LBH Jakarta: Omnibus Law Bentuk Kejahatan Konstitusi Ilustrasi - Ratusan buruh melakukan aksi di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin, (3/8). (Foto: MP/Ponco Sulaksono)

MerahPutih.com - Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta menyesalkan langkah pemerintah dan DPR yang secara kilat melakukan pembahasan Rancangan Undang-Undang Omnibus Law tentang Cipta Kerja.

Diketahui, pada Sabtu (3/10) malam, pemerintah dan DPR menyepakati RUU Cipta Kerja akan dibawa ke paripurna DPR untuk disahkan menjadi undang-undang pada Kamis (8/10) mendatang. "RUU Cipta Kerja sejak awal kemunculannya, kita lihat bahwa RUU ini cacat formiil, cacat prosedural dan secara substansi materiil juga cacat. Karena menabrak berbagai ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan. Bahkan juga konstitusi sebagai hukum tertingi di negara ini," kata Direktur LBH Jakarta Arif Maulana, Minggu (4/10) kemarin.

Baca Juga:

Jika RUU Omnibus Law Disahkan, Presiden Buruh Klaim 32 Federasi Bakal Mogok Nasional

Menurut Arif, RUU Cipta Kerja ini tidak hanya berdampak pada kaum buruh, tapi juga sektor pendidikan, sumber daya alam, hingga ibu rumah tangga. Bahkan, arif menilai RUU Cipta Kerja sebagai bentuk kejahatan konstitusi.

"Bukan hanya kejahatan, tetapi ini adalah bentuk pengkhianatan pemerintah dan DPR terhadap prinsip demokrasi, konstitusi dan juga negara hukum yang mestinya ditegakkan oleh mereka yang berkuasa hari ini," tegas Arif.

Direktur LBH Jakarta, Arif Maulana kritik Omnibus Law (Foto: antaranews)
Direktur LBH Jakarta, Arif Maulana kritik Omnibus Law (Foto: antaranews)

Arif juga menyoroti proses pembahasan RUU Omnibus Law tentang Cipta Kerja ini berjalan senyap. Menurutnya, proses pembahasan dilakukan tanpa melibatkan unsur kaum buruh dan masyarakat yang terdampak.

"Proses perjalanannya tertutup, sembunyi-sembunyi, diskriminatif, hanya melibatkan kelompok pengusaha, tanpa melibatkan partisipasi terhadap rakyat yang akan terdampak," ujarnya.

Baca Juga:

Formappi Nilai DPR-Pemerintah Gunakan 'Celah' COVID-19 Kebut Omnibus Law

Omnibus Law, kata Arif, bukan hanya mengatur soal ketenagakerjaan, tapi juga mengatur berbagai persoalan kehidupan. Oleh karena itu, dia menyesalkan, proses pembentukannya mengabaikan kepentingan rakyat

"Rakyat yang butuh hak atas informasi, butuh keterbukaan sebagai prinsip demokrasi, itu tidak diberikan. Ini sangat memprihatinkan. Meskipum negara Indonesia ini adalah negara hukum, tetapi pada praktiknya adalah oligarki yang berkuasa," tandas Arif. (Pon)

Baca Juga:

Enggak Pakai Uang Negara, JKP di RUU Omnibus Law Dinilai Beratkan Buruh

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Kantor BPOM Terbakar, Kerugian Ditaksir Rp 600 Juta
Indonesia
Kantor BPOM Terbakar, Kerugian Ditaksir Rp 600 Juta

"Kerugian ditaksir Rp600 juta dengan luas area 8x25 meter atau 200 meter persegi," ucap Asril

Pemprov DKI Pakai Pulau Reklamasi untuk Sirkuit Formula E
Indonesia
Pemprov DKI Pakai Pulau Reklamasi untuk Sirkuit Formula E

DKI Jakarta akan menggunakan Pulau Reklamasi Pantai Maju Bersama untuk sirkuit gelaran balap mobil Formula E pada tahun 2022 mendatang.

[HOAKS atau FAKTA]: Emak-Emak Pendukung Rizieq Wakafkan Nyawa karena Surga Menanti
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Emak-Emak Pendukung Rizieq Wakafkan Nyawa karena Surga Menanti

Beredar sebuah postingan berupa hasil tangkapan layar dari sebuah artikel yang diunggah oleh salah satu media online okezone.com.

DIY Mulai Latih Vaksinator COVID-19
Indonesia
DIY Mulai Latih Vaksinator COVID-19

Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) tak main-main dalam mempersiapkan vaksinasi COVID-19.

Ma'ruf Amin Ungkap Solusi Jika Ingin Akhiri Pandemi COVID-19
Indonesia
Ma'ruf Amin Ungkap Solusi Jika Ingin Akhiri Pandemi COVID-19

Pemerintah tidak dapat mengatasi dan menanggulangi sendiri masalah pandemi ini

Pemerintah Nyatakan Kebebasan Pers di Indonesia Lebih Baik daripada Polandia Serta Indi
Indonesia
Pemerintah Nyatakan Kebebasan Pers di Indonesia Lebih Baik daripada Polandia Serta Indi

Kemenkominfo telah menjalin komunikasi yang erat bersama Dewan Pers

Asosiasi Diminta Bikin Mekanisme Warga Datangi Mal Saat PPKM Level 4
Indonesia
Asosiasi Diminta Bikin Mekanisme Warga Datangi Mal Saat PPKM Level 4

"Ini nanti akan diawasi secara bersama (aparat keamanan dan pemprov) secara berkesinambungan dan berkelanjutan," ujar Riza.

24 Pegawai KPK yang tak Lulus TWK Ikuti Diklat Bela Negara Bersama Kemenhan
Indonesia
24 Pegawai KPK yang tak Lulus TWK Ikuti Diklat Bela Negara Bersama Kemenhan

- Sebanyak 24 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang tak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK) akan mengikuti pendidikan bela negara dan wawasan kebangsaan bersama Kementerian Pertahanan (Kemenhan).

Terjaring OTT KPK, Bupati Banggai Laut Jagoan PDIP Punya Harta Rp5,43 Miliar
Indonesia
Terjaring OTT KPK, Bupati Banggai Laut Jagoan PDIP Punya Harta Rp5,43 Miliar

Harta Wenny terdiri dari harta bergerak dan tidak bergerak

Percepat Pemulihan Ekonomi, Surabaya Dampingi Toko Klontong
Indonesia
Percepat Pemulihan Ekonomi, Surabaya Dampingi Toko Klontong

Disdag Surabaya akan mengevaluasi perkembangan unit usaha tersebut agar terdeteksi kekurangan yang harus diperbaiki.