Legislator Harap Refocusing Anggaran Tak Hambat KLH Cegah Tambang Ilegal

Frengky AruanFrengky Aruan - Kamis, 06 Februari 2025
Legislator Harap Refocusing Anggaran Tak Hambat KLH Cegah Tambang Ilegal

Gedung DPR RI. (Foto: MerahPutih.com/Dicke Prasetia)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Anggota Komisi XII DPR RI Moreno Soeprapto menyampaikan dukungannya terhadap refocusing anggaran yang dilaksanakan oleh Pemerintah.

Legislator Gerindra itu berharap agar hal ini dapat memperkuat upaya pelestarian lingkungan hidup dan mempercepat pemulihan sektor tersebut.

Namun, ia juga menekankan pentingnya menjaga agar refocusing anggaran ini tidak menghambat kinerja Kementerian Lingkungan Hidup (KLH).

"Pada prinsipnya kami mendukung refocusing anggaran. Dengan refocusing ini saya berharap tidak mematikan pergerakan lingkungan hidup, justru memecut kinerja dari Kementerian Lingkungan Hidup," ujar Moreno dikutip, Kamis (6/2).

Moreno mengungkapkan bahwa Komisi XII sangat peduli dengan iklim investasi yang kondusif bagi pembangunan Indonesia, sejalan dengan upaya pemerintah untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045.

Baca juga:

DPR Bisa Ganti Pejabat Hasil Fit And Proper Test Lewat Rekomendasi Evaluasi

Namun, ia mengingatkan bahwa praktik pertambangan ilegal (illegal mining) menjadi salah satu kendala besar dalam menciptakan iklim investasi yang sehat.

Merujuk kejadian penambangan emas ilegal terbaru di Kalimantan Barat yang menjadi sorotan internasional, menurutnya memberikan dampak buruk terhadap citra Indonesia di dunia. Salah satu yang juga menjadi sorotan adalah vonis bebas yang diberikan Pengadilan Tinggi Pontianak terhadap penambang emas ilegal asal China

Sebelum dinyatakan bebas di tingkat pengadilan tinggi, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang menyatakan tersangka Hao terbukti mengeruk cadangan emas sebanyak 774,27 kg dan 937,7 kg perak yang menyebabkan kerugian negara mencapai Rp1,02 triliun.

Terkait hal itu, Moreno menekankan bahwa meskipun ada upaya untuk mendorong investasi, illegal mining yang terus terjadi akan menghambat kemajuan Indonesia menuju cita-cita pembangunan yang lebih besar.

Baca juga:

Rapat Paripurna DPR Sahkan RUU BUMN Menjadi UU BUMN

"Dimulai dari kemarin yang sempat ramai di Kalimantan Barat, itu menjadi di dunia internasional itu jadi sangat buruk sekali. Terutama pertama kita sangat mendorong dan mendukung iklim investasi tetapi catatannya kan banyak sekali," tegasnya.

Maka, kata Moreno, salah satu langkah yang perlu segera diambil adalah mengkaji lebih mendalam tentang revisi Undang-Undang Minerba, terutama terkait pemberian sanksi terhadap illegal mining yang dinilai belum cukup efektif.

Dia mengingatkan Indonesia harus bertindak tegas agar tidak mengulang kejadian yang sama, terutama terkait dengan kerusakan lingkungan yang ditimbulkan oleh aktivitas ilegal mining.

"Kalau seandainya illegal mining ini terus berjalan, bagaimana kita mau bergerak lebih maju menuju Indonesia Emas?" tandas Moreno. (Pon)

