LBH Beberkan Bukti Pemerintah Dianggap Tak Serius Jalankan Penanganan Corona Petugas medis di RS darurat Wisma Atlet menggunakan GrabWheels. (ANTARA/HO Grab Indonesia)

MerahPutih.com - Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta menyebut tidak adanya keseriusan pemerintah dalam menjalankan mandat Undang-undang No 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. Pemerintah nampaknya enggan menerapkan kebijakan kekarantinaan secara keseluruhan.

LBH menjelaskan, pemerintah hanya menerapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) yang notabene hanya ingin membatasi aktivitas-kegiatan warga, namun tidak ingin benar-benar bertanggung jawab memenuhi hak dasar warga selama aktivitasnya dibatasi.

Baca Juga:

[HOAKS Atau FAKTA]: Satu Keluarga di Medan Kelaparan Karena Terdampak Corona

PSBB yang diterapkan terkesan melampaui dan mencampuradukkan wewenang PSBB yang ada di dalam Undang-undang No 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan maupun Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan COVID-19 (PP PSBB).

"Hal ini bisa dilihat dari kebijakan PSBB yang justru turut membatasi mobilitas dan transportasi warga (bahkan hingga persoalan larangan mudik) yang notabenenya kebijakan pembatasan mobilitas tidak tepat diterapkan dalam skema PSBB, melainkan dalam skema karantina," jelas LBH dalam keteranganya, Selasa (28/4).

LBH menyebut, dampak penerapan PSBB yang tidak diseimbangi oleh kewajiban pemerintah dalam memenuhi hak-hak kebutuhan dasar warganya secara konsekuen adalah PHK massal terjadi di mana-mana, krisis ketahanan ekonomi warga, warga terancam tidak punya tempat tinggal. Karena tidak mampu membayar uang sewa tempat tinggal, ancaman kriminalisasi berlebihan oleh aparat dengan dalih penegakan hukum PSBB, maraknya korban teror intimidasi penagih dari jasa pinjaman online, dll.

Kebijakan penanganan wabah pandemi COVID-19 di level pemerintahan daerah sendiri sejauh ini belum ada kebijakan khusus yang kontekstual dan sesuai kompleksitas Jabodetabek, di mana banyak terdapat pemukiman padat penduduk dan kelompok miskin kota, kelompok minoritas rentan, kelas pekerja, dan lainnya.

"Padahal penerapan kebijakan penanganan COVID-19 tidak serta merta hanya berbicara normatif saja, namun perlu strategi khusus kontekstualisasi kebijakan sesuai dengan kompleksitas daerahnya," ungkap LBH.

Sementara di level lapangan, masih banyak kelompok minoritas dan rentan seperti kelompok disabilitas, minoritas gender-seksual, lansia, yang terancam ketahanan hidupnya dan tidak mendapatkan akses pemenuhan kebutuhan dari pemerintah.

Selain itu, di lapangan juga pemerintah tidak memberikan solusi jitu terhadap kelas pekerja yang menjadi korban PHK massal.

"Dalam situasi pembatasan seperti PSBB, kelas pekerja yang menjadi korban PHK massal jelas menjadi salah satu kelas yang rentan juga dalam bertahan hidup," terang LBH.

Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan COVID-19 Achmad Yurianto saat konferensi pers Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 di Graha BNPB, Jakarta,Graha BNPB. ANTARA/HO-Gugus Tugas Covid-19/pri.
Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan COVID-19 Achmad Yurianto saat konferensi pers Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 di Graha BNPB, Jakarta,Graha BNPB. ANTARA/HO-Gugus Tugas Covid-19/pri.

LBH juga menyebut, baik pemerintah pusat maupun daerah saat ini mengandalkan kebijakan bantuan sosial kepada warga sebagai upaya pemenuhan kebutuhan warga.

"Namun yang perlu disoroti dari kebijakan semacam ini adalah bahwa pemerintah tidak menganggap bahwa pemenuhan kebutuhan warga sebagai pemenuhan atas hak warga," terang LBH.

LBH mendesak, pemerintah pusat dan daerah mempercepat kebijakan sinkronisasi data penduduk untuk kemudian mengambil langkah-langkah pemenuhan hak dasar warga negara secara totalitas demi mempertahankan daya tahan ekonomi dan kehidupan warga.

"Misalnya dengan mulai memikirkan dan menerapkan kebijakan universal basic income (UBI) terutama bagi kelompok-kelompok yang rentan," terang LBH.

Baca Juga:

DPRD DKI Minta Disnakerteans Tingkatkan Pengawasan Perkantoran Saat PSBB Fase II

Lalu, pemerintah perlu melakukan inventarisasi daftar pemenuhan hak-hak dasar warga yang wajib dipenuhi oleh pemerintah, tidak hanya terbatas pada bantuan sosial berupa sembako semata.

