Legislator Khawatir Bulan Ramadan 'Ternoda' Jika Pemilu 2024 Saat Puasa Ilustrasi Pilkada (MP/ Rizky Fitrianto).

Merahputih.com - Jadwal pemilu 2024 masih tanda tanya. Tarik ulur terus terjadi antara pemerintah dan penyelenggara pemilu.

Anggota Komisi II DPR, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda mendukung sepenuhnya jadwal yang telah disusun oleh KPU, yakni 21 Februari 2024 atau sebelum bulan Ramadan tahun 2024. Meski demikian, ada beberapa alasan yang perlu diperhatikan terhadap pelaksanaan pemilu agar tidak ditetapkan di bulan puasa itu.

Baca Juga:

Tahapan Pemilu Dirancang 22 Bulan Sampai 25 Bulan

Pertama pihaknya ingin jeda waktu antara pemilihan legislatif dengan pemilihan kepala daerah jedanya cukup untuk menyelesaikan berbagai macam dinamika. Selain itu, perlunya waktu yang cukup terkait pelaksanaan pemilihan presiden dengan akhir masa jabatan presiden.

Hal ini dikarenakan tidak adanya jaminan mengenai kontestan pada Pilpres tahun 2024.

“Sangat memungkinkan lebih dari dua kontestan. Karena pemenang pilpres itu setidaknya memperoleh suara 50 persen plus satu,” terang Rifqi kepada wartawan, Jumat (19/11).

Ia mengingatkan pentingnya menghindari masa kampanye dalam Pileg maupun Pilpres di Bulan Ramadan tahun 2024.

"Saya tidak ingin menjadikan ramadhan sebagai ajang kampanye terselubung," imbuhnya.

Menurut dia, jangan ada yang cemari Ramadan dengan menjadikan ajang kampanye terselubung berkedok politik identitas, politik SARA dan lainnya.

"Karena itu sangat memungkinkan menjadi bahan bakar efektif untuk menyulut perpecahan diantara kita sebagai anak bangsa,” tegasnya.

Ia berharap Pemilihan Presiden 2024 tidak hanya dijadikan sebagai euforia dan dinamika demokrasi, melainkan pentingnya mempertaruhkan persoalan bangsa.

“Kami tidak ingin bertaruh soal persatuan bangsa ini hanya sekedar untuk menegosiasikan Ramadan masuk dalam masa kampanye pada pemilu 2024,” tutur politikus PDIP asal Kalimantan Selatan ini.

Simulasi TPS. (Foto: Antara)
Simulasi TPS. (Foto: Antara)

Sementara itu, Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi, mengharapkan ada titik temu dari berbagai pemangku kepentingan untuk menyepakati jadwal Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

"Meskipun secara normatif jadwal pemilu ditetapkan oleh KPU, penyelenggara pemilu itu tetap memberi ruang kepada pihak-pihak terkait lainnya untuk memberi masukan sesuai dengan mekanisme yang berlaku," kata Dewa Kade Wiarsa.

Menurutnya, sampai saat ini rancangan pelaksanaan Pemilu 2024 masih pada 21 Februari 2024.

"Namun, kami tidak semata-mata soal tanggal, tetapi bagaimana agar seluruh tahapan itu diharapkan menjamin kualitas penyelenggaraan," kata Dewa Kade.

Tanggal itu dipilih oleh KPU setelah melakukan kajian, terutama pada aspek regulasi dan teknis penyelenggaraan.

"Aspek-aspek itu menjadi penting di mana KPU melakukan kajian secara mendalam dan kami juga berterima kasih telah mendapat masukan-masukan," ujarnya.

Baca Juga:

DPR Waspadai Manuver Halangi Penetapan Tanggal Pemilu

Dewa Kade menyampaikan KPU sebagai penyelenggara pemilu tetap bekerja sesuai dengan tugas, kewajiban, dan kewenangannya sebagaimana diatur oleh undang-undang.

"Posisi KPU, tentu kami memperhatikan apa yang menjadi peraturan perundang-undangan," tegas pria asal Bali ini.

