LBH Jakarta Berikan Rapor Merah kepada Anies LBH Jakarta memberikan rapor merah untuk Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan di Balai Kota, Senin (16/10). Foto: MP/Asropih

MerahPutih.com - Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta mendatangi Balai Kota DKI, untuk menyerahkan rapor merah empat tahun kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Ada point yang jadi perhatian LBH Jakarta yakni terkait reklamasi Teluk Jakarta.

Pengacara publik LBH Jakarta, Charlie Albajili mengatakan, empat tahun berselang, sikap Anies tidak konsisten dan serius dalam penghentiannya Reklamasi Teluk Jakarta. Padahal saat janji kampanye 2017 lalu Anies janji akan menyetop semua reklamai karena tidak pro pada warga Jakarta di daerah pesisir.

Baca Juga

Anies Disebut Siapkan Kambing Hitam Karena Gagal Atasi Banjir

Ketidakkonsistenan dimulai ketika pada 2018 Anies menerbitkan Peraturan Gubernur (Pergub) Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 58 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja Badan Koordinasi Pengelolaan Reklamasi Pantai Utara Jakarta.

"(Pergub DKI 58/2018) yang menjadi indikasi reklamasi masih berlanjut dengan pengaturan mengenai perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan reklamasi serta penyebutan pengembang reklamasi sebagai “perusahaan mitra”," terang Charlie.

Anies kemudian mencabut izin pelaksanaan reklamasi 13 pulau kecuali Pulau C, D, dan G dengan dalih keterlanjuran meski kajian yang dilakukan Pemprov DKI sendiri menunjukan akan timbulnya dampak kerusakan lingkungan apabila proyek dilanjutkan.

Pengacara publik LBH Jakarta, Charlie Albajili
Pengacara publik LBH Jakarta, Charlie Albajili. Foto: MP/Asropih

Padahal, kata dia, pada saat itu Pulau C baru terbentuk sebagian dan Pulau G sudah hancur akibat abrasi. Aksi politik penyegelan bangunan ratusan bangunan di Pulau D pada 2018 pun berakhir antiklimaks dengan penerbitan Izin Mendirikan Bangunan terhadap bangunan-bangunan tersebut pada 2019.

Lanjut dia, Anies bahkan memberikan izin reklamasi Pulau K dan L, kawasan Ancol Jakarta Utara melalui Keputusan Gubernur DKI Nomor 237 Tahun 2020.

"Keputusan-keputusan tersebut jelas telah bertentangan dengan janji politiknya sendiri tentang nasib nelayan tradisional dan lingkungan hidup," jelasnya.

Problem lain muncul ketika pencabutan izin 13 pulau reklamasi. Pemprov DKI Jakarta tidak memperhatikan syarat-syarat yang diperlukan untuk mencabut izin pelaksanaan reklamasi bagi perusahaan-perusahaan tersebut seperti misalnya peringatan terlebih dahulu, ataupun syarat-syarat lainnya yang diperintahkan oleh undang-undang.

Surat keputusan pencabutan ternyata juga baru dikirimkan 2 bulan setelah konferensi pers. Selain itu pencabutan tanpa didahului transparansi dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).

"Ketiadaan kajian tersebut terlihat kompromistis karena Anies tetap melanjutkan 3 pulau lainnya. Walhasil gelombang gugatan balik dari pengembang pun terjadi," pungkasnya. (Asp)

Baca Juga

Keinginan Anies Gelar Formula E di Jakarta Terwujud

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Komnas HAM Bertolak ke Malang, Investigasi Tragedi Kanjuruhan
Indonesia
Komnas HAM Bertolak ke Malang, Investigasi Tragedi Kanjuruhan

"Iya hari ini bertolak ke Malang," kata Komisioner Komnas HAM, Choirul Anam saat dikonfirmasi, Senin (3/10).

Jumlah Pasien di RSDC Wisma Atlet Kembali Bertambah
Indonesia
Jumlah Pasien di RSDC Wisma Atlet Kembali Bertambah

Sejak dibuka, rumah sakit darurat ini telah didatangi berbagai kategori pasien COVID-19 yang jumlahnya mencapai 129.575 orang

Astronom Saudi Sebut Ramadan Terjadi Dua Kali Pada 2030
Indonesia
Astronom Saudi Sebut Ramadan Terjadi Dua Kali Pada 2030

Pada 1451 H, bulan Puasa akan dimulai 5 Januari 2030, sementara Ramadan 1452 H akan dimulai 26 Desember 2030.

Bertemu PM Li Keqiang, Jokowi Bahas Isu Ekonomi
Indonesia
Bertemu PM Li Keqiang, Jokowi Bahas Isu Ekonomi

Presiden Jokowi disambut oleh Premier Li dan langsung melaksanakan foto bersama. Setelahnya, Presiden Jokowi dan Premier Li beserta masing-masing delegasi bersama-sama menuju ruang pertemuan.

Kompolnas Cek Kesiapan Polda NTB Antisipasi Calo Tiket MotoGP Mandalika
Olahraga
Kompolnas Cek Kesiapan Polda NTB Antisipasi Calo Tiket MotoGP Mandalika

Tujuan peninjauan untuk memastikan perhelatan MotoGP 2022 berjalan dengan aman dan lancar.

[HOAKS atau FAKTA]: 6 Dokter Meninggal Akibat Vaksin COVID-19 Dosis ke-4
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: 6 Dokter Meninggal Akibat Vaksin COVID-19 Dosis ke-4

Kematian sejumlah dokter di Kanada, tidak ada kaitannya dengan vaksinasi COVID-19 dosis keempat atau booster kedua

Bawaslu Waspadai Ancaman Hoaks dan Ujaran Kebencian Jelang Pemilu 2024
Indonesia
Bawaslu Waspadai Ancaman Hoaks dan Ujaran Kebencian Jelang Pemilu 2024

Ancaman penyebaran hoaks dan ujaran kebencian tetap membayangi para pemilih di Pemilu 2024.

RUU KIA Resmi Jadi Inisiatif DPR
Indonesia
RUU KIA Resmi Jadi Inisiatif DPR

Keputusan itu diambil dalam Rapat Paripurna DPR masa sidang V di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (30/6).

Pasien RSD COViD-19 Wisma Atlet Saat Ini 2.054 Orang
Indonesia
Pasien RSD COViD-19 Wisma Atlet Saat Ini 2.054 Orang

Pasien COVID-19 di Rumah Sakit Darurat COVID-19 (RSDC) Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta, Jumat, dilaporkan bertambah 124 orang.

BMKG Prakirakan Cuaca Labuan Bajo Cerah saat Kunjungan Jokowi
Indonesia
BMKG Prakirakan Cuaca Labuan Bajo Cerah saat Kunjungan Jokowi

Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan kerja ke Labuan Bajo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT), Kamis (21/7).