LBH Jakarta Berikan Rapor Merah kepada Anies LBH Jakarta memberikan rapor merah untuk Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan di Balai Kota, Senin (16/10). Foto: MP/Asropih

MerahPutih.com - Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta mendatangi Balai Kota DKI, untuk menyerahkan rapor merah empat tahun kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Ada point yang jadi perhatian LBH Jakarta yakni terkait reklamasi Teluk Jakarta.

Pengacara publik LBH Jakarta, Charlie Albajili mengatakan, empat tahun berselang, sikap Anies tidak konsisten dan serius dalam penghentiannya Reklamasi Teluk Jakarta. Padahal saat janji kampanye 2017 lalu Anies janji akan menyetop semua reklamai karena tidak pro pada warga Jakarta di daerah pesisir.

Baca Juga

Anies Disebut Siapkan Kambing Hitam Karena Gagal Atasi Banjir

Ketidakkonsistenan dimulai ketika pada 2018 Anies menerbitkan Peraturan Gubernur (Pergub) Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 58 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja Badan Koordinasi Pengelolaan Reklamasi Pantai Utara Jakarta.

"(Pergub DKI 58/2018) yang menjadi indikasi reklamasi masih berlanjut dengan pengaturan mengenai perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan reklamasi serta penyebutan pengembang reklamasi sebagai “perusahaan mitra”," terang Charlie.

Anies kemudian mencabut izin pelaksanaan reklamasi 13 pulau kecuali Pulau C, D, dan G dengan dalih keterlanjuran meski kajian yang dilakukan Pemprov DKI sendiri menunjukan akan timbulnya dampak kerusakan lingkungan apabila proyek dilanjutkan.

Pengacara publik LBH Jakarta, Charlie Albajili
Pengacara publik LBH Jakarta, Charlie Albajili. Foto: MP/Asropih

Padahal, kata dia, pada saat itu Pulau C baru terbentuk sebagian dan Pulau G sudah hancur akibat abrasi. Aksi politik penyegelan bangunan ratusan bangunan di Pulau D pada 2018 pun berakhir antiklimaks dengan penerbitan Izin Mendirikan Bangunan terhadap bangunan-bangunan tersebut pada 2019.

Lanjut dia, Anies bahkan memberikan izin reklamasi Pulau K dan L, kawasan Ancol Jakarta Utara melalui Keputusan Gubernur DKI Nomor 237 Tahun 2020.

"Keputusan-keputusan tersebut jelas telah bertentangan dengan janji politiknya sendiri tentang nasib nelayan tradisional dan lingkungan hidup," jelasnya.

Problem lain muncul ketika pencabutan izin 13 pulau reklamasi. Pemprov DKI Jakarta tidak memperhatikan syarat-syarat yang diperlukan untuk mencabut izin pelaksanaan reklamasi bagi perusahaan-perusahaan tersebut seperti misalnya peringatan terlebih dahulu, ataupun syarat-syarat lainnya yang diperintahkan oleh undang-undang.

Surat keputusan pencabutan ternyata juga baru dikirimkan 2 bulan setelah konferensi pers. Selain itu pencabutan tanpa didahului transparansi dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).

"Ketiadaan kajian tersebut terlihat kompromistis karena Anies tetap melanjutkan 3 pulau lainnya. Walhasil gelombang gugatan balik dari pengembang pun terjadi," pungkasnya. (Asp)

Baca Juga

Keinginan Anies Gelar Formula E di Jakarta Terwujud

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Kader Gerindra Minta Anies Mundur, Ini Penjelasan Wagub DKI
Indonesia
Kader Gerindra Minta Anies Mundur, Ini Penjelasan Wagub DKI

Gerindra DKI Jakarta tak mempersoalkan bila ada kadernya yang mengkritik kinerja Gubernur Anies Baswedan dalam memimpin ibu kota.

Kepatuhan Prokes di Tempat Wisata Jakarta Paling Rendah
Indonesia
Kepatuhan Prokes di Tempat Wisata Jakarta Paling Rendah

"Yaitu hanya sebesar 27% orang yang patuh untuk menjaga jarak di tempat wisata," ungkapnya.

Wamenkes: Fresh From The Oven, Varian Baru COVID-19 Ditemukan di Indonesia
Indonesia
Wamenkes: Fresh From The Oven, Varian Baru COVID-19 Ditemukan di Indonesia

Mutasi tersebut menjadi peringatan bahwa Indonesia akan menghadapi pandemi dengan tingkat kesulitan semakin berat

Sepanjang 2020 Denda Putusan MA Capai Rp5,6 triliun
Indonesia
Sepanjang 2020 Denda Putusan MA Capai Rp5,6 triliun

Secara keseluruhan pada 2020, Mahkamah Agung memutus sebanyak 20.562 perkara dari total beban perkara sejumlah 20.761 perkara.

[HOAKS atau FAKTA]: Menag Yaqut Bagian dari Kelompok Kristen Radikal
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Menag Yaqut Bagian dari Kelompok Kristen Radikal

Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas merupakan bagian dari kelompok Kristen radikal dan berkedok mualaf agar diterima NU Jawa Timur.

Polda Jatim Tetapkan Pemilik Sekolah di Batu sebagai Tersangka Dugaan Kekerasan Seksual
Indonesia
Polda Jatim Tetapkan Pemilik Sekolah di Batu sebagai Tersangka Dugaan Kekerasan Seksual

Kepolisian Daerah Jawa Timur menetapkan pemilik dan pengelola sekolah Selamat Pagi Indonesia (SPI) Kota Batu berinisial JE sebagai tersangka kasus dugaan kekerasan seksual.

Sekak Usul PDIP dan PSI, Gerindra Sebut Sinyal Jokowi Setujui Formula E
Indonesia
Sekak Usul PDIP dan PSI, Gerindra Sebut Sinyal Jokowi Setujui Formula E

Gelaran Formula E di Jakarta masih menjadi perbincangan hangat. Joko Widodo memberikan isyarat menyetujui formula e

Angka Kesembuhan Meningkat, Wagub Riza Tetap Meminta Warga di Rumah
Indonesia
Angka Kesembuhan Meningkat, Wagub Riza Tetap Meminta Warga di Rumah

"Tetap laksanakan protokol kesehatan sekalipun di rumah. Mari kita tuntaskan PPKM level 4 ini dengan disiplin dan tanggung jawab," ujarnya.

Wagub DKI: Setelah Jam 8 Malam Tak Ada Kegiatan Lagi
Indonesia
Wagub DKI: Setelah Jam 8 Malam Tak Ada Kegiatan Lagi

Pemprov DKI Jakarta meminta masyarakat untuk patuh terhadap aturan jam malam yang diberlakukan pemerintah guna menekan penyebaran kasus COVID-19.

Kasus COVID-19 Kelompok Lansia Cenderung Naik Usai Lebaran
Indonesia
Kasus COVID-19 Kelompok Lansia Cenderung Naik Usai Lebaran

Kasus penularan COVID-19 pada kelompok lanjut usia (lansia) mengalami kecenderungan peningkatan usai libur Lebaran 2021.