Legislator Anggap Peleburan Eijkman ke BRIN Bikin Vaksin Merah Putih Terdampak Lembaga Biologi Molekuler Eijkman di Jalan Pangeran Diponegoro No 69, Kecamatan Senen, Kota Jakarta Pusat. (ANTARA/HO-Eijkman)

MerahPutih.com - Peleburan lembaga Eijkman ke dalam Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dikhawatirkan oleh legislator Senayan. Pemerintah diminta menjamin proses riset Vaksin Merah Putih terus berlanjut meskipun status kelembagaan Pusat Riset Bio Molekuker (PRBM) Eijkman telah berubah.

Anggota Komisi VII DPR Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mulyanto mengingatkan pemerintah bahwa riset Vaksin Merah Putih merupakan amanah rakyat Indonesia dalam hal penanggulangan COVID-19.

Baca Juga:

Eijkman Kembangkan Vaksin COVID-19 Tercepat di Tanah Air

"Pemerintah jangan gegabah, perlu memikirkan soal ini secara seksama. Jangan sampai program strategis yang menjadi amanat PRBM Eijkman, misalnya untuk mengembangkan riset Vaksin Merah Putih menjadi mandeg atau terbengkalai," kata Mulyanto kepada wartawan, Senin, (3/1). Mulyanto menyoroti diberhentikannya para saintis yang mencapai 100 orang lebih dan dipindahkannya laboratorium PRBM Eijkman jauh dari RSCM/FKUI. Ia khawatir hal tersebut akan menimbulkan masalah bagi kelanjutan riset Vaksin Merah Putih yang dimotori PRBM Eijkman bersama BUMN Bio Farma. Menurutnya, tidak mudah mencari pengganti para saintis ini dalam waktu singkat. Begitu pula posisi laboratorium yang strategis dekat dengan rumah sakit dan fakultas kedokteran, sehingga akses kepada sampel, bahan, alat, dan SDM medis sangat mudah. "Ini akan membuat jadwal produksi Vaksin Merah Putih Eijkman semakin molor," imbuhnya.

Baca Juga:

Jadi Ketua Dewan Pengarah BRIN, Berapa Kekayaan Megawati?

Sebelumnya dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi VII DPR dengan Konsorsium Riset COVID-19 terungkap, bahwa riset Vaksin Merah Putih, yang dimotori PRBM Eijkman, mundur dari jadwal semula.

Kemunduran itu disebabkan karena Bio Farma tidak siap untuk memproduksi vaksin berbasis protein rekombinan mamalia dan hanya siap kalau vaksin yang dikembangkan berbasis protein rekombinan ragi (yeast). Ditambah lagi dari hasil kunjungan kerja Komisi VII ke Bio Farma juga diketahui, bahwa seed vaksin yang disiapkan PRBM Eijkman belum optimal untuk dikultivasi dan dimurnikan, sehingga perlu diteliti ulang oleh PRBM Eijkman.

Menurut Mulyanto, dengan perubahan kelembagaan Eijkman seperti sekarang ini, maka pengembangan Vaksin Merah Putih ini menjadi semakin tidak menentu nasibnya. Karenanya pemerintah harus segera menjelaskan duduk-perkara soal ini kepada publik.

"Agar harapan publik terhadap produksi Vaksin Merah Putih dari PRBM Eijkman ini tidak sekedar menjadi pepesan kosong," tegas Muyanto.

Baca Juga:

Kritik Penunjukan Megawati, DPR Minta BRIN Tak Dibawa ke Ranah Politik

Untuk diketahui, Pemerintah melalui Konsorsium Riset COVID-19 mengembangkan 11 platform riset Vaksin Merah Putih yang dijalankan oleh 6 lembaga riset pemerintah dan perguruan tinggi, yakni PRBM Eijkman, LIPI, UI, ITB, Unair, dan UGM.

