Legislator Ini Respon Positif Soal Pajak Khusus IKN Presiden Jokowi di IKN Nusantara. (Foto: Antara)

MerahPutih.com - Langkah Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan daftar pajak khusus dalam Ibu Kota Negara (IKN) Nusanara mendapat respons positif dari legislator Senayan.

Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Ahmad Najib Qodratullah menilai, pajak dalam IKN merupakan hal wajar.

Baca Juga:

Jokowi Keluarkan Aturan Pertanahan di IKN Nusantara

“Dalam beberapa hal fungsi pajak tersebut saya rasa cukup masuk akal, diharapkan kedepan ibu kota baru ini well managed dari berbagai aspek termasuk pengendalian dari isu-isu lingkungan,” kata Najib Kamis,(5/5).

Menurut Najib, tanpa hal tersebut pemerintah akan kesulitan mengendalikan situasi. Ia menegaskan, pajak tidak hanya bertujuan untuk menggenjot penerimaan negara.

“Pajak bisa efektif dalam hal mengendalikan pertumbuhan kendaraan bermotor, secara umum hal tersebut bertujuan tidak hanya dari sisi penerimaan lebih jauh dalam upaya mengendalikan sekaligus membatasi agar ramah terhadap lingkungan,” ujarnya.

Najib pun mengusulkan agar pemerintah dapat mempertimbangkan sejumlah pajak seperti untuk perhotelan dan jasa kesenian hingga hiburan.

“Dari sisi tarif haruslah tidak terlalu tinggi agar juga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi di kawasan IKN,” imbuhnya.

Baca Juga:

Kepala BIN: Pembangunan IKN Tak Gerus Budaya dan Kearifan Lokal Kaltim

Diketahui, Presiden Jokowi menetapkan 13 jenis pajak khusus Ibu Kota Negara (IKN) yang dapat dipungut oleh Otorita Ibu Kota Nusantara, termasuk di dalamnya pajak sarang burung walet.

Pajak khusus adalah pajak yang berlaku khusus di IKN untuk membiayai kegiatan Otorita. Nantinya, dasar pelaksanaan pajak khusus IKN, termasuk juga pungutan khusus IKN, akan diatur dalam Peraturan Otorita.

Sebelum diberlakukan, Otorita pun harus meminta persertujuan sampai ke legislator di pusat.

"Setelah mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia," demikian bunyi Pasal 42 ayat 4 pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2022.

Adapun 13 jenis pajak khusus IKN tersebut yakni:

1. Pajak Kendaraam Bermotor

2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

3. Pajak Alat Berat

4. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

5. Pajak Air Permukaan

6. Pajak Rokok

7. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

8. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

9. Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas:

Makanan dan/atau Minuman; - Tenaga Listrik; - Jasa Perhotelan;- Jasa Parkir; dan- Jasa Kesenian dan Hiburan.

10. Pajak Reklame

11. Pajak Air Tanah

12. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

13. Pajak Sarang Burung Walet. (Pon)

Baca Juga:

Kepala BIN: Pembangunan IKN Tak Gerus Budaya dan Kearifan Lokal Kaltim

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Pemerintah Batalkan PPKM Level 3 Nataru, Gibran: Saya Tidak Mau Menyulitkan Warga
Indonesia
Pemerintah Batalkan PPKM Level 3 Nataru, Gibran: Saya Tidak Mau Menyulitkan Warga

"Pada intinya saya ndak mau (tidak mau) menyulitkan warga," ujar Gibran pada awak media di Balai Kota, Selasa (7/12).

Minyak Goreng Jadi Pemicu Inflasi di April 2022
Indonesia
Minyak Goreng Jadi Pemicu Inflasi di April 2022

Selain minyak goreng, komoditas daging ayam dan ikan segar juga mendorong terjadinya inflasi pada April dengan andil masing-masing 0,09 persen dan 0,04 persen.

[HOAKS atau FAKTA]: Cacar Monyet Menginfeksi dari Jarak 8 Km dan Bertahan 120 Tahun
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Cacar Monyet Menginfeksi dari Jarak 8 Km dan Bertahan 120 Tahun

Dalam narasi juga disebut bahwa virus Monkeypox dapat hidup di gagang pintu dan kursi selama 120 tahun.

Dihujani Pertanyaan Usai Diperiksa KPK, Eks Pejabat Kemenkeu Kabur
Indonesia
Dihujani Pertanyaan Usai Diperiksa KPK, Eks Pejabat Kemenkeu Kabur

Mantan Anak buah Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani ini langsung duduk di kursi tunggu lobi Gedung KPK

Pekerja Migran Penyumbang Terbanyak Kasus Baru COVID-19 Jakarta
Indonesia
Pekerja Migran Penyumbang Terbanyak Kasus Baru COVID-19 Jakarta

Kasus positif COVID-19 di DKI Jakarta melonjak tajam hari ini, yakni 130 kasus.

Pemerintah Pusat Diminta Limpahkan Pengelolaan Jalan Protokol dan 13 Sungai ke Pemprov DKI
Indonesia
Pemerintah Pusat Diminta Limpahkan Pengelolaan Jalan Protokol dan 13 Sungai ke Pemprov DKI

Perpindahan Ibu Kota dari Jakarta ke Penajam Pasar Utara akan menyisakan sejumlah aset pemerintah pusat yang tidak tahu nasibnya nanti. Contohnya, jalan protokol Sudirman - Thamrin dan pengelolaan 13 sungai yang mengalir di Jakarta.

Puncak Omicron di Depan Mata, Warga hingga Pemerintah Daerah Diminta Bersiap
Indonesia
Puncak Omicron di Depan Mata, Warga hingga Pemerintah Daerah Diminta Bersiap

Potensi puncak kasus COVID-19 akibat varian Omicron terjadi pada Februari dan awal Maret 2022 mendatang tak perlu memicu kepanikan.

Kemenperin Sebut Baru 5 Persen Pengecer Minyak Goreng Cetak QR Code PeduliLindungi
Indonesia
Kemenperin Sebut Baru 5 Persen Pengecer Minyak Goreng Cetak QR Code PeduliLindungi

Para pengecer yang sudah mencetak QR Code PeduliLindungi yang akan dipindai oleh pembeli, yaitu sebanyak 1.857 pengecer atau 5,3 persen dari total keseluruhan.

Presenter Brigita Manohara Mangkir dari Panggilan Penyidik KPK
Indonesia
Presenter Brigita Manohara Mangkir dari Panggilan Penyidik KPK

"Informasi yang kami terima, yang bersangkutan tidak hadir dan belum mengkonfirmasi alasan ketidak hadirannya pada Tim Penyidik," kata Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri

Pulihkan Ekonomi, Apotek di Bandung Diminta Sediakan Ruang Promosi Bagi UMKM
Indonesia
Pulihkan Ekonomi, Apotek di Bandung Diminta Sediakan Ruang Promosi Bagi UMKM

Kolaborasi tersebut, bisa menjadi suatu hal yang saling menguntungkan antara pemilik apotek dengan pelaku UMKM.