Legislator Buka Suara Soal Gibran Urus Papua, Ada Pesan Penting untuk Sang Wapres

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Rabu, 09 Juli 2025
Legislator Buka Suara Soal Gibran Urus Papua, Ada Pesan Penting untuk Sang Wapres

Wapres Gibran Rakabuming Raka. (Dok. Setpres)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Merahputih.com - Anggota Komisi II DPR, Indrajaya, menyambut baik rencana Presiden Prabowo Subianto yang akan menugaskan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk fokus mengurus Papua.

Menurut Indrajaya, langkah ini menunjukkan perhatian serius pemerintah terhadap berbagai isu di Tanah Papua.

"Ini adalah langkah strategis yang patut kita apresiasi. Dengan begitu, Wapres Gibran bisa lebih dekat dengan masalah masyarakat dan langsung bertindak jika ada kendala yang butuh penanganan cepat," kata Indrajaya, Rabu (9/7).

Baca juga:

Klarifikasi Menko Yusril: Wapres Gibran Tak akan Berkantor di Papua

Indrajaya menjelaskan bahwa penyelesaian persoalan di Papua membutuhkan keseriusan dan pendekatan langsung yang menyentuh kebutuhan warga.

Ini mencakup pengembangan sumber daya manusia (SDM), peningkatan kualitas pendidikan, perbaikan taraf hidup, dan pemerataan akses kesehatan, selain pembangunan fisik dan infrastruktur.

Dengan keberadaan kantor wakil presiden di Papua, diharapkan koordinasi antar kementerian dan lembaga akan semakin efektif dalam merespons kebutuhan daerah secara cepat dan tepat.

Baca juga:

Gibran Ditugaskan Urus Papua, Mensesneg: Harus Sering-Sering Berkunjung

"Papua butuh perhatian yang berkelanjutan, bukan sekadar simbolis. Kehadiran langsung wakil presiden di sana bisa menjadi simbol sekaligus bukti nyata bahwa negara hadir untuk seluruh warganya, termasuk saudara-saudara kita di Papua," tegasnya.

Pada kesempatan yang sama, politisi dari Fraksi PKB ini juga meminta Wapres agar memberikan fokus serius pada pengembangan empat daerah otonomi baru (DOB) di Papua yakni Papua Barat Daya, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan.

#Gibran Rakabuming Raka #Papua #DPR #DPR RI
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Angga Yudha Pratama

Seorang jurnalis profesional, reporter senior, editor berita, dan asisten redaktur yang telah berkarya di industri media online nasional selama lebih dari satu dekade. Selalu mengedepankan akurasi, objektivitas, dan kualitas informasi dalam setiap karyanya berbekal dari pengalaman langsung bertahun-tahun melakukan peliputan di lapangan, penulisan berita, penyuntingan artikel, hingga pengelolaan konten digital. Keahlian tersebut membuat pemahaman secara menyeluruh proses produksi konten digital modern, mulai dari pencarian data, wawancara narasumber, verifikasi fakta, penulisan artikel, optimasi SEO, editing naskah, hingga publikasi berita sesuai kode etik jurnalistik. Lebih spesifik, pemahaman mengenai strategi optimasi SEO dan Digital Content untuk mesin pencari juga menjadi fokus saat ini di tengah disrupsi media. Keahlian itu meliputi SEO writing, content writing, copywriting, keyword research, semantic SEO, search intent, on page SEO, optimasi, artikel google, struktur heading SEO, evergreen content, optimasi readability, meta description hingga internal linking.
Show More
Follow Me