Yang tercepat, LBM Eijkman bekerjasama dengan BUMN Bio Farma sebelumnya menjadwakan perolehan izin BPOM dan produksi massal semester pertama tahun 2022. (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Vaksinasi COVID-19 Anak di Kota Bandung Masih Rendah
Indonesia
Vaksinasi COVID-19 Anak di Kota Bandung Masih Rendah

Namun, vaksinasi untuk usia 12-17 tahun masih rendah dikarenakan vaksin masih terbatas.

Pemilu 2024 Diusulkan Ditunda, La Nyalla: Bisa Pecah Revolusi Sosial
Indonesia
Pemilu 2024 Diusulkan Ditunda, La Nyalla: Bisa Pecah Revolusi Sosial

“Sekarang mungkin rakyat masih diam, masih punya batas kesabaran melihat tingkah pola elit politik. Tapi kalau sudah kelewatan, bisa pecah revolusi sosial. Pemilik negara ini bisa marah dan para elit politik bisa ditawur oleh rakyat,” kata La Nyalla dalam keterangannya, Selasa (29/2).

KPK Benarkan Usut Perkara Korupsi di Papua
Indonesia
KPK Benarkan Usut Perkara Korupsi di Papua

Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyatakan akan membongkar sepuluh kasus korupsi di Papua

Dua Alasan Tuntutan Pidana Mati Terhadap Heru Hidayat Tidak Tepat Versi Pakar Hukum
Indonesia
Dua Alasan Tuntutan Pidana Mati Terhadap Heru Hidayat Tidak Tepat Versi Pakar Hukum

Kalau pengulangan tidak pidana atau residive begini, dia diputus pidana, setelah diputus pidana, dia melakukan perbuatan pidana lagi

Duduk Bareng Buruh di Bibir Jalan, Anies Tanggapi Tuntutan Soal Kenaikan UMP
Indonesia
Duduk Bareng Buruh di Bibir Jalan, Anies Tanggapi Tuntutan Soal Kenaikan UMP

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menemui para buruh di bibir Jalan Merdeka Selatan atau tepatnya di depan gedung Balai Kota DKI.

Anies Ganti Nama Kalimalang Sisi Utara Jadi Jalan Laksamana Malahayati
Indonesia
Anies Ganti Nama Kalimalang Sisi Utara Jadi Jalan Laksamana Malahayati

Jalan Inspeksi Kalimalang sisi sebelah utara, Jakarta Timur berganti nama menjadi Jalan Laksamana Malahayati.

RUU PKS Jadi TPKS, Ketua Panja: Jangan Saling Tuding Tidak Pancasilais
Indonesia
RUU PKS Jadi TPKS, Ketua Panja: Jangan Saling Tuding Tidak Pancasilais

Panitia Kerja Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual telah menunjukkan keseriusan dan kerja keras dalam merealisasikan.

Damri Berhenti Beroperasi, Pemkot Bandung Kerahkan Trans Metro
Indonesia
Damri Berhenti Beroperasi, Pemkot Bandung Kerahkan Trans Metro

Sementara itu, kejaksaan Negeri (Kejari) Bandung mengusut adanya dugaan kasus korupsi penggelapan uang di Perum DAMRI Cabang Bandung yang membuat perusahaan itu rugi sekitar Rp 1,2 miliar.

Ajukan STRP untuk Dampingi Pasien Corona Ditolak, Ini Penjelasan Anak Buah Anies
Indonesia
Ajukan STRP untuk Dampingi Pasien Corona Ditolak, Ini Penjelasan Anak Buah Anies

"Jelas ditolak petugas, karena aplikasi JakEVO bukan untuk penanganan COVID-19," kata Rinaldi

Legislator PDIP Minta Calon Anggota KPU Klarifikasi Pernyataan Parpol Tidak Berkontribusi
Indonesia
Legislator PDIP Minta Calon Anggota KPU Klarifikasi Pernyataan Parpol Tidak Berkontribusi

Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PDIP, Komarudin Watubun meminta August memberikan klarifikasi soal pernyataan partai politik tidak berkontribusi tersebut.