Ia mengimbau berbagai pemangku kepentingan dapat segera duduk bersama untuk bermusyawarah, dan menemukan mufakat mengenai tanggal penyelenggaraan Pemilu 2024. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Jakarta dan Jatim Masih Mendominasi Sebaran Subvarian BA.4 dan BA.5
Indonesia
Jakarta dan Jatim Masih Mendominasi Sebaran Subvarian BA.4 dan BA.5

Meski menyebabkan kenaikan jumlah kasus COVID-19 di Tanah Air, gejala yang timbul tidak seberat varian sebelumnya yakni Delta.

Uni Eropa Gelontorkan Dana 9 Miliar Euro Buat Upah Dua Bulan Pegawai Pemerintah Ukraina
Dunia
Uni Eropa Gelontorkan Dana 9 Miliar Euro Buat Upah Dua Bulan Pegawai Pemerintah Ukraina

Para pemimpin akan berjanji untuk mempercepat pekerjaan buat membantu Ukraina memindahkan gandumnya ke luar negeri.

Upah Minimum 2022 Naik 1,09 Persen, PKS Desak Kebutuhan Hidup Layak Jadi Pertimbangan
Indonesia
Upah Minimum 2022 Naik 1,09 Persen, PKS Desak Kebutuhan Hidup Layak Jadi Pertimbangan

Pemerintah harus mempertimbangkan kebutuhan hidup layak dalam menentukan UMP 2022. Apalagi, selama pandemi COVID-19 kebutuhan dan biaya hidup terus naik.

Jokowi Minta Menteri Stop Bicara Perpanjangan Jabatan Presiden
Indonesia
Jokowi Minta Menteri Stop Bicara Perpanjangan Jabatan Presiden

Presiden Joko Widodo akhirnya bersuara terkait isu penundaan Pemilu 2024 hingga perpanjangan masa jabatannya. Ia menegaskan tidak boleh ada lagi Menteri yang menyuarakan penundaan pemilu 2024.

Jaksa Agung Kaji Penerapan Hukuman Mati bagi Koruptor
Indonesia
Jaksa Agung Kaji Penerapan Hukuman Mati bagi Koruptor

Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin mengkaji penerapan hukuman mati bagi koruptor.

Geruduk Kantor Kementerian Perdagangan, Buruh Minta Mendag Lutfi Mundur
Indonesia
Geruduk Kantor Kementerian Perdagangan, Buruh Minta Mendag Lutfi Mundur

Sejumlah elemen buruh menggelar demonstrasi di depan kantor Kemendag yang berada di Jalan MI Ridwan Rais, Gambir, Jakarta Pusat, Selasa (22/3).

Ketua DPRD DKI Minta KPK Periksa Anies Baswedan Terkait Formula E
Indonesia
Ketua DPRD DKI Minta KPK Periksa Anies Baswedan Terkait Formula E

Prasetyo meminta lembaga antirasuah itu memanggil dan memeriksa Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dalam kasus ini. Dia berharap KPK tak tebang pilih dalam mengusut tuntas kasus ini.

Masyarakat Diminta Tidak Abaikan Prokes Meski Kasus COVID-19 Menurun
Indonesia
Masyarakat Diminta Tidak Abaikan Prokes Meski Kasus COVID-19 Menurun

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate mengingatkan masyarakat untuk tetap waspada dan tidak kendur menerapkan protokol kesehatan (prokes).

Buntut 11 Santri di Ciamis Meninggal, Kegiatan Susur Sungai Tanpa SOP Dihentikan
Indonesia
Buntut 11 Santri di Ciamis Meninggal, Kegiatan Susur Sungai Tanpa SOP Dihentikan

Ridwan Kamil meminta BPBD Jabar untuk menyusun SOP mengenai kegiatan alam dengan mengutamakan keselamatan dan keamanan.

KPK Periksa Ketua Fraksi NasDem DPRD DKI Terkait Kasus Bupati Probolinggo
Indonesia
KPK Periksa Ketua Fraksi NasDem DPRD DKI Terkait Kasus Bupati Probolinggo

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap Ketua Fraksi NasDem DPRD DKI Jakarta Wibi Adriano, dalam kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dan gratifikasi.