#Kementerian Lingkungan Hidup #DPR RI
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Berita
Gibran Dikabarkan Serahkan Surat Pengunduran Diri ke MPR Besok
Kabar Gibran akan menyerahkan surat pengunduran diri ke MPR beredar jelang rapat paripurna DPR. Sidang pembahasan usulan HMP dijadwalkan pukul 14.00 WIB.
ImanK - Rabu, 11 November 2026
Gibran Dikabarkan Serahkan Surat Pengunduran Diri ke MPR Besok
Indonesia
DPR Jadwalkan Pembahasan Usulan HMP Pemakzulan Gibran di Rapat Paripurna
Wakil Ketua DPR Saan Mustopa menyebut usulan HMP dari 120 anggota DPR terkait pemakzulan Gibran akan dibawa ke rapat paripurna pada 12 November 2026.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 11 November 2026
DPR Jadwalkan Pembahasan Usulan HMP Pemakzulan Gibran di Rapat Paripurna
Indonesia
Pimpinan DPR Terima Usulan HMP terhadap Gibran, 120 Anggota dari 8 Fraksi Teken Dukungan
Pimpinan DPR menerima usulan Hak Menyatakan Pendapat terhadap Gibran dari 120 anggota delapan fraksi. Saan Mustopa ungkap rincian dukungannya.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 11 November 2026
Pimpinan DPR Terima Usulan HMP terhadap Gibran, 120 Anggota dari 8 Fraksi Teken Dukungan
Indonesia
Ahmad Heryawan Tegaskan Pemakzulan Gibran Harus Lewati Proses Konstitusional, DPR Tak Bisa Langsung Bertindak
Ahmad Heryawan menegaskan pemakzulan Gibran harus melalui DPR, MK, hingga MPR. BAM DPR juga akan menampung dan mendalami aspirasi masyarakat.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 11 November 2026
Ahmad Heryawan Tegaskan Pemakzulan Gibran Harus Lewati Proses Konstitusional, DPR Tak Bisa Langsung Bertindak
Indonesia
Dukungan Anggota Parlemen Terus Bertambah, DPR Siapkan Pengajuan HMP terkait Polemik Ijazah Gibran
Mardani Ali Sera menyebut dukungan anggota DPR untuk Hak Menyatakan Pendapat terkait polemik ijazah Gibran terus bertambah. Surat dijadwalkan diserahkan hari ini.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 11 November 2026
Dukungan Anggota Parlemen Terus Bertambah, DPR Siapkan Pengajuan HMP terkait Polemik Ijazah Gibran
Indonesia
Puluhan Anggota DPR Bergerak soal Gibran, Hak Menyatakan Pendapat Mulai Bergulir
Mardani Ali Sera menyebut sekitar 50 anggota DPR telah menandatangani usulan Hak Menyatakan Pendapat terkait Gibran. Surat disebut sudah diserahkan ke pimpinan DPR.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 10 November 2026
Puluhan Anggota DPR Bergerak soal Gibran, Hak Menyatakan Pendapat Mulai Bergulir
Indonesia
Hak Menyatakan Pendapat Ijazah Gibran Menguat, Ketua DPR Puan Maharani Buka Suara
Penasaran soal kelanjutan isu ijazah Wapres Gibran? Cek perkembangan usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) DPR, sikap Puan Maharani, serta pandangan PDIP dan PKB di sini!
Angga Yudha Pratama - Selasa, 10 November 2026
Hak Menyatakan Pendapat Ijazah Gibran Menguat, Ketua DPR Puan Maharani Buka Suara
Indonesia
DPR Buka Suara soal Desakan Pemakzulan Gibran, Masih Tunggu Putusan MA
Sufmi Dasco Ahmad menjelaskan sikap DPR terkait desakan pemakzulan Gibran. DPR masih menunggu masa sidang dan salinan lengkap putusan MA.
Soffi Amira - Senin, 09 November 2026
DPR Buka Suara soal Desakan Pemakzulan Gibran, Masih Tunggu Putusan MA
Berita
DPR Turun Tangan, Kasus Dugaan Penyadapan Prabowo Bakal Dibahas Bersama Kapolri
Kasus penyadapan Prabowo berkembang. Polri mengajukan enam saksi untuk dilindungi LPSK. Empat pejabat Polri jadi tersangka, DPR panggil Kapolri.
ImanK - Minggu, 08 November 2026
DPR Turun Tangan, Kasus Dugaan Penyadapan Prabowo Bakal Dibahas Bersama Kapolri
Indonesia
DPR Desak Pemerintah Tindak Lanjuti Rekomendasi Pencabutan Izin 23 Korporasi
Penanganan karhutla tidak cukup hanya melalui proses pidana, tetapi juga harus menyasar izin usaha dan kewajiban pemulihan lingkungan.
Dwi Astarini - Sabtu, 31 Oktober 2026
DPR Desak Pemerintah Tindak Lanjuti Rekomendasi Pencabutan Izin 23 Korporasi
Bagikan