LBH Beberkan Bukti Pemerintah Dianggap Tak Serius Jalankan Penanganan Corona Petugas medis di RS darurat Wisma Atlet menggunakan GrabWheels. (ANTARA/HO Grab Indonesia)

MerahPutih.com - Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta menyebut tidak adanya keseriusan pemerintah dalam menjalankan mandat Undang-undang No 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. Pemerintah nampaknya enggan menerapkan kebijakan kekarantinaan secara keseluruhan.

LBH menjelaskan, pemerintah hanya menerapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) yang notabene hanya ingin membatasi aktivitas-kegiatan warga, namun tidak ingin benar-benar bertanggung jawab memenuhi hak dasar warga selama aktivitasnya dibatasi.

Baca Juga:

[HOAKS Atau FAKTA]: Satu Keluarga di Medan Kelaparan Karena Terdampak Corona

PSBB yang diterapkan terkesan melampaui dan mencampuradukkan wewenang PSBB yang ada di dalam Undang-undang No 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan maupun Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan COVID-19 (PP PSBB).

"Hal ini bisa dilihat dari kebijakan PSBB yang justru turut membatasi mobilitas dan transportasi warga (bahkan hingga persoalan larangan mudik) yang notabenenya kebijakan pembatasan mobilitas tidak tepat diterapkan dalam skema PSBB, melainkan dalam skema karantina," jelas LBH dalam keteranganya, Selasa (28/4).

LBH menyebut, dampak penerapan PSBB yang tidak diseimbangi oleh kewajiban pemerintah dalam memenuhi hak-hak kebutuhan dasar warganya secara konsekuen adalah PHK massal terjadi di mana-mana, krisis ketahanan ekonomi warga, warga terancam tidak punya tempat tinggal. Karena tidak mampu membayar uang sewa tempat tinggal, ancaman kriminalisasi berlebihan oleh aparat dengan dalih penegakan hukum PSBB, maraknya korban teror intimidasi penagih dari jasa pinjaman online, dll.

Kebijakan penanganan wabah pandemi COVID-19 di level pemerintahan daerah sendiri sejauh ini belum ada kebijakan khusus yang kontekstual dan sesuai kompleksitas Jabodetabek, di mana banyak terdapat pemukiman padat penduduk dan kelompok miskin kota, kelompok minoritas rentan, kelas pekerja, dan lainnya.

"Padahal penerapan kebijakan penanganan COVID-19 tidak serta merta hanya berbicara normatif saja, namun perlu strategi khusus kontekstualisasi kebijakan sesuai dengan kompleksitas daerahnya," ungkap LBH.

Sementara di level lapangan, masih banyak kelompok minoritas dan rentan seperti kelompok disabilitas, minoritas gender-seksual, lansia, yang terancam ketahanan hidupnya dan tidak mendapatkan akses pemenuhan kebutuhan dari pemerintah.

Selain itu, di lapangan juga pemerintah tidak memberikan solusi jitu terhadap kelas pekerja yang menjadi korban PHK massal.

"Dalam situasi pembatasan seperti PSBB, kelas pekerja yang menjadi korban PHK massal jelas menjadi salah satu kelas yang rentan juga dalam bertahan hidup," terang LBH.

Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan COVID-19 Achmad Yurianto saat konferensi pers Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 di Graha BNPB, Jakarta,Graha BNPB. ANTARA/HO-Gugus Tugas Covid-19/pri.
Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan COVID-19 Achmad Yurianto saat konferensi pers Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 di Graha BNPB, Jakarta,Graha BNPB. ANTARA/HO-Gugus Tugas Covid-19/pri.

LBH juga menyebut, baik pemerintah pusat maupun daerah saat ini mengandalkan kebijakan bantuan sosial kepada warga sebagai upaya pemenuhan kebutuhan warga.

"Namun yang perlu disoroti dari kebijakan semacam ini adalah bahwa pemerintah tidak menganggap bahwa pemenuhan kebutuhan warga sebagai pemenuhan atas hak warga," terang LBH.

LBH mendesak, pemerintah pusat dan daerah mempercepat kebijakan sinkronisasi data penduduk untuk kemudian mengambil langkah-langkah pemenuhan hak dasar warga negara secara totalitas demi mempertahankan daya tahan ekonomi dan kehidupan warga.

"Misalnya dengan mulai memikirkan dan menerapkan kebijakan universal basic income (UBI) terutama bagi kelompok-kelompok yang rentan," terang LBH.

Baca Juga:

DPRD DKI Minta Disnakerteans Tingkatkan Pengawasan Perkantoran Saat PSBB Fase II

Lalu, pemerintah perlu melakukan inventarisasi daftar pemenuhan hak-hak dasar warga yang wajib dipenuhi oleh pemerintah, tidak hanya terbatas pada bantuan sosial berupa sembako semata.

