LBH Desak Kejaksaan Agung Turunkan Jamwas ke Papua Gedung Bundar Kejagung. (Foto: Kejagung)

MerahPutih.com - Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Papua mendesak Jaksa Agung ST Burhanuddin, melakukan pengawasan ketat pada jajarannya di Papua, melalui Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan (Jamwas) agar menindaklanjuti adanya berbagai tudingan terkait suap proyek yang diutaran pegiat antikorupsi Papua.

"Biar kemudian bisa membuktikan apakah benar atau tidak, itu yang pertama. Yang kedua, terlepas dari belum ditindaklanjuti apakah terbukti atau tidak, yang pasti kalau sampai fakta itu ada, ini tentunya mencerminkan profesionalisme kejaksaan yang sangat rusak," kata Direktur LBH Papua, Emanuel Gobay dalam keteranganya, Senin (18/10).

Baca Juga:

Jaksa Agung Peringatkan Anak Buahnya Tutup Celah Korupsi

Ia mengatakan, apabila benar ada laporan dan bukti, maka profesionalisme Jaksa Agung ST Burhanuddin patut dipertanyakan.

"Yang pasti fakta ini kemudian dipertanyakan atas sikap Jaksa Agung yang membiarkan ada kemungkinan dengan pengaduan dengan bukti-bukti yang ada benar terjadi," ujar pria yang akrab disapa Edo dalam keteranganya, Minggu (17/10).

Ia memaparkan, adanya laporan oknum jaksa yang diduga telah melakukan pemerasan dengan meminta proyek pemerintah di Provinsi Papua. Untuk memastikan itu, Jaksa Agung harus turun tangan agar marwah Kejaksaan tidak rusak.

"Kalau kelemahannya seperti itu kan mencerminkan jangan-jangan selama ini ada pemerasan-pemerasan yang dilakukan kepada warga negara yang kemudian dituntut dalam persidangan.Itu akan berdampak buruk bagi warga negara yang mengharapkan keadilan dari lembaga-lembaga tinggi negara yang dibentuk khusus untuk menegakkan asas keadilan bagi warga negara," ujarnya.

Penegakan hukum ini, lanjut ia, sangat penting untuk kemudian bisa memberikan efek jera bagi siapapun termasuk jaksa yang nakal secara pribadi.

Jaksa Agung ST Burhanuddin. (Foto: Kejagung)
Jaksa Agung ST Burhanuddin. (Foto: Kejagung)

"Kami sebagai penegak hukum dalam hal ini pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat, miskin marginal dan buta hukum, mengharapkan agar kejaksaan agung republik Indonesia bisa berbenah profesionalisme dari jaksa-jaksanya. Lebih khususnya yang ada di lingkungan Kejaksaan Tinggi Papua dan kejaksaan negeri yang ada di bawah lingkungan Kejaksaan Tinggi Papua," kata dia.

Karena, lanjut Edo, kami mengadvokasi atau memberikan bantuan hukum pada masyarakat miskin marginal dan buta hukum, di mana mereka untuk mendapatkan keadilan itu akan menempuh proses sebagaimana yang diatur dalam sistem peradilan pidana.

"Maka itu, jaksa sebagai penuntut umum, mentalnya, profesionalismenya ini kemudian akan berdampak buruk bagi klien kami yang adalah masyarakat miskin marginal dan buta hukum yang ada di Papua," ujar Edo.

Ia pun berharap agar Jamwas yang telah menerima aduan tersebut, untuk bisa menindaklanjuti prosesnya.

"Ini semata-mata untuk membenahi profesionalisme dari jaksa yang ada di bawah lingkungan Kejaksaan Tinggi Papua dan di bawahnya," katanya.

Sebelumnya, Menko Polhukam Mahfud MD saat jumpa pers di Kemenko Polhukam, Rabu (19/5/2021), menegaskan ada 10 dugaan kasus korupsi yang telah teridentifikasi dan sedang ditangani penegak hukum di wilayah Papua. (*)

Baca Juga:

Larang Bawahan Main TikTok, Jaksa Agung Dikritik Harusnya Tiru TNI dan Polisi

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Gibran Pastikan Karyawan Shopee Solo tidak Kena PHK
Indonesia
Gibran Pastikan Karyawan Shopee Solo tidak Kena PHK

Gibran Rakabuming Raka memastikan sejumlah karyawan Shopee yang berkantor di Solo aman dari PHK

BP Tapera Sediakan 846 Unit Rumah Pertama bagi ASN
Indonesia
BP Tapera Sediakan 846 Unit Rumah Pertama bagi ASN

"Hingga akhir tahun 2022 ini, BP Tapera telah menyediakan 846 unit rumah pertama bagi ASN," tutur Komisioner BP Tapera Adi Setianto

Kejagung Kembali Sita Aset Tersangka Asabri Teddy Tjokrosaputro
Indonesia
Kejagung Kembali Sita Aset Tersangka Asabri Teddy Tjokrosaputro

Tim penyidik Jampidsus Kejagung juga memeriksa direktur utama PT First Asia Capital

BOR COVID-19 di DKI 45 Persen, Pemerintah Perlu Siapkan Penanganan Pasien Isoman
Indonesia
BOR COVID-19 di DKI 45 Persen, Pemerintah Perlu Siapkan Penanganan Pasien Isoman

Angka keterisian rumah sakit bed occupancy rate (BOR) COVID-19 di Jakarta yang menyentuh angka 45 persen.

KPK Tetapkan Wakil Ketua DPRD Tulungagung sebagai Tersangka Kasus Suap
Indonesia
KPK Tetapkan Wakil Ketua DPRD Tulungagung sebagai Tersangka Kasus Suap

Ia diduga menerima suap dugaan suap ketok palu APBD dan APBD-P Kabupaten Tulungagung.

PLTN Ukraina Terbakar Akibat Invasi, Rusia Klaim Radiasi Nuklir Masih Aman
Dunia
PLTN Ukraina Terbakar Akibat Invasi, Rusia Klaim Radiasi Nuklir Masih Aman

PLTN Zaporizhzhia pembangkit listrik tenaga nuklir terbesar di Eropa

APBN Bisa Jadi 'Juru Selamat' Proyek Ibu Kota Negara
Indonesia
APBN Bisa Jadi 'Juru Selamat' Proyek Ibu Kota Negara

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa mengusulkan pembangunan ibu kota negara (IKN) dibiayai dengan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) untuk tenor jangka panjang.

[HOAKS atau FAKTA]: Makan Sambil Berdiri Sebabkan Makanan Langsung Masuk ke Usus
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Makan Sambil Berdiri Sebabkan Makanan Langsung Masuk ke Usus

Beredar sebuah informasi dalam bentuk flyer yang menjelaskan terkait 4 alasan untuk tidak makan sambil berdiri.

Jokowi Kunjungi Jambi Bagikan BLT dan Lepas Ekspor Pinang Biji
Indonesia
Jokowi Kunjungi Jambi Bagikan BLT dan Lepas Ekspor Pinang Biji

Usai pelepasan ekspor, Presiden dan rombongan menuju Kawasan Cagar Budaya Nasional (KCBN) Muaro Jambi, Kabupaten Muaro Jambi, untuk melakukan peninjauan Candi Kedaton.

Besok Aliansi Buruh Demo di Kantor Anies Soal UMP 2022
Indonesia
Besok Aliansi Buruh Demo di Kantor Anies Soal UMP 2022

Sejumlah aliansi buruh berencana akan berunjuk rasa di Balai Kota DKI pada Rabu (20/7) besok.