LBH juga meminta pemerintah membatalkan proyek-proyek kontraproduktif di situasi wabah pandemi virus COVID-19 seperti proyek pemindahan ibu kota, proyek pengadaan impor senjata, proyek program kartu pra-kerja, dan lain sebagainya.

Lalu, pemerintah didesak mempersiapkan skema ketersediaan dan ketahanan pangan baik di tingkat hulu ranah produksi maupun di tingkat hilir.

Yakni dengan menjamin stabilitas harga kebutuhan pangan agar warga dapat mempertahankan hidupnya secara layak di tengah-tengah kondisi kedaruratan kesehatan masyarakat akibat wabah pandemi COVID-19.

"Memaksimalkan langkah-langkah penerapan PSBB dengan strategi preventif (pencegahan) dan menghentikan langkah-langkah represif sehubungan persoalan wabah pandemi virus COVID-19 di Indonesia," tutup LBH. (Knu)

Baca Juga:

ICW Desak Dewan Pengawas KPK Tegur Firli Cs

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Anak Amien Rais dan Pimpinan KPK Ribut di Pesawat, Ini Kronologinya
Indonesia
Anak Amien Rais dan Pimpinan KPK Ribut di Pesawat, Ini Kronologinya

Mumtaz Rais diingatkan Wakil Ketua KPK Pamolango Nawawi mematikan ponsel di dalam pesawat.

Anggota DPRD Solo Fraksi PDIP Terpapar COVID-19, 4 Orang Dilakukan Tracing
Indonesia
Anggota DPRD Solo Fraksi PDIP Terpapar COVID-19, 4 Orang Dilakukan Tracing

Seorang anggota DPRD Solo dari Fraksi PDIP Siti Muslikhah dinyatakan positif COVID-19 setelah tertular dari anggota keluarganya, Senin (14/12).

Kapolri dan Panglima Minta Taruna Dekat dengan Rakyat
Indonesia
Kapolri dan Panglima Minta Taruna Dekat dengan Rakyat

Latihan digelar di beberapa lokasi

Mendagri Ingatkan KPU dan Bawaslu Tidak Mendiskualifikasi Pemenang Pilkada
Indonesia
Mendagri Ingatkan KPU dan Bawaslu Tidak Mendiskualifikasi Pemenang Pilkada

Jika ada pelanggaran pemilu maupun pilkada yang baru dilaporkan kepada penyelenggara setelah pemenang hampir diumumkan oleh KPU RI, sebaiknya diarahkan pengadilannya ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Ketua WP KPK Sampaikan Pledoi kepada Sidang Majelis Etik Dewas
Indonesia
Ketua WP KPK Sampaikan Pledoi kepada Sidang Majelis Etik Dewas

Nota pembelaan itu disampaikan atas dugaan pelangaran etik yang dilakukan Yudi mengenai dugaan penyebaran informasi tidak benar terkait pengembalian penyidik Kompol Rossa Purbo Bekti ke Polri pada 5 Februari 2020.

Terganjal Aturan, RUU HIP Tak Bisa Dikeluarkan dari Prolegnas 2020
Indonesia
Terganjal Aturan, RUU HIP Tak Bisa Dikeluarkan dari Prolegnas 2020

Sebelum batas waktu itu, Pemerintah akan kirimkan surpres

 Hewan Solo Zoo Terancam Kelaparan, Komunitas Pengusaha Mebel Sumbang Puluhan Juta
Indonesia
Hewan Solo Zoo Terancam Kelaparan, Komunitas Pengusaha Mebel Sumbang Puluhan Juta

"Selama ini bantuan hanya fokus pada pembagian sembako dan APD. Padahal, ada mahluk hidup lainnya yang juga butuh makan seperti hewan di Solo Zoo. Kita bantu selama bisa memberikan bantuan," kata Wisnu.

 Di Persidangan Teman Dekat Aurelia Beberkan Terdakwa Minum Miras Sebelum Kecelakaan Karawaci
Indonesia
Di Persidangan Teman Dekat Aurelia Beberkan Terdakwa Minum Miras Sebelum Kecelakaan Karawaci

Saksi membenarkan botol Soju yang ditemukan di mobil Aurelia Margaretha sama dengan yang diminumnya bersama terdakwa sebelum tabrakan.

Pelajaran Sejarah tak Wajib di Sekolah, Politikus PDIP Ingatkan Pesan Bung Karno
Indonesia
Pelajaran Sejarah tak Wajib di Sekolah, Politikus PDIP Ingatkan Pesan Bung Karno

Agustina menilai mata pelajaran sejarah harus tetap ada menjadi pelajaran wajib di sekolah.

Kapolda Metro Sindir Ormas yang Sering Lakukan Penghasutan Hingga Sebar Hoaks Berulang-ulang
Indonesia
Kapolda Metro Sindir Ormas yang Sering Lakukan Penghasutan Hingga Sebar Hoaks Berulang-ulang

Tindakan ormas yang kerap melakukan tindak pidana itu mengganggu iklim investasi