Legislator Bongkar Rahasia Kebijakan Jam Sekolah Baru Jabar, Kesehatan Anak Jadi Taruhan?

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Jumat, 11 Juli 2025
Legislator Bongkar Rahasia Kebijakan Jam Sekolah Baru Jabar, Kesehatan Anak Jadi Taruhan?

Ilustrasi Siswa. (Foto: Antara)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Merahputih.com - Anggota Komisi IX DPR RI, Arzeti Bilbina, merespons kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang akan memberlakukan jam masuk sekolah pukul 06.30 WIB mulai tahun ajaran 2025/2026.

Arzeti menekankan pentingnya pendekatan komprehensif dalam implementasi kebijakan ini, dengan fokus pada kesehatan, keamanan, dan peran keluarga untuk menjaga kesejahteraan anak.

Menurut Arzeti, kebijakan sekolah masuk lebih pagi sebenarnya memiliki potensi dampak positif. Namun, ia menegaskan bahwa keberhasilannya sangat bergantung pada pendekatan psikososial, termasuk peran aktif keluarga, di mana orang tua harus memastikan anak-anak tidur lebih awal.

"Saya setuju dengan kebijakan ini. Kalau masuk lebih pagi, anak-anak juga harus tidur lebih cepat. Saya rasa ini bisa membuat anak-anak lebih sehat dan memiliki gaya hidup yang positif," ujar Arzeti Bilbina, Jumat (11/7).

Baca juga:

Pemprov DKI Segera Uji Coba Sekolah Gratis di Swasta, Ada 40 Sekolah Mulai SD, SMP, SMA, SMK dan SLB

Seperti diketahui, kebijakan jam masuk sekolah pukul 06.30 WIB di Jabar akan berlaku efektif mulai 14 Juli 2025. Ini merupakan tindak lanjut dari Surat Edaran Gubernur Jabar Nomor: 58/PK.03/DISDIK tentang Jam Efektif pada Satuan Pendidikan di Provinsi Jawa Barat.

Selain memajukan waktu masuk, surat edaran tersebut juga mengatur bahwa kegiatan belajar mengajar akan berlangsung dari Senin hingga Jumat, tanpa hari Sabtu.

Meskipun berlaku untuk semua jenjang pendidikan (PAUD/TK hingga SMA/SMK), Dinas Pendidikan Jabar menjelaskan bahwa penerapan jam masuk pukul 06.30 WIB bersifat opsional. Sekolah masih dapat menyesuaikannya dengan kondisi geografis, sosial, dan budaya setempat.

Arzeti melihat kebijakan masuk sekolah lebih pagi sebagai peluang untuk mendorong perubahan pola hidup anak-anak menjadi lebih sehat.

"Dengan membiasakan tidur lebih awal, anak-anak dapat terhindar dari kebiasaan begadang atau aktivitas larut malam seperti bermain gadget, menonton TV tanpa kontrol, atau bahkan bermain di luar rumah," katanya.

"Jadi, kebijakan ini juga bisa menjadi upaya meningkatkan kedisiplinan dan pola hidup sehat sejak dini pada anak-anak," tambahnya.

Untuk itu, Arzeti menekankan bahwa peran sekolah dan pemerintah daerah sangat krusial dalam proses transisi ini. Ia mendorong sosialisasi dan pendampingan aktif kepada orang tua dan siswa agar mereka dapat beradaptasi dengan baik.

"Pihak sekolah dan pemerintah daerah perlu memberikan sosialisasi dan pendampingan secara aktif kepada keluarga, agar transisi ini berjalan lancar dan tidak mengganggu kesejahteraan anak," jelas Arzeti.

Baca juga:

Tambahan Rombongan Belajar di Sekolah Negeri Jabar Disalahgunakan, Diduga Banyak Siswa Titipan

Arzeti juga menyoroti aspek keamanan dan kesehatan sebagai perhatian utama. Ia menegaskan bahwa kebijakan jam masuk sekolah lebih pagi harus diimbangi dengan jaminan bahwa anak-anak tidak kekurangan waktu istirahat.

"Anak-anak butuh istirahat cukup untuk kesehatan fisik dan mental. Jika sekolah masuk lebih cepat, mereka juga harus bangun lebih pagi. Ini harus dipastikan mereka tidur lebih cepat, jangan sampai mengurangi waktu istirahat mereka," paparnya.

Oleh karena itu, Arzeti mendorong Pemda dan pihak sekolah untuk gencar memberikan edukasi mengenai hal ini, baik kepada siswa maupun wali murid. Terutama jika jarak sekolah dan rumah cukup jauh, penyesuaian yang diperlukan akan lebih banyak.

"Pihak sekolah bersama Dinas Pendidikan dan pemangku kepentingan terkait lainnya harus memberikan edukasi dan pendampingan kepada wali murid untuk membiasakan anak tidur cepat, yang saat ini menjadi tantangan bagi banyak orang tua," tutup Arzeti.

