Lawan Hoaks, Pemerintah  Harus Terbuka Soal Kandungan Vaksin Sinovac Kedatangan Vaksin Covid-19 produksi Sinovac di Bandara Soekarno Hatta, 6 Desember 2020. (Foto: Setpres).

MerahPutih.com - Isu vaksin Sinovac mengandung boraks, merkuri dan unsur babi telah dibantah oleh Manajer Lapangan Tim Riset Uji Klinis Vaksin COVID-19 dari Universitas Padjadjaran (Unpad).

Ketua Tim COVID-19 Fraksi PKS DPR RI Netty Prasetiyani Aher meminta pemerintah segera memberikan penjelasan resmi hasil uji klinis tahap ketiga Sinovac agar masyarakat tidak panik.

"Isu beredar melalui pesan percakapan tersebut dapat membuat masyarakat bingung, panik bahkan bisa distrust terhadap pemerintah," kata Netty dalam keterangan tertulis, Minggu, (03/01).

Baca Juga:

Gubernur Jatim Positif COVID, LaNyalla: Pejabat Publik Sulit Hindari Kerumunan

Menurut Netty, jika tidak segera ditangani, hal ini berpotensi mengancam keberhasilan program vaksinasi. Dia meminta pemerintah membangun kepercayaan masyarakat terhadap program vaksinasi melalui komunikasi publik yang baik.

"Sejak awal isu vaksin diangkat, telah menimbulkan pro kontra yang menyebabkan keraguan publik. Oleh karena itu, Pemerintah harus segera mengumumkan hasil uji klinis Sinovac secara transparan, akuntabel dan penuh kejujuran," ujarnya.

Netty mengingatkan, pemerintah agar tidak menutupi hasil uji klinis tersebut. Pemerintah, kata dia, juga harus memiliki kemampuan membangun komunikasi publik yang antisipatif, cepat dan akurat. Jangan sampai masyarakat lebih percaya pada informasi yang diperoleh melalui media sosial. "Pemerintah juga harus menjelaskan kepada publik tentang informasi vaksin yang diklaim sebagai hoax, serta pembuktian dari pemerintah secara kasat mata bahwa vaksin yang didatangkan bukan yang terpampang dalam foto dan berita hoax yang beredar," tegas dia.

Kedatangan vaksin COVID Sinovac di Bandara. (Foto: Sekretariat Presiden).
Kedatangan vaksin COVID Sinovac di Bandara. (Foto: Sekretariat Presiden).

Menurut Wakil Ketua Fraksi PKS ini, dalam era informasi serba cepat, keterbukaan dan transparansi menjadi syarat mutlak untuk mendapatkan dukungan rakyat dalam setiap program pemerintah. Kegagalan membangun komunikasi publik akan menimbulkan kesia-siaan yang membuat situasi semakin parah.

"Jangan sampai terjadi hal yang sama seperti Pasal-pasal RUU Ciptaker, di mana pemerintah membantah bahwa itu hoax, akhirnya timbul kegaduhan tanpa ada penjelasan lebih lanjut dari pemerintah," ujarnya Ia meminta Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan LPOM Majelis Ulama Indonesia (MUI) agar segera menyelesaikan pekerjaannya.

"Saya ingatkan bahwa dijanjikan hasil uji klinis diterima pada akhir Desember atau awal Januari. Segera umumkan tingkat keampuhan, material yang terkandung, efek samping yang mungkin timbul, serta kehalalan vaksin Sinovac dan vaksin lain yang sedang dalam masa uji klinis," tutup dia. (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
5 Pengungsi Korban Gempa Sulbar di Jateng Dinyatakan Reaktif COVID-19
Indonesia
5 Pengungsi Korban Gempa Sulbar di Jateng Dinyatakan Reaktif COVID-19

Hal itu diketahui usai jalani rapid test antigen di Bandara Internasional Adi Soemarmo Solo, Kamis (21/1)

Pulihkan Ekonomi, Jokowi Perintahkan Pembukaan Lapangan Kerja
Indonesia
Pulihkan Ekonomi, Jokowi Perintahkan Pembukaan Lapangan Kerja

Badan Pusat Statisik melansir, jumlah angkatan kerja pada Agustus 2020 sebanyak 138,22 juta orang atau naik 2,36 juta orang dibanding Agustus 2019.

Polri Minta Pendemo Waspadai Provokasi
Indonesia
Polri Minta Pendemo Waspadai Provokasi

Polisi meminta masyarakat yang akan melakukan demonstrasi pada Selasa (20/10), mewaspadai penyusup yang berniat berbuat kerusuhan serta para provokator.

Begini Syarat Sekolah Dibolehkan Belajar Tatap Muka Saat Pandemi
Indonesia
Begini Syarat Sekolah Dibolehkan Belajar Tatap Muka Saat Pandemi

Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten/ Kota di zona kuning dan hijau juga wajib menutup kembali pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan apabila ditemukan kasus konfirmasi positif .

Mendikbud Nadiem atau Menristek yang Terdepak? Pimpinan DPR Jawab Begini
Indonesia
Mendikbud Nadiem atau Menristek yang Terdepak? Pimpinan DPR Jawab Begini

Peleburan Kementerian ini hanya akan dipimpin oleh satu orang yang akan memimpin,

Keluar Masuk Jakarta Tidak Perlu Lagi Pakai SIKM
Indonesia
Keluar Masuk Jakarta Tidak Perlu Lagi Pakai SIKM

Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta, kali ini hanya mengimbau kepada warga untuk mengisi di aplikasi Corona Likelihold Matrik (CLM) milik Pemprov.

Demokrat Sebut PPN Sembako dan Pendidikan Kebijakan Kejam
Indonesia
Demokrat Sebut PPN Sembako dan Pendidikan Kebijakan Kejam

Pemerintah berencana mengerek pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12 persen dari sebelumnya 10 persen. Salah satunya skema PPN yang bakal diterapkan terhadap sembilan bahan pokok.

Jadi "Kepala Proyek" Lumbung Pangan Nasional, Bukti Kemesraan Jokowi dan Prabowo
Indonesia
Jadi "Kepala Proyek" Lumbung Pangan Nasional, Bukti Kemesraan Jokowi dan Prabowo

Keduanya tampak bersama saat meninjau proyek lumbung pangan di Kalimantan Tengah, beberapa waktu lalu.

Pemerintah Diminta Bikin Formula Tepat Selesaikan Polemik di Papua
Indonesia
Pemerintah Diminta Bikin Formula Tepat Selesaikan Polemik di Papua

Negara harus memberikan rasa aman dan nyaman agar mereka dapat memiliki kehidupan yang layak.

Kemenkes Minta Masyarakat Hentikan Pesan Hoaks Lockdown Akhir Pekan di DKI
Indonesia
Kemenkes Minta Masyarakat Hentikan Pesan Hoaks Lockdown Akhir Pekan di DKI

Kami mengimbau masyarakat tetap tenang, jangan mudah percaya informasi