitur, dan produk seni unggulan lainnya.

KPK-Polri Berkomitmen Lanjutkan Kerja Sama Pemberantasan Korupsi
Indonesia
KPK-Polri Berkomitmen Lanjutkan Kerja Sama Pemberantasan Korupsi

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri menyambut kedatangan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo di gedung KPK, Selasa (9/2).

Sebelum Ditangkap, Gubernur Sulsel Hubungi Ketua DPD PDIP
Indonesia
Sebelum Ditangkap, Gubernur Sulsel Hubungi Ketua DPD PDIP

"Prof Nurdin sama sekali tidak tahu menahu atas kejadian yang menimpanya," kata Ridwan

Pemkab Cirebon Optimistis Cakupan Vaksinasi COVID-19 Selesai Akhir Tahun Ini
Indonesia
Pemkab Cirebon Optimistis Cakupan Vaksinasi COVID-19 Selesai Akhir Tahun Ini

Bupati Cirebon, Imron Rosyadi optimistis cakupan vaksinasi COVID-19 di wilayahnya hingga akhir tahun mencapai 70 persen.

UU Cipta Kerja Inkonstitusional, PKS: Kenapa Tetap Berlaku?
Indonesia
UU Cipta Kerja Inkonstitusional, PKS: Kenapa Tetap Berlaku?

PKS mengapresiasi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan proses pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja inkonstitusional.

52.226 Warga Berpergian Gunakan KRL saat PPKM Level 3
Indonesia
52.226 Warga Berpergian Gunakan KRL saat PPKM Level 3

"Hingga pukul 07.00 WIB tadi, tercatat 52.226 pengguna atau turun 12 persen dibanding volume pengguna Senin (30/8) yang mencapai 58.799 pengguna,” kata VP Corporate Secretary KAI Commuter, Anne Purba di Selasa (31/8).

Anies Pimpin Upacara HUT ke-76 RI di Balai Kota Besok, Tamu Undangan Dibatasi
Indonesia
Anies Pimpin Upacara HUT ke-76 RI di Balai Kota Besok, Tamu Undangan Dibatasi

Mawardi mengungkapkan, bila upacara tersebut bakal digelar secara terbatas dengan 30 tamu undangan. Lantaran HUT Indonesia tahun 2021 ini masih dalam kondisi pandemi COVID-19.

Berkat Rekomendasi Nakes dan Pegawai RSUD Soreang, Dayat Dapat Hadiah Rumah
Indonesia
Berkat Rekomendasi Nakes dan Pegawai RSUD Soreang, Dayat Dapat Hadiah Rumah

Dayat Hidayat (47) tak akan melupakan jasa para tenaga kesehatan (nakes) di tempatnya bekerja sebagai petugas kebersihan, RSUD Soreang.

Nada Munarman Meninggi ke Saksi, Hakim Putar Video Dugaan Baiat ISIS
Indonesia
Nada Munarman Meninggi ke Saksi, Hakim Putar Video Dugaan Baiat ISIS

Jaksa menyatakan terhadap seluruh video itu telah dilakukan penyitaan dan pemeriksaan di laboratorium

Kelompok Buruh Tuntut Pembayaran THR Lebaran 2021 Dibayar Penuh
Indonesia
Kelompok Buruh Tuntut Pembayaran THR Lebaran 2021 Dibayar Penuh

"Maka kami minta tidak ada lagi yang namanya mencicil untuk bayar THR," ujar Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal dalam konferensi pers virtual, Senin (5/4).