#Sekolah #Anak Sekolah #DPR #DPR RI
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Angga Yudha Pratama

Seorang jurnalis profesional, reporter senior, editor berita, dan asisten redaktur yang telah berkarya di industri media online nasional selama lebih dari satu dekade. Selalu mengedepankan akurasi, objektivitas, dan kualitas informasi dalam setiap karyanya berbekal dari pengalaman langsung bertahun-tahun melakukan peliputan di lapangan, penulisan berita, penyuntingan artikel, hingga pengelolaan konten digital. Keahlian tersebut membuat pemahaman secara menyeluruh proses produksi konten digital modern, mulai dari pencarian data, wawancara narasumber, verifikasi fakta, penulisan artikel, optimasi SEO, editing naskah, hingga publikasi berita sesuai kode etik jurnalistik. Lebih spesifik, pemahaman mengenai strategi optimasi SEO dan Digital Content untuk mesin pencari juga menjadi fokus saat ini di tengah disrupsi media. Keahlian itu meliputi SEO writing, content writing, copywriting, keyword research, semantic SEO, search intent, on page SEO, optimasi, artikel google, struktur heading SEO, evergreen content, optimasi readability, meta description hingga internal linking.
Show More
Follow Me

Berita Terkait

Berita Foto
Komisi VI DPR Sidak Pembangunan Apartemen LRT City Ciracas
Wakil Ketua Komisi VI DPR Andre Rosiade dan Dirut Adhi Karya Moeharmein Zein Chaniago saat sidak apartemen LRT City Ciracas, Jakarta, Jumat (6/11/2026).
Didik Setiawan - Jumat, 06 November 2026
Komisi VI DPR Sidak Pembangunan Apartemen LRT City Ciracas
Berita Foto
DPR dan Pemerintah Sepakat Tingkatkan Status PPPK Paruh Waktu Jadi ASN
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad dan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi memberikan keterangan pers usai pertemuan di Jakarta, Jumat (6/11/2026).
Didik Setiawan - Jumat, 06 November 2026
DPR dan Pemerintah Sepakat Tingkatkan Status PPPK Paruh Waktu Jadi ASN
Indonesia
DPR Desak Pemerintah Tindak Lanjuti Rekomendasi Pencabutan Izin 23 Korporasi
Penanganan karhutla tidak cukup hanya melalui proses pidana, tetapi juga harus menyasar izin usaha dan kewajiban pemulihan lingkungan.
Dwi Astarini - Sabtu, 31 Oktober 2026
DPR Desak Pemerintah Tindak Lanjuti Rekomendasi Pencabutan Izin 23 Korporasi
Indonesia
DPR Desak Hukuman Maksimal bagi Tersangka Karhutla, 20 Korporasi yang Terlibat Harus Tanggung Jawab
Mendesak penegakan hukum dilakukan hingga tuntas dengan menjatuhkan hukuman maksimal kepada pihak yang terbukti bersalah.
Dwi Astarini - Sabtu, 31 Oktober 2026
DPR Desak Hukuman Maksimal bagi Tersangka Karhutla, 20 Korporasi yang Terlibat Harus Tanggung Jawab
Indonesia
RUU Perampasan Aset Sasar Investasi Bodong Untuk Pulihkan Kerugian Korban
Klausul itu, menjadi kunci utama agar hakim memiliki landasan hukum yang tegas dan imperatif untuk mendahulukan pemulihan hak korban di atas kepentingan kas negara.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 30 Oktober 2026
RUU Perampasan Aset Sasar Investasi Bodong Untuk Pulihkan Kerugian Korban
Indonesia
Gatot Subroto Macet Parah, Imbas Tabrakan Tronton Depan Gedung DPR
Tabrakan truk tronton vs truk ringan patah as di depan DPR/MPR picu kemacetan panjang di Jalan Gatot Subroto arah Slipi. Cekkronologi resminya!
Wisnu Cipto - Kamis, 29 Oktober 2026
Gatot Subroto Macet Parah, Imbas Tabrakan Tronton Depan Gedung DPR
Indonesia
DPR Belum Susun Draf RUU Perampasan Aset, Subtansi Baru Akan Dibahas Awal November
Sejauh ini sudah ada sebanyak 86 narasumber yang hadir menyampaikan masukan untuk RUU itu
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 28 Oktober 2026
DPR Belum Susun Draf RUU Perampasan Aset, Subtansi Baru Akan Dibahas Awal November
Indonesia
DPR Khawatir Nilai Aset Rampasan Turun, Minta Pengelolaannya Dimaksimalkan
Pengelolaannya juga perlu diperhatikan agar nilai ekonominya tidak menyusut dan potensi penerimaan negara dapat dimaksimalkan.
Dwi Astarini - Selasa, 27 Oktober 2026
DPR Khawatir Nilai Aset Rampasan Turun, Minta Pengelolaannya Dimaksimalkan
Indonesia
DPR Wanti-Wanti Kepentingan Asing Menyusup dalam Pembahasan RUU Perampasan Aset
Pembahasan regulasi tersebut harus tetap berorientasi pada kepentingan nasional, terutama dalam memperbaiki penegakan hukum di Indonesia.
Dwi Astarini - Selasa, 27 Oktober 2026
DPR Wanti-Wanti Kepentingan Asing Menyusup dalam Pembahasan RUU Perampasan Aset
Berita Foto
RDPU Komisi III dengan Mahasiswa dan Advokat Bahas RUU Perampasan Aset
Ketua Komisi III DPR Habiburokhman (kanan) dan Anggota Komisi III DPR Soedeson Tandra memimpin RDPU di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (27/10/2026).
Didik Setiawan - Selasa, 27 Oktober 2026
RDPU Komisi III dengan Mahasiswa dan Advokat Bahas RUU Perampasan Aset
Bagikan