Legislator Minta Pemerintah Jangan Kendurkan 'Testing' dan 'Tracing' Selama PPKM Ilustrasi (Foto: Unsplash/Mufid Majnun)

Merahputih.com - Wakil Ketua Komisi IX DPR Charles Honoris berharap selama pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) pengujian (testing) dan pelacakan (tracing) COVID-19 tidak boleh kendur, sebaliknya justru harus ditingkatkan secara signifikan.

Dia menegaskan pemerintah melonggarkan PPKM Level 4 pada 26 Juli mendatang mutlak harus dibarengi dengan peningkatan jumlah testing dan tracing. Sebab, semakin banyak jumlah testing dan tracing, semakin riil juga data penularan dengan kondisi penularan sebenarnya di lapangan.

Baca Juga:

Lebih dari 1.000 Penyintas COVID-19 di DKI Donorkan Plasma Konvalesen

"Dengan jumlah testing dan tracing yang tinggi diharapkan data angka penularan bisa mendekati kondisi sebenarnya sehingga keputusan yang diambil pemerintah di akhir masa perpanjangan PPKM Level 4 ini juga tepat," kata Charles dalam keterangan tertulis, Kamis (22/7).

Ia menekankan kesalahan data dalam rencana pelonggaran PPKM Level 4 tidak boleh terjadi agar gotong-royong seluruh elemen bangsa dalam penanggulangan COVID-19 selama ini tidak menjadi sia-sia.

Ia menyayangkan jumlah testing yang sempat menurun. Bahkan, jumlah testing pada Rabu (21/7) atau sehari setelah Presiden Jokowi mengumumkan perpanjangan PPKM malah menurun menjadi 153.330 spesimen, atau terendah selama sepekan terakhir.

"Penurunan jumlah testing dan tracing ini seharusnya tidak boleh terjadi dengan alasan apa pun. Ketika kita sedang menghadapi kondisi darurat seperti ini, jumlah testing dan tracing justru harus ditingkatkan berkali-kali lipat, bahkan kalau perlu hingga 1 juta testing per hari," tandas Charles.

Petugas melakukan tes usap antigen kepada penumpang di kawasan Pelabuhan Dwikora, Kecamatan Pontianak Kota, Senin (1/2/2021) ANTARA/Indra Budi Santoso
Ilustrasi - Swab test COVID-19 antigen. ANTARA/Indra Budi Santoso

Selain testing dan tracing, tambah Charles, memperbanyak isolasi berikut sarana dan prasarananya juga kunci untuk meredam laju infeksi.

"Jadi, kalaupun pelonggaran PPKM Level 4 dilakukan, asal jumlah tes-nya banyak dan terlacak, maka pasien COVID-19 bisa segera diisolasi untuk mencegah penularan," ucap dia.

Untuk menekan laju penyebaran COVID-19, pemerintah memutuskan untuk melanjutkan PPKM di Jawa dan Bali hingga 25 Juli 2021.

Presiden Jokowi mengatakan jika tren kasus terus mengalami penurunan maka 26 Juli 2021 pemerintah akan melakukan pembukaan secara bertahap.

Baca Juga:

896.530 Warga Berhasil Sembuh dari COVID-19

Menurut Presiden, untuk meringankan beban masyarakat yang terdampak, pemerintah mengalokasikan tambahan anggaran perlindungan sosial Rp55,21 triliun berupa bantuan tunai yaitu Bantuan Sosial Tunai (BST), Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa, Program Keluarga Harapan (PKH), serta bantuan sembako, bantuan kuota internet dan subsidi listrik yang diteruskan.

Pemerintah juga memberikan insentif untuk usaha mikro informal sebesar Rp1,2 juta untuk sekitar 1 juta usaha mikro. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Hati-hati, Nomor WA Wagub DKI Di-hack
Indonesia
Hati-hati, Nomor WA Wagub DKI Di-hack

Aksi tindak kejahatan bukan saja menyasar pada kalangan masyarakat umum, tapi juga seorang pejabat nomor dua di Ibu Kota Jakarta.

Pulang Mudik, Warga Diperingatkan untuk Tak Keluar Rumah
Indonesia
Pulang Mudik, Warga Diperingatkan untuk Tak Keluar Rumah

Seluruh pemudik ataupun masyarakat yang kembali dari bepergian pada saat libur Lebaran tahun ini diminta melakukan isolasi mandiri.

UMP Jateng 2021 Naik, SBSI Solo: Ideal Upah Rp3 Juta
Indonesia
UMP Jateng 2021 Naik, SBSI Solo: Ideal Upah Rp3 Juta

"Kebutuhan ideal upah di Solo berada di kisaran Rp3 juta. Belum lagi kondisi pandemi COVId-19 membuat kebutuhan makin membengkak," ujar Endang

PDIP Tegaskan Tidak akan Intervensi Proses Hukum Terkait Kasus Nurdin Abdullah
Indonesia
PDIP Tegaskan Tidak akan Intervensi Proses Hukum Terkait Kasus Nurdin Abdullah

PDIP menegaskan tidak akan mengintervensi proses hukum Gubernur Sulawesi Selatan, Nurdin Abdullah

PPKM Mikro, Pemkot Surabaya Izinkan Gelar Resepsi Pernikahan dengan Syarat
Indonesia
PPKM Mikro, Pemkot Surabaya Izinkan Gelar Resepsi Pernikahan dengan Syarat

Ada beberapa perubahan terkait kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) di Surabaya.

Langgar PPKM Darurat, Lapangan Golf di Depok Ditutup Paksa
Indonesia
Langgar PPKM Darurat, Lapangan Golf di Depok Ditutup Paksa

Polisi bersama TNI dan satpol PP merazia lapangan golf di kawasan Sawangan, Depok.

Kapolri Ungkap Sisi Lain dari Mudahnya Peminjaman Dana Secara Online
Indonesia
Kapolri Ungkap Sisi Lain dari Mudahnya Peminjaman Dana Secara Online

Data Otoritas Jasa Keuangan sampai Juli 2021, terdapat 121 perusahaan finansial teknologi "peer to peer lending" atau pinjaman online yang terdaftar dan berizin

KPK Periksa Bos Bea Cukai Soekarno-Hatta Terkait Kasus Edhy Prabowo
Indonesia
KPK Periksa Bos Bea Cukai Soekarno-Hatta Terkait Kasus Edhy Prabowo

Selain Finari, penyidik KPK juga memanggil tiga saksi lagi

PPKM Mikro, Ganjar Instruksikan RT/RW Bikin Tempat Khusus Isolasi Mandiri
Indonesia
PPKM Mikro, Ganjar Instruksikan RT/RW Bikin Tempat Khusus Isolasi Mandiri

"Kami memberikan informasi kepada kepala daerah jelang PPKM berskala mikro agar menginstruksikan pada Desa, RT, atau RW menyiapkan tempat khusus isolasi mandiri pasien COVID-19," ujar Ganjar

Kasus Nurdin Abdullah, KPK Periksa Plt Gubernur Sulsel Andi Sudirman
Indonesia
Kasus Nurdin Abdullah, KPK Periksa Plt Gubernur Sulsel Andi Sudirman

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap Plt Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman, Rabu (2/6).