Legislator Minta BPOM Rutin Rilis Daftar Obat Ilegal Anggota Komisi IX DPR RI Rahmad Handoyo. Foto: Munchen/nr

MerahPutih.com - Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menemukan masih adanya sejumlah obat tradisional ilegal yang dijual bebas di pasaran.

Adapun obat yang dijual tanpa ijin edar tersebut mengandung bahan kimia yang berbahaya bagi organ tubuh, terutama ginjal dan hati.

Baca Juga

Obat Tradisional Berbahaya Beredar, Anggota DPR Minta BPOM Gencar Sosialisasi

Menanggapi kasus tersebut, Anggota Komisi IX DPR RI Rahmad Handoyo menilai BPOM telah melakukan langkah tepat ketika memutuskan untuk merilis nama-nama obat tradisional ilegal yang berbahaya bagi organ tubuh.

Sebab, kata Handoyo, BPOM sebagai lembaga pengawas memang seharusnya mengungkapkan ke publik soal daftar obat tradisional ilegal.

Selain itu, dia juga meminta BPOM untuk memberikan informasi kepada masyarakat terkait kandungan berbahaya di dalam obat ilegal tersebut.

“BPOM memang harus memberi peringatan kepada masyarakat tentang obat-obat tradisional yang ilegal kepada masyarakat dengan cara menyampaikan rilis daftar obat ilegal secara periodik,” kata Handoyo dalam keterangannya, Kamis, (6/7).

Handoyo menuturkan, banyak produk makanan atau minuman seperti jamu maupun kosmetik ilegal yang mencantumkan lebel BPOM beserta ijin edarnya. Namun setelah dilakukan pengecekan ternyata label dan izin edar tersebut palsu.

“Artinya, izin BPOM tersebut palsu, namun masyarakat banyak yang tidak mengerti. Karena melihat ada ijin BPOM merasa itu aman padahal itu palsu. Produk palsu yang berbahaya seperti ini banyak beredar di masyarakat,” ujar Handoyo.

Baca Juga

Bareskrim Kembali Periksa BPOM Soal Kasus Gagal Ginjal

Handoyo meminta BPOM untuk menyampaikan sosialisasi secara gencar untuk melindungi masyarakat dari bahaya obat palsu tersebut.

“Kita harus waspada dan edukasi adalah kata kuncinya,” ujarnya.

Lebih lanjut Handoyo juga mendorong pemerintah pusat dan daerah beserta jajaran di tingkat paling bawah seperti kelurahan, RT dan RW untuk bersama-sama mengedukasi masyarakat.

Karena, kata dia, upaya melindungi masyarakat dari bahaya obat ilegal tidak cukup hanya mengandalkan informasi dari BPOM.

"Masyarakat harus diedukasi bagaimana cara memilih jamu yang sehat, bagaimana memilih bahan makanan yang sehat, bagaimana bisa membedakan obat yang legal dan tidak legal,” kata Politkus PDIP tersebut.

Tak hanya itu, Handoyo juga meminta aparat penegak hukum untuk menindak tegas pelaku yang menjadi produsen obat palsu. Sebab, selama ini penindakan atas kasus obat ilegal belum memberikan efek jera lantaran hukumannya masih sangat ringan.

“Saya kira salah satu solusinya adalah penindakan yang keras dan dengan efek jera,” ujarnya.

Handoyo menambahkan, banyak produk yang beredar di pasaran tidak jelas siapa produsennya, sehingga membuat samar-samar pihak yang harus bertanggung jawab.

“Ada nama perusahaannya. Ada alamatnya. Tapi setelah di cek tempatnya tidak ada. Begitulah, namanya juga ilegal. Karena itu ke depan kita mendorong agar BPOM dan aparat kepolisian lebih bersinergi mengungkap kasus obat ilegal yang berbahaya ini," tutur Handoyo.

