Lebih Bayar Gaji PNS, Pemprov DKI Berbenah Sistem Data Pegawai PNS lingkup Pemprov DKI Jakarta berjalan memasuki ruang dinasnya saat hari pertama masuk kerja usai libur lebaran di Balai Kota, Jakarta, Senin (17/5/2021). ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat/foc

MerahPutih.com - Pemprov DKI Jakarta menindaklanjuti temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengenai kelebihan pembayaran gaji pegawai.

BPK memberikan rekomendasi untuk perbaikan administratif dan tidak ada kerugian negara terkait temuan tersebut.

Inspektur DKI Jakarta Syaefuloh Hidayat mengatakan, Pemprov DKI sudah menindaklanjuti rekomendasi BPK terkait temuan ini, yakni memperbaiki administratif dengan terbitnya Surat Edaran (SE) Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) No 37 Tahun 2021 Tentang Pemutakhiran Data Kepegawaian.

Baca Juga:

Jadi Temuan BPK, PNS DKI Kembalikan Kelebihan Pembayaran Gaji

Saefullah mengatakan, hadirnya SE memperkuat sistem administrasi data kepegawaian di DKI dan sebagai turunan dari Peraturan Gubernur (Pergub) No 184 Tahun 2017 Tentang Pemutakhiran Data Kepegawaian.

“Tidak ada kerugian negara di temuan ini. Karena tidak terdapat peraturan perundangan yang dilanggar yang mengakibatkan terjadinya kerugian daerah dalam temuan administratif ini," tegas Syaefuloh.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) (FOTO ANTARA/Andika Wahyu)
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) (FOTO ANTARA/Andika Wahyu)

Syaefuloh mengatakan, temuan administratif BPK ini di antaranya adalah ada pegawai yang meninggal, tetapi SKPD tidak segera melaporkan akta kematian ke BKD, sehingga gaji tetap terbayarkan. Juga, ada beberapa pegawai yang tugas belajar, namun terlambat melapor, sehingga TKD masih dibayarkan dan mendapat tunjangan pendidikan.

“Untuk kasus pegawai yang sudah meninggal, sudah dilakukan secara baik-baik dengan ahli waris, mereka mengembalikan kepada Pemprov DKI. Sedangkan yang tugas belajar pun sudah diminta untuk mengembalikan. Kami akan terus koordinasikan agar kelebihan pembayaran tersebut dapat dikembalikan,” ucapnya.

Baca Juga:

Pinangki Diduga Masih Berstatus PNS dan Terima Gaji

Syaefuloh menjelaskan, atas permasalahan dan rekomendasi BPK tersebut juga sudah dibahas dengan BPK RI, dengan pengembalian ke kas daerah senilai Rp 423.573.275 atau sebesar 49,1 persen dari total nilai Rp 862,7 juta yang harus dikembalikan. Seluruh bukti pengembalian dana ke kas daerah juga telah dilaporkan kepada BPK RI.

“Pemprov DKI terus mengupayakan agar pengembalian pembayaran dapat segera dituntaskan,” pungkasnya. (Asp)

Baca Juga:

Begini Ambang Batas Yang Harus Diraih Jika Ingin Lolos CPNS

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Akhir Pekan, Kawasan Puncak Bogor Diberlakukan Ganjil Genap
Indonesia
Akhir Pekan, Kawasan Puncak Bogor Diberlakukan Ganjil Genap

Kepolisian melanjutkan uji coba aturan ganjil genap di jalur kawasan Puncak, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, mulai Jumat (17/9) sampai dengan Minggu (19/9).

Masih Ada Obligator BLBI Enggan Bayar Hutang
Indonesia
Masih Ada Obligator BLBI Enggan Bayar Hutang

"Aset dalam bentuk tanah 15,2 juta hektar yang beli, 5,2 juta hektar sudah kita kuasai langsung kembali," ucap Menko Politik Hukum dan Keamanan (Polhukam), Mahfud MD.

Vaksinasi COVID-19 Capai 92 Persen, Pemkot Solo Targetkan September Tuntas
Indonesia
Vaksinasi COVID-19 Capai 92 Persen, Pemkot Solo Targetkan September Tuntas

Pemerintah Kota (Pemkot) Solo, menargetkan vaksinasi COVID-19 selesai akhir bulan September

Jokowi Minta Gesekan TNI-Polri Disudahi
Indonesia
Jokowi Minta Gesekan TNI-Polri Disudahi

TNI-Polri merupakan alat negara paling depan dalam menjaga pertahanan dan keamanan NKRI

Sampah Plastik dari Sungai Brantas Dipamerkan Dalam Berbagai Bentuk Miniatur
Indonesia
Sampah Plastik dari Sungai Brantas Dipamerkan Dalam Berbagai Bentuk Miniatur

Ecoton menemukan 72 persen ikan di sungai Brantas terkontaminasi mikroplastik, 14 spesies ikan di selat Madura makan plastik, kerang, kupang, udang dan teripang.

Kabar Baik! Zona Merah COVID-19 di Tanah Air Tinggal 7 Daerah
Indonesia
Kabar Baik! Zona Merah COVID-19 di Tanah Air Tinggal 7 Daerah

Sedangkan jumlah kasus meninggal kumulatif adalah 48.669, atau 2,78 persen

Bantuan Bedah Rumah Hampir Terserap 100 Persen
KPR
Bantuan Bedah Rumah Hampir Terserap 100 Persen

Hingga 26 November 2020, realisasi BSPS sudah 93,46 persen senilai Rp4,47 triliun dengan jumlah tenaga kerja yang terserap sebanyak 287.006 orang.

Alasan Polisi Loloskan Ribuan Pemudik di Kedungwaringin
Indonesia
Alasan Polisi Loloskan Ribuan Pemudik di Kedungwaringin

Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri membenarkan ratusan pemudik sengaja diloloskan di pos penyekatan Kedungwaringin, Kabupaten Bekasi pada Minggu (9/5) malam.

[HOAKS atau FAKTA]: Shopee Bagikan Cashback Rp2 Juta bagi Pemilik Aplikasi
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Shopee Bagikan Cashback Rp2 Juta bagi Pemilik Aplikasi

Beredar pesan melalui WhatsApp yang mengatasnamakan Shopee terkait pemberian cashback kepada pengguna aplikasi senilai Rp2 juta

Kejaksaan Agung Didesak Cabut Aturan Penghapusan Uang Ganti Korupsi
Indonesia
Kejaksaan Agung Didesak Cabut Aturan Penghapusan Uang Ganti Korupsi

Peraturan Kejaksaan Agung ini dikhawatirkan membuka peluang permufakatan jahat untuk para koruptor.