Ledakan Kasus COVID-19 Mengintai Setelah Lebaran, PPKM Mikro Diperpanjang Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. (Foto: Antara).

Merahputih.com - Untuk mengantisipasi lonjakan kasus positif COVID-19 selama libur Idulfitri dan pascamudik Lebaran, pemerintah memperpanjang penerapan pemberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) berskala mikro.

Sementara PPKM skala mikro tahap ke-7 sudah diberlakukan sejak 3 Mei dan akan berakhir pada 17 Mei 2021.

“Pelaksanaan PPKM mikro tahap ke-8 yaitu tanggal 18-31 Mei, akan diperpanjang dengan cakupan tetap 30 provinsi,” kata Menteri Koordinator bidang Perekonomian sekaligus Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN), Airlangga Hartarto kepada wartawan, Senin (10/5).

Baca Juga

Komitmen Pasokan Vaksin COVID-19 ke Indonesia Bisa Melebihi Target

Provinsi-provinsi tersebut adalah Kepulauan Riau, Bengkulu, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara dan Papua Barat. Kemudian, DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Sumatera Utara, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Kalimantan Tengah, Sulawesi Utara, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur.

Kemudian, Kalimantan Utara, Aceh, Sumatera Selatan, Riau, Papua, Sumatera Barat, Jambi, Kepulauan Bangka Belitung, Lampung dan Kalimantan Barat.

“Tentu pada 18-31 Mei ini adalah periode dua minggu dari pascamudik Hari Raya Lebaran. Dan tentu pengetatan dari 3T (testing, tracing, treatment),” ujar Airlangga Hartarto.

Kenaikan tren konfirmasi kasus harian tersebut mengakibatkan 7 provinsi mempunyai tingkat keterisian tempat tidur atau BOR (Bed Occupancy Ratio) Intensive Care Unit (ICU) dan ruang isolasi di atas 50 persen.

Menteri Koordinator Perekonomian, Airlangga Hartarto
Menteri Koordinator Perekonomian, Airlangga Hartarto

Ketujuh provinsi tersebut adalah Sumatra Utara (63,4 persen), Riau (59,1 persen), Kepulauan Riau (59,9 persen), Sumatra Selatan (56,6 persen), Jambi (56,2 persen), Lampung (50,8 persen), dan Kalimantan Barat (50,6 persen).

“Ini terutama kenaikan memang terjadi di Sumatra, oleh karena itu Sumatra menjadi perhatian dari pemerintah. Sedangkan di Jawa terlihat bahwa BOR rata-rata di bawah 40 persen dan ini merupakan yang terendah sepanjang periode PPKM Mikro,” jelas Airlangg.

BOR di Rumah Sakit Darurat COVID-19 (RSDC) Wisma Atlet juga relatif rendah yaitu 21,47 persen atau terisi 1.287 tempat tidur dari kapasitas 5.994 tempat tidur. Airlangga juga memaparkan bahwa terjadi kenaikan tren mobilitas penduduk nasional di 7 hari terakhir, terutama di Maluku Utara, Bengkulu, dan Sulawesi Tenggara.

“Kita melihat dalam bulan Ramadan ini sektor retail, mal, dan toko bahan makanan mobilitasnya tinggi,” ujar Ketua Umum Golkar ini.

Baca Juga

Vaksinasi Dimulai, Hoaks Bermunculan

Sementara tiga provinsi yang mobilitasnya rendah adalah Bali, Yogyakarta, dan Kepulauan Riau (Kepri). “Kepri mobilitas rendah, namun karena adanya kedatangan PMI (Pekerja Migran Indonesia), maka ada kenaikan kasus,” tutur Airlangga.

Ia juga memaparkan tentangan perkembangan kasus COVID-19 secara nasional hingga 9 Mei 2021. Tingkat kasus aktif per 9 Mei itu 5,7 persen atau 98.395 kasus dan dibandingkan global yang 12,3 persen.

Kemudian tingkat kesembuhan itu 91,5 persen atau 1.568.277 kasus versus global 85,78 persen. "Tingkat kematian 2,7 persen versus global 2,08 persen,” terangnya. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Pimpinan MPR Dukung Sikap Menlu Tolak Propaganda Normalisasi dengan Israel
Indonesia
Satgas Minta Gotong Royong Dalam Testing dan Menurunkan Angka Kematian
Indonesia
Satgas Minta Gotong Royong Dalam Testing dan Menurunkan Angka Kematian

Durasi kebijakan pengetatan sampai sebelum diterapkan relaksasi di setiap negara juga berbeda-beda. Hal ini berdasarkan pertimbangan keputusan dari ahli maupun indikator epidemiologis.

Gak Perlu Panik, Warga Positif COVID-19 Diminta Hubungi Camat atau Lurah
Indonesia
Gak Perlu Panik, Warga Positif COVID-19 Diminta Hubungi Camat atau Lurah

Warga yang terkonfirmasi positif COVID-19 di Kota Bandung diminta untuk menghubungi camat atau lurah untuk meminta isolasi mandiri (isoman).

Terkendala Pendataan, 10 Persen KPM di Jakarta Belum Bisa Terima Bansos
Indonesia
Terkendala Pendataan, 10 Persen KPM di Jakarta Belum Bisa Terima Bansos

DKI Jakarta telah menyalurkan Bantuan Sosial Tunai (BST) ke warga terdampak COVID-19. Realisasi pendistribusian bansos di ibu kota mencapai 90 persen.

34 Ribu Guru Honorer yang Lolos Seleksi PPPK Belum Jelas Nasibnya
Indonesia
34 Ribu Guru Honorer yang Lolos Seleksi PPPK Belum Jelas Nasibnya

Azis juga meminta Pemerintah mengevaluasi pelaksanaan seleksi hingga penetapan guru PPPK di tahun 2019

Dikritik Lewat Keramahan Satpam BCA, Polri Janji tak akan Pidanakan Pelaku
Indonesia
Dikritik Lewat Keramahan Satpam BCA, Polri Janji tak akan Pidanakan Pelaku

Polri siap menindaklanjuti pelaporan terkait ancaman-ancaman yang marak di dunia maya terhadap akun yang mengkritik kinerja polisi.

Nyaris 400 Polisi Diturunkan Jaga Sidang Putusan Perselisihan Pilkada di MK
Indonesia
Nyaris 400 Polisi Diturunkan Jaga Sidang Putusan Perselisihan Pilkada di MK

Personel pengamanan harus mengantisipasi gangguan keamanan yang bisa terjadi

Laksamana Yudo Margono Diprediksi Jadi Panglima TNI
Indonesia
Laksamana Yudo Margono Diprediksi Jadi Panglima TNI

Budi Gunawan yang memiliki peran penting dalam pemerintahan Jokowi akan dipercaya untuk memimpin Kemenko Polhukam

Ratusan Aparat Jaga Ketat Gedung Pengadilan di Sidang Perdana Rizieq
Indonesia
Ratusan Aparat Jaga Ketat Gedung Pengadilan di Sidang Perdana Rizieq

Sebanyak 659 personel dikerahkan guna mengamankan jalannya persidangan Rizieq Shihab yang berlangsung, Selasa (16/3).

UU HPP Jangan Sampai Jadi Jebakan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kelas Menengah
Indonesia
UU HPP Jangan Sampai Jadi Jebakan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kelas Menengah

Sultan Baktiar Najamudin mengingatkan jangan sampai Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan menjadi jebakan bagi laju pertumbuhan kelas menengah yang saat ini sedang diuji dengan pandemi COVID-19.