Sebelumnya, BPOM merilis daftar obat tradisional ilegal beredar yang berbahaya bagi organ tubuh. Sepanjang 2022 saja, ada 777 kasus obat tradisional yang tidak memiliki izin edar hingga mengandung bahan kimia obat (BKO). (Pon)

Baca Juga

BPOM Tindak Pabrik Kosmetik Ilegal di Jakarta Utara

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Pemkab Tangerang Perpanjang Status Darurat Bencana Kekeringan
Indonesia
Pemkab Tangerang Perpanjang Status Darurat Bencana Kekeringan

Jika ditotal secara keseluruhan warga yang terdampak di 12 kecamatan itu mencapai 2.000 sampai 3.000 KK.

Harga Kebutuhan Pokok Diklaim Terkendali Jelang Tutup Tahun
Indonesia
Harga Kebutuhan Pokok Diklaim Terkendali Jelang Tutup Tahun

Stabilitas harga bahan pangan juga terjaga secara nasional dan tidak hanya di Pasar Cigombong, Bogor.

Prabowo Tegaskan Tak Minta Dukungan Kepala Desa di Rakerda APDESI Jabar
Indonesia
Prabowo Tegaskan Tak Minta Dukungan Kepala Desa di Rakerda APDESI Jabar

Prabowo menyatakan bahwa dirinya hadir dan menyampaikan pidato sebagai Menhan.

PSI Minta Pj Heru Tak Fokus Ajang Formula E, Mending Layani Rakyat
Indonesia
PSI Minta Pj Heru Tak Fokus Ajang Formula E, Mending Layani Rakyat

Gelaran balap Formula E akan digelar di Jakarta International E-Prix Circuit (JIC) Ancol, Jakarta Utara pada 3-4 Juni 2023. Meski jadi tuan rumah, Penjabat (Pj) Heru Budi Hartono diminta tidak perlu fokus pada ajang tersebut, namun lebih utamakan pada pelayanan warga DKI.

Jokowi Pimpin Upacara Hari Lahir Pancasila, Puan Baca UUD '45
Indonesia
Jokowi Pimpin Upacara Hari Lahir Pancasila, Puan Baca UUD '45

Presiden Joko Widodo memimpin Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila di Lapangan Monumen Nasional Jakarta, Kamis (6/1).

Puan Sambut Baik Pertemuan Prabowo dan PSI, Bantah PDIP Tutup Pintu Untuk Giring Cs
Indonesia
Puan Sambut Baik Pertemuan Prabowo dan PSI, Bantah PDIP Tutup Pintu Untuk Giring Cs

Ketua DPP PDIP Puan Maharani menyambut baik pertemuan Prabowo dan jajaran pengurus PSI.

Kunjungan Wisatawan Masjid Zayed Solo Tembus 310.000 Orang
Indonesia
Kunjungan Wisatawan Masjid Zayed Solo Tembus 310.000 Orang

Kunjungan Wisata Masjid Sheikh Zayed Solo tertinggi se-Jateng saat Lebaran 1444 H, dengan jumlah pengunjung 310.000 orang. Jumlah tersebut mengalahkan objek wisata Kota Lama Semarang.

Surya Paloh Sebut Duet Anies-Cak Imin Belum Pasti
Indonesia
Surya Paloh Sebut Duet Anies-Cak Imin Belum Pasti

Menurut Paloh, rencana duet Anies dengan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu belum pasti.

Polisi Cari Unsur Pidana Dibalik Umpatan Rocky Gerung Terhadap Jokowi
Indonesia
Polisi Cari Unsur Pidana Dibalik Umpatan Rocky Gerung Terhadap Jokowi

Polda Metro Jaya mengusut dua laporan polisi yang diterima terkait dugaan penghinaan terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) di media elektronik.

Prabowo Beri Penghargaan Dharma Pertahanan kepada Habib Luthfi
Indonesia
Prabowo Beri Penghargaan Dharma Pertahanan kepada Habib Luthfi

Maulana Al Habib Muhammad Lutfhi bin Ali Bin Yahya atau Habib Lutfhi dianugerahi 'Dharma Pertahanan' oleh Menteri Pertahanan (Menhan), Prabowo Subianto.