Berita Terkait

Berita
DPR Turun Tangan, Kasus Dugaan Penyadapan Prabowo Bakal Dibahas Bersama Kapolri
Kasus penyadapan Prabowo berkembang. Polri mengajukan enam saksi untuk dilindungi LPSK. Empat pejabat Polri jadi tersangka, DPR panggil Kapolri.
ImanK - Minggu, 08 November 2026
DPR Turun Tangan, Kasus Dugaan Penyadapan Prabowo Bakal Dibahas Bersama Kapolri
Berita Foto
Komisi VI DPR Sidak Pembangunan Apartemen LRT City Ciracas
Wakil Ketua Komisi VI DPR Andre Rosiade dan Dirut Adhi Karya Moeharmein Zein Chaniago saat sidak apartemen LRT City Ciracas, Jakarta, Jumat (6/11/2026).
Didik Setiawan - Jumat, 06 November 2026
Komisi VI DPR Sidak Pembangunan Apartemen LRT City Ciracas
Berita Foto
DPR dan Pemerintah Sepakat Tingkatkan Status PPPK Paruh Waktu Jadi ASN
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad dan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi memberikan keterangan pers usai pertemuan di Jakarta, Jumat (6/11/2026).
Didik Setiawan - Jumat, 06 November 2026
DPR dan Pemerintah Sepakat Tingkatkan Status PPPK Paruh Waktu Jadi ASN
Indonesia
Rumor Dasco Jadi Wapres Mencuat, Pengamat Sebut Ada Upaya Adu Domba Politik
Sufmi Dasco Ahmad diisukan menjadi Wapres RI. Pengamat hukum, Tamil Selvan, mengatakan ada adu domba politik dalam kabar ini.
Soffi Amira - Jumat, 06 November 2026
Rumor Dasco Jadi Wapres Mencuat, Pengamat Sebut Ada Upaya Adu Domba Politik
Indonesia
Wapres Gibran Dijadwalkan Hadir, Dhaup Ageng di Pura Mangkunegaran akan Dijaga Ratusan Personel Gabungan
Sebanyak 316 personel disiapkan untuk mengamankan Dhaup Ageng di Pura Mangkunegaran pada 7–8 November 2026. Gibran dijadwalkan hadir.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 05 November 2026
Wapres Gibran Dijadwalkan Hadir, Dhaup Ageng di Pura Mangkunegaran akan Dijaga Ratusan Personel Gabungan
Indonesia
Klaus Thymann Petakan Gletser Terakhir Papua yang di Ambang Kepunahan
Melalui ekspedisi Project Pressure, ia berupaya mendokumentasikan sisa-sisa gletser tropis Papua yang terus menyusut akibat perubahan iklim.
Dwi Astarini - Rabu, 04 November 2026
Klaus Thymann Petakan Gletser Terakhir Papua yang di Ambang Kepunahan
Indonesia
DPR Desak Pemerintah Tindak Lanjuti Rekomendasi Pencabutan Izin 23 Korporasi
Penanganan karhutla tidak cukup hanya melalui proses pidana, tetapi juga harus menyasar izin usaha dan kewajiban pemulihan lingkungan.
Dwi Astarini - Sabtu, 31 Oktober 2026
DPR Desak Pemerintah Tindak Lanjuti Rekomendasi Pencabutan Izin 23 Korporasi
Indonesia
DPR Desak Hukuman Maksimal bagi Tersangka Karhutla, 20 Korporasi yang Terlibat Harus Tanggung Jawab
Mendesak penegakan hukum dilakukan hingga tuntas dengan menjatuhkan hukuman maksimal kepada pihak yang terbukti bersalah.
Dwi Astarini - Sabtu, 31 Oktober 2026
DPR Desak Hukuman Maksimal bagi Tersangka Karhutla, 20 Korporasi yang Terlibat Harus Tanggung Jawab
Indonesia
RUU Perampasan Aset Sasar Investasi Bodong Untuk Pulihkan Kerugian Korban
Klausul itu, menjadi kunci utama agar hakim memiliki landasan hukum yang tegas dan imperatif untuk mendahulukan pemulihan hak korban di atas kepentingan kas negara.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 30 Oktober 2026
RUU Perampasan Aset Sasar Investasi Bodong Untuk Pulihkan Kerugian Korban
Indonesia
Karhutla di Papua Selatan Mulai Berkurang Berkat Modifikasi Cuaca
Upaya OMC memicu hujan di wilayah utara dan tengah Merauke, bagian selatan Boven Digoel, serta bagian selatan Mappi.
Dwi Astarini - Kamis, 29 Oktober 2026
Karhutla di Papua Selatan Mulai Berkurang Berkat Modifikasi Cuaca
Bagikan