LBH Jakarta Kirim Rapor Merah Kepemimpinan Anies, Wagub: Dilihat Fakta dan Datanya Wakil Gubernur DKI Jakarta Riza Patria. (Foto: MP/Asropih)

MerahPutih.com - Pemprov DKI Jakarta menanggapi dengan sinis penyerahan rapor merah Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta terkait empat tahun kepemimpinan Gubernur Anies Baswedan.

Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan, untuk menyampaikan kritik harus melihat dulu faktanya jangan asal komentar. Sebab Riza menilai, pimpinannya Anies Baswedan sudah sangat maksimal bekerja di Jakarta, sudah banyak capaian dari program-program yang dibuatnya.

"Kami ingatkan, siapa pun boleh memberikan penilaian atas kinerja, tetapi mohon juga diperhatikan, dilihat fakta dan datanya," kata Riza di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Senin (18/10) malam.

Baca Juga:

Anies Tindak Lanjuti 10 Catatan Kritis dari LBH Jakarta

Di tangan Anies, ucap Riza, Kota Jakarta makin tertata dan Pemerintah DKI kerap mendapatkan penghargaan dari ajang apa pun.

Semisal Pemprov DKI menyabet penghargaan Sustainable Transport Award yang diberikan Institute for Transportation Development Policy (ITDP). Penghargaan itu untuk Jakarta sebagai kota yang dinilai berhasil memperbaiki sistem mobilitas transportasi.

Penghargaan Harmony Award 2020 dari Kementerian Agama Republik Indonesia. Jakarta bersama Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) meraih penghargaan atas kontribusi membangun kehidupan dan kerukunan umat beragama.

Penghargaan Tip Digital Award 2020 kategori Top Digital Implementation 2020 on Province Government Level Stars 5, Top Digital Transformation Readiness 2020 dan Top Leader on Digital Implementation 2020.

"Dari penghargaan-penghargaan yang diterima, oleh Pemprov, oleh Pak Gubernur," cetusnya.

Pengacara LBH Jakarta M Charlie Meidino Albajili (dua daridari kanan) saat menyerahkan catatan sejumlah permasalahan di Ibu Kota berikut rekomendasinya kepada Pemprov DKI Jakarta di Balai Kota Jakarta, Senin (18/10/2021). ANTARA/Dewa Ketut Sudiarta Wiguna
Pengacara LBH Jakarta M Charlie Meidino Albajili (dua daridari kanan) saat menyerahkan catatan sejumlah permasalahan di Ibu Kota berikut rekomendasinya kepada Pemprov DKI Jakarta di Balai Kota Jakarta, Senin (18/10/2021). ANTARA/Dewa Ketut Sudiarta Wiguna

Maka dari itu, ia mengimbau kepada pihak yang ingin berkomentar mengenai kinerja Anies dan Pemprov DKI harus tahu dahulu datanya jangan asal berkoar.

"Tanyakan kepada warga, masyarakat DKI Jakarta bagaimana sesungguhnya progres perkembangan Jakarta yang semakin membaik," ungkapnya.

Sebelumnya, sejumlah orang dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta mendatangi Balai Kota DKI, Jakarta Pusat untuk menyerahkan rapor merah empat tahun kepemimpinan Gubernur Anies Baswedan.

Pengacara publik LBH Jakarta Charlie Albajili mengatakan, terdapat 10 poin catatan kritis yang diserahkan LBH Jakarta kepada Anies.

"Kami menyerahkan catatan kritis kami terhadap 4 tahun masa kepemimpinan Anies Baswedan," ucap Charlie di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Senin (18/10).

Baca Juga:

10 Catatan Kritis dan Tuntutan LBH Jakarta kepada Anies

Adapun 10 poin catatan kritis LBH Jakarta pada Anies, sebagai berikut;

1. Buruknya kualitas udara Jakarta sudah melebihi Baku Mutu Udara Ambien Nasional (BMUAN). Hal ini disebabkan abainya Pemprov DKI untuk melakukan langkah - langkah pencegahan dan penanggulangan

2. Masyarakat kesulitasan air bersih akibat swastanisasi air yang dapat ditemui di pinggiran kota, wilayah padat penduduk dan lingkungan masyarakat tidak mampu di ibu kota

3. Penanganan banjir yang belum mengakar pada beberapa penyebab banjir. LBH Jakarta menilai Pemprov DKI hanya fokus pada penanganan banjir akibat luapan sungai. Padahal penyebab banjir Jakarta ada 5 tipe, yakni banjir hujan lokal, banjir kiriman, banjir rob, banjir akibat gagal infrastruktur, dan banjir kombinasi

4. Penataan kampung kota yang belum partisipatif. LBH Jakarta mencontohkan penerapan penataan Kampung Akuarium yang tidak seutuhnya memberi kepastian hak atas tempat tinggal layak bagi warga di sana

5. Pemprov DKI tidak serius memperluas akses terhadap bantuan hukum, yang terlihat dari kekosongan aturan soal bantuan hukum di level Peraturan Daerah

