Larangan Mudik Lebaran, Jangan Sampai Kakek-Nenek di Kampung Terpapar COVID-19 Wakil Gubernur DKI Jakarta Riza Patria. (Foto: MP/Asropih)

MerahPutih.com - Pemprov DKI Jakarta mengingatkan kepada warga untuk tidak melakukan mudik Idulfitri 2021. Kegiatan pulang kampung sangat rentan memicu ledakan corona di kampung halaman.

"Warga di seluruh Jakarta agar bisa mengerti bahwa tempat terbaik adalah di rumah bersama keluarga," ujar Riza di Jakarta, Selasa (30/3).

Warga diminta menahan diri untuk tidak pulang kampung, sebab menurutnya, berlebaran bisa dilaksanakan jarak jauh dengan bantuan teknologi. Terlebih ada kelompok masyarakat tertentu yang memang mudah terpapar corona seperti kelompok lanjut usia (lansia) dan anak-anak.

Baca Juga:

Hukuman bagi Warga Nekat Mudik Tengah Dibahas

"Jangan sampai kita mudik justru membawa virus untuk warga kita, orang tua, nenek, kakek, kerabat di kampung. Lebaran lakukan dengan cara virtual," ungakap Riza.

Politikus Gerindra ini mengakui, tren penyebaran COVID-19 di ibu kota dan wilayah lain di Indonesia mulai mengalami penurunan. Jangan sampai, momentum mudik ini justru memicu peningkatan kasus corona.

Sejumlah penumpang KM Egon asal Kumai Kalimantan Tengah berjalan usai tiba di Pelabuhan Tanjung Emas, Semarang, Jawa Tengah, Minggu (18/6). Foto: ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra
Sejumlah penumpang KM Egon asal Kumai Kalimantan Tengah berjalan usai tiba di Pelabuhan Tanjung Emas, Semarang, Jawa Tengah, Minggu (18/6). Foto: ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra

"Upaya ini tentu dilakukan dalam rangka memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Kita lihat trennya sudah menurun," ujarnya

Sejauh ini, Pemprov DKI belum memutuskan penerapan Surat Izin Keluar Masuk (SIKM) Jakarta seperti tahun lalu. SIKM ini bertujuan mengadang warga yang keluar masuk Jakarta saat mudik Lebaran.

Baca Juga:

Larangan Mudik Lebaran, Pemprov Jateng Siap Perketat Daerah Perbatasan

Penerapan SIKM merupakan tindak lanjut dari Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 47 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Kegiatan Berpergian Keluar Dan/Masuk Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Dalam Upaya Pencegahan COVID-19.

"Tahun ini kita lihat apakah kita menggunakan pergub yang sama atau nanti ada aturan baru dari pemerintah pusat yang menjadi rujukan. Tapi kami dari tahun lalu sudah ada itu, Anda ingat kan SIKM?," pungkasnya. (Asp)

Baca Juga:

Larangan Mudik Dinilai Kebijakan Tak Konsisten

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Indonesia Alami Gelombang Panas 40 Derajat, Simak Penjelasan BMKG
Indonesia
Indonesia Alami Gelombang Panas 40 Derajat, Simak Penjelasan BMKG

karena kondisi suhu panas dan terik saat ini tidak tergolong sebagai gelombang panas.

Politikus PDIP Cuma Aktif Jabat Wali Kota Surabaya 3 Hari
Indonesia
Politikus PDIP Cuma Aktif Jabat Wali Kota Surabaya 3 Hari

Reni berharap saat itu Whisnu diangkat sebagai wali kota definitif segera setelah DPRD mengusulkannya

Sah! Risma Jadi Menteri Sosial, Sandiaga Uno Masuk Kabinet
Indonesia
Sah! Risma Jadi Menteri Sosial, Sandiaga Uno Masuk Kabinet

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengumumkan perombakan Kabinet Indonesia Maju di Istana Negara, Jakarta, Selasa (22/12) sore WIB.

Djoko Tjandra Ditangkap, Yasonna: Bukti Pemerintah tak Bisa Dipermainkan
Indonesia
Djoko Tjandra Ditangkap, Yasonna: Bukti Pemerintah tak Bisa Dipermainkan

ā€œPenangkapan tersebut setidaknya telah mengakhiri rumor atau teka-teki tentang keberadaan Djoko Tjandra,ā€ kata Yasonna

Kata KPK Soal Dugaan Keterlibatan Puan Maharani di Kasus Suap Bansos
Indonesia
Kata KPK Soal Dugaan Keterlibatan Puan Maharani di Kasus Suap Bansos

KPK memastikan akan terus mendalami dan mengembangkan kasus suap pengadaan bansos COVID-19 yang menjerat bekas Menteri Sosial Juliari P Batubara.

Pegawainya Positif COVID-19, Kantor LPSK Lockdown Lima Hari
Indonesia
Pegawainya Positif COVID-19, Kantor LPSK Lockdown Lima Hari

Kantor LPSK akan kembali beroperasi dan dibuka untuk umum pada hari Senin, 14 September 2020.

Pemprov DKI Mulai Salurkan Bantuan Tunai ke Warga Terdampak COVID-19
Indonesia
Pemprov DKI Mulai Salurkan Bantuan Tunai ke Warga Terdampak COVID-19

Penyaluran ini dilakukan secara bertahap dengan tetap menerapkan protokol kesehatan ketat.

90 Lebih Warga Suku Anak Dalam Bakal Punya e-KTP
Indonesia
90 Lebih Warga Suku Anak Dalam Bakal Punya e-KTP

Rencananya, Menteri Sosial Tri Rismaharini akan meninjau perekaman data Nomor Induk Kependudukan (NIK)

Kasus Fetish Jarik Buktikan RUU PKS Mendesak Disahkan
Indonesia
Kasus Fetish Jarik Buktikan RUU PKS Mendesak Disahkan

Kasus kekerasan seksual yang terjadi belakangan ini, termasuk kasus fetish jarik, memperkuat pentingnya pemerintah dan DPR segera menyelesaikan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS).

Penyenggara Harus Antisipasi Pelanggaran di Pilkada Serentak
Indonesia
Penyenggara Harus Antisipasi Pelanggaran di Pilkada Serentak

Bawaslu mencatat 10 hari pertama tahapan kampanye, ditemukan 237 dugaan pelanggaran protokol kesehatan di 59 kabupaten/kota.