LBH juga meminta pemerintah membatalkan proyek-proyek kontraproduktif di situasi wabah pandemi virus COVID-19 seperti proyek pemindahan ibu kota, proyek pengadaan impor senjata, proyek program kartu pra-kerja, dan lain sebagainya.

Lalu, pemerintah didesak mempersiapkan skema ketersediaan dan ketahanan pangan baik di tingkat hulu ranah produksi maupun di tingkat hilir.

Yakni dengan menjamin stabilitas harga kebutuhan pangan agar warga dapat mempertahankan hidupnya secara layak di tengah-tengah kondisi kedaruratan kesehatan masyarakat akibat wabah pandemi COVID-19.

"Memaksimalkan langkah-langkah penerapan PSBB dengan strategi preventif (pencegahan) dan menghentikan langkah-langkah represif sehubungan persoalan wabah pandemi virus COVID-19 di Indonesia," tutup LBH. (Knu)

Baca Juga:

ICW Desak Dewan Pengawas KPK Tegur Firli Cs

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Oknum Pegawai BATAN Diduga Simpan Zat Radioaktif Ilegal Demi Cuan
Indonesia
Oknum Pegawai BATAN Diduga Simpan Zat Radioaktif Ilegal Demi Cuan

Tapi, polisi belum bisa memastikan berapa lama zat tersebut sudah disimpan oleh SM di kediamannya

Pemprov DKI Tangani 3 Kasus Dugaan Infeksi Corona di Jakarta
Indonesia
Pemprov DKI Tangani 3 Kasus Dugaan Infeksi Corona di Jakarta

Dinas Kesehatan DKI Jakarta menyiapkan tiga rumah sakit

Anies Sebut Selama 6 Bulan Saefullah Melawan COVID-19
Indonesia
Anies Sebut Selama 6 Bulan Saefullah Melawan COVID-19

Tanpa pernah menduga dan tanpa pernah membayangkan putra Jakarta itu terpapar corona dan meninggal dunia.

Update COVID-19 Selasa (14/4): 4.839 Kasus Positif, 459 Meninggal Dunia
Indonesia
Update COVID-19 Selasa (14/4): 4.839 Kasus Positif, 459 Meninggal Dunia

Yuri mengungkapkan jumlah penambahan pasien yang sembuh ada 46 sehingga 426 sembuh. Mereka bisa dipulangkan.

 Presiden Jokowi Ungkap Pembangunan Ibu Kota Baru Menarik Perhatian Dunia
Indonesia
Presiden Jokowi Ungkap Pembangunan Ibu Kota Baru Menarik Perhatian Dunia

"Saya menerima tamu dari Korea Selatan yang juga sudah memiliki pengalaman dalam membangun ibu kota baru yang smart dan green city," kata Jokowi.

MPR Ingatkan Pemerintah Jika Vaksin COVID-19 Rawan Dikomersilkan
Indonesia
MPR Ingatkan Pemerintah Jika Vaksin COVID-19 Rawan Dikomersilkan

Kedatangan vaksin COVID-19 di Indonesia awal Desember ini dipandang sebagai salah satu kemampuan Indonesia untuk meyakinkan produsen vaksin dunia.

Meski Jadi Tersangka 'Red Notice' Djoko Tjandra, Jenderal Bintang Dua Ini Tak Ditahan
Indonesia
Desak Pencairan THR Pasukan Oranye, DPRD Ingatkan Anies Idealnya Jangan Dipotong
Indonesia
Desak Pencairan THR Pasukan Oranye, DPRD Ingatkan Anies Idealnya Jangan Dipotong

PJLP sendiri termasuk petugas prasarana dan sarana umum (PPSU), pegawai harian lepas (PHL) dan pengamanan dalam (Pamdal) Pemda DKI

Edhy Prabowo Jalani Rapid Test Sebelum Ditahan KPK, Ini Hasilnya
Indonesia
Edhy Prabowo Jalani Rapid Test Sebelum Ditahan KPK, Ini Hasilnya

Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri mengatakan, hal tersebut dilakukan sebagai upaya antisipasi pencegahan penyebaran COVID-19 di lingkungan rutan KPK.

Dituding Ada yang Organisir Kumpulkan KTP, Bajo: Biarkan Saja
Indonesia
Dituding Ada yang Organisir Kumpulkan KTP, Bajo: Biarkan Saja

Bajo bisa lolos sebagai calon independen karena gotong royong anggota Ormas Tikus Pithi Hanata Baris.