LBH Jakarta Berikan Rapor Merah kepada Anies LBH Jakarta memberikan rapor merah untuk Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan di Balai Kota, Senin (16/10). Foto: MP/Asropih

MerahPutih.com - Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta mendatangi Balai Kota DKI, untuk menyerahkan rapor merah empat tahun kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Ada point yang jadi perhatian LBH Jakarta yakni terkait reklamasi Teluk Jakarta.

Pengacara publik LBH Jakarta, Charlie Albajili mengatakan, empat tahun berselang, sikap Anies tidak konsisten dan serius dalam penghentiannya Reklamasi Teluk Jakarta. Padahal saat janji kampanye 2017 lalu Anies janji akan menyetop semua reklamai karena tidak pro pada warga Jakarta di daerah pesisir.

Baca Juga

Anies Disebut Siapkan Kambing Hitam Karena Gagal Atasi Banjir

Ketidakkonsistenan dimulai ketika pada 2018 Anies menerbitkan Peraturan Gubernur (Pergub) Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 58 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja Badan Koordinasi Pengelolaan Reklamasi Pantai Utara Jakarta.

"(Pergub DKI 58/2018) yang menjadi indikasi reklamasi masih berlanjut dengan pengaturan mengenai perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan reklamasi serta penyebutan pengembang reklamasi sebagai “perusahaan mitra”," terang Charlie.

Anies kemudian mencabut izin pelaksanaan reklamasi 13 pulau kecuali Pulau C, D, dan G dengan dalih keterlanjuran meski kajian yang dilakukan Pemprov DKI sendiri menunjukan akan timbulnya dampak kerusakan lingkungan apabila proyek dilanjutkan.

Pengacara publik LBH Jakarta, Charlie Albajili
Pengacara publik LBH Jakarta, Charlie Albajili. Foto: MP/Asropih

Padahal, kata dia, pada saat itu Pulau C baru terbentuk sebagian dan Pulau G sudah hancur akibat abrasi. Aksi politik penyegelan bangunan ratusan bangunan di Pulau D pada 2018 pun berakhir antiklimaks dengan penerbitan Izin Mendirikan Bangunan terhadap bangunan-bangunan tersebut pada 2019.

Lanjut dia, Anies bahkan memberikan izin reklamasi Pulau K dan L, kawasan Ancol Jakarta Utara melalui Keputusan Gubernur DKI Nomor 237 Tahun 2020.

"Keputusan-keputusan tersebut jelas telah bertentangan dengan janji politiknya sendiri tentang nasib nelayan tradisional dan lingkungan hidup," jelasnya.

Problem lain muncul ketika pencabutan izin 13 pulau reklamasi. Pemprov DKI Jakarta tidak memperhatikan syarat-syarat yang diperlukan untuk mencabut izin pelaksanaan reklamasi bagi perusahaan-perusahaan tersebut seperti misalnya peringatan terlebih dahulu, ataupun syarat-syarat lainnya yang diperintahkan oleh undang-undang.

Surat keputusan pencabutan ternyata juga baru dikirimkan 2 bulan setelah konferensi pers. Selain itu pencabutan tanpa didahului transparansi dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).

"Ketiadaan kajian tersebut terlihat kompromistis karena Anies tetap melanjutkan 3 pulau lainnya. Walhasil gelombang gugatan balik dari pengembang pun terjadi," pungkasnya. (Asp)

Baca Juga

Keinginan Anies Gelar Formula E di Jakarta Terwujud

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Bonus Atlet Jabar Peraih Medali PON dan Paralympic Tokyo Diberikan 2 Tahap
Indonesia
Bonus Atlet Jabar Peraih Medali PON dan Paralympic Tokyo Diberikan 2 Tahap

Selain memberikan kadeudeuh, Ridwan Kamil juga mengukuhkan Kepala Dinas Pendidikan Jabar Dedi Supandi, sebagai Chef de Mission (CdM) Kontingen Pekan Paralimpiade Nasional (Peparnas) Jabar sekaligus melepas para atlet, pelatih, manajer, dan ofisial yang akan berlaga di Peparnas XVI Papua 2021

5.418 Dokter Internship Dikerahkan Tangani Lonjakan Pasien COVID-19
Indonesia
5.418 Dokter Internship Dikerahkan Tangani Lonjakan Pasien COVID-19

Kasus positif COVID-19 di Indonesia terus meningkat. Namun, pemerintah mengharapkan tren penurunan kasus bisa terjadi pada 15-17 Juli 2021.

Bupati Minta Warganya Tak Mudik dan Gelar Event Saat Libur Nataru
Indonesia
Bupati Minta Warganya Tak Mudik dan Gelar Event Saat Libur Nataru

Sebelumnya memang sempat naik karena klaster takziah dan home industri tahu

Harta Kekayaan Gus Yaqut Naik 10 Kali Lipat Setelah Jadi Menag
Indonesia
Harta Kekayaan Gus Yaqut Naik 10 Kali Lipat Setelah Jadi Menag

Harta kekayaan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas bertambah sepuluh kali lipat setelah menjadi pembantu Presiden Joko Widodo (Jokowi).

[HOAKS atau FAKTA]: RSUD Cipayung Mengcovidkan Pasien
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: RSUD Cipayung Mengcovidkan Pasien

Beredar informasi berupa video di aplikasi TikTok yang menyebut RSUD Cipayung, Jakarta Timur "mengcovidkan" atau memberikan status terinfeksi COVID-19 secara paksa terhadap pasien.

Ribuan Pegawai KAI Daop 6 Yogya Sudah Divaksin COVID-19
Indonesia
Ribuan Pegawai KAI Daop 6 Yogya Sudah Divaksin COVID-19

“Kegiatan vaksinasi ini tentu dibutuhkan dalam rangka percepatan proses vaksinasi COVID-19 di Indonesia khususnya bagi para pegawai KAI,” kata Supriyanto

 85,2 Persen Penduduk Bandung Pengguna Internet
Indonesia
85,2 Persen Penduduk Bandung Pengguna Internet

Pemkot Bandung,dituntut terus berinovasi dalam mewujudkan sistem pemerintahan berbasis elektronik terpadu melalui penerapan SPBE. Terlebih di masa pandemi saat ini, penyesuaian sistem kerja dan kegiatan tatap muka dibatasi.

Pemkot Bandung Butuh Ratusan Truk Buat Angkut Sampah Ke TPA Regional Jabar
Indonesia
Pemkot Bandung Butuh Ratusan Truk Buat Angkut Sampah Ke TPA Regional Jabar

Kekuatan anggaran Pemkot Bandung tidak akan sanggup apabila mengukur kebutuhan operasional dan besaran tipping fee pembuangan sampah.

Munarman Divonis 3 Tahun Penjara, Lebih Rendah dari Tuntutan Jaksa
Indonesia
Munarman Divonis 3 Tahun Penjara, Lebih Rendah dari Tuntutan Jaksa

Mantan Sekretaris Umum (Sekum) FPI Munarman hanya terdiam saat divonis 3 tahun penjara terkait perkara kasus terorisme. Munarman boleh 'beruntung' sebab ia dovinis lebih rendah dari tuntutan jaksa yakni delapan tahun.

Diduga Tak Bayar Kewajiban, Anak Usaha PT PLN Icon+ Digugat PKPU
Indonesia
Diduga Tak Bayar Kewajiban, Anak Usaha PT PLN Icon+ Digugat PKPU

PT ASL sudah tujuh tahunan berjuang mengupayakan haknya, sejak 2015