6. Sulitnya memiliki tempat tinggal di Jakarta. Anies Baswedan disebut telah memangkas tajam target pembangunan unit rumah DP 0 persen, dari 232 ribu unit menjadi hanya 10 ribu unit. Kemudian peruntukannya juga diubah dari semula warga berpendapatan 4-7 juta, menjadi strata 14 juta

7. Belum ada bentuk intervensi yang signifikan dari Pemprov DKI terkait masalah masyarakat pesisir dan pulau kecil. Draf Raperda Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K) DKI Jakarta yang disusun Pemprov DKI justru memuat ketentuan yang berpotensi mengakselerasi kerusakan ekosistem dan perampasan ruang hidup dan penghidupan masyarakat

8. Penanganan pandemi masih setengah hati. Pemprov DKI cenderung melakukan pelonggaran terlalu dini, dengan membuka mal pada Agustus 2021 dan belakangan mengizinkan anak usia di bawah 12 tahun hingga PTM. Semua dilakukan terburu - buru tanpa syarat selesainya vaksinasi

9. Penggusuran paksa masih menghantui warga Jakarta. Pemprov DKI masa kepemimpinan Anies disebut masih mempertahankan dan menggunakan Pergub Nomor 207/2016 yang ditetapkan di masa Gubernur Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok

10. Reklamasi masih terus berlanjut. Anies menerbitkan Pergub Nomor 58 Tahun 2018, dan menyebut pengembang reklamasi sebagai 'perusahaan mitra'. (Asp)

Baca Juga:

LBH Jakarta Sebut Janji Anies tidak Gusur Warga Hanya Isapan Jempol Belaka

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Orang Kepercayaan Sambo Bawa Pisau Antisipasi Brigadir J Melawan
Indonesia
Orang Kepercayaan Sambo Bawa Pisau Antisipasi Brigadir J Melawan

Dalam dakwaan disebutkan, sopir sekaligus orang kepercayaan Ferdy Sambo, Kuat Ma'ruf membawa sebilah pisau untuk berjaga-jaga apabila Brigadir J melawan saat hendak dieksekusi.

PT Pos Indonesia Telah Siap Menyalurkan BLT BBM Pada 18 Juta KPM
Indonesia
PT Pos Indonesia Telah Siap Menyalurkan BLT BBM Pada 18 Juta KPM

Kemensos terus memperbaharui dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) untuk menjamin agar penyaluran BLT BBM tepat sasaran.

Irjen Ferdy Sambo Diperiksa sebagai Tersangka Kasus Brigadir J
Indonesia
Irjen Ferdy Sambo Diperiksa sebagai Tersangka Kasus Brigadir J

"Hari ini, penyidik timsus melakukan pemeriksaan terhadap Irjen FS sebagai tersangka di Mako Brimob," kata Kadiv Humas Polri Irjen Pol. Dedi Prasetyo kepada wartawan di Jakarta, hari ini.

Pertama Kali Sepanjang Maret, Kasus Harian COVID-19 di Bawah 10 Ribu
Indonesia
Pertama Kali Sepanjang Maret, Kasus Harian COVID-19 di Bawah 10 Ribu

Jumlah kasus COVID-19 bertambah 9.629 kasus pada Senin (14/3), sehingga total menjadi 5.900.124.

Harga Pangan Melambung Tinggi, Ganjar Siapkan Operasi Pasar
Indonesia
Harga Pangan Melambung Tinggi, Ganjar Siapkan Operasi Pasar

Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo menyiapkan upaya penanganan jangka pendek berupa operasi pasar guna mengatasi inflasi di Jateng.

Kepuasan Publik atas Kinerja Jokowi Naik 5 Persen dalam 2 Bulan
Indonesia
Kepuasan Publik atas Kinerja Jokowi Naik 5 Persen dalam 2 Bulan

Kinerja Presiden Joko Widodo (Jokowi) mendapat apresiasi positif dari masyarakat.

Fraksi Gerindra DPRD DKI Usul Bentuk Pansus JIS
Indonesia
Fraksi Gerindra DPRD DKI Usul Bentuk Pansus JIS

"Ini juga saya usulkan, kita harus evaluasi lebih mendalam. Apabila diperlukan, Pansus JIS," urai Ichwanul Muslimin

Dapat Sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat, Irjen Ferdy Sambo Banding
Indonesia
Dapat Sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat, Irjen Ferdy Sambo Banding

Ferdy dinyatakan melakukan pelanggaran berat Kode Etik Profesi Polri, yakni tindak pidana pembunuhan berencana Brigadir J.

Kemlu RI Nilai Klaim Mahathir Soal Riau Tidak Berdasar Hukum
Indonesia
Kemlu RI Nilai Klaim Mahathir Soal Riau Tidak Berdasar Hukum

Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Kemlu RI) menyatakan pernyataan Mahathir tidak memiliki dasar hukum.

Sekjen PDIP Hasto Bandingkan Aspal Jalan Jakarta dan Surabaya
Indonesia
Sekjen PDIP Hasto Bandingkan Aspal Jalan Jakarta dan Surabaya

Anggaran untuk perbaikan jalan DKI Jakarta mencapai Rp 313 triliun selama lima tahun. Sementara Pemkot Surabaya hanya 50 triliun selama lima tahun.