Larangan Mudik dan Arus Balik Diperpanjang hingga 7 Juni Petugas gabungan memeriksa pengguna kendaraan yang akan masuk ke wilayah DKI Jakarta di KM 47 Tol Cikampek-Jakarta. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/hp.

MerahPutih.com - Kementerian Perhubungan memperpanjang masa berlaku pengendalian transportasi selama masa mudik Idulfitri 1441 H yang diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 25 Tahun 2020.

Dengan demikian, larangan mudik dan arus balik yang tadinya berlaku hingga 31 Mei 2020, diperpanjang hingga 7 Juni 2020.

Baca Juga:

Situasi Terkendali, RSHS Bandung Siap Buka Layanan Kesehatan Non-COVID-19

"Kemhub akan memastikan pengawasan pengendalian transportasi di lapangan bahwa hanya orang yang memenuhi kriteria dan syarat sesuai SE Gugus Tugas yang masih boleh bepergian,” kata Juru Bicara Kementerian Perhubungan Adita Irawati melalui keterangan resmi, Sabtu (30/5).

Keputusan perpanjangan masa berlaku ini tertuang dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 116 Tahun 2020 tentang Perpanjangan Masa Berlaku Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 25 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Selama Masa Mudik Idul Fitri Tahun 1441 Hijriah Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Penyekatan kendaraan. (ANTARA/M Ibnu Chazar)
Penyekatan kendaraan. (ANTARA/M Ibnu Chazar)

Terbitnya Keputusan Menhub ini untuk menindaklanjuti terbitnya Surat Edaran Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Nomor 5 Tahun 2020 pada 25 Mei 2020 yang memperpanjang masa berlaku Pembatasan Perjalanan Orang Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19 hingga 7 Juni 2020.

Adita mengatakan, melalui Keputusan Menteri ini, Menteri Perhubungan meminta kepada para Dirjen di Lingkungan Kemhub, Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek, Gubernur, Bupati/Wali kota, tim satgas Gugus Tugas pusat serta daerah, dan para operator transportasi untuk melakukan sosialisasi dan pengawasan terhadap implementasi aturan ini.

Baca Juga:

Waspada, Orang Tanpa Gejala di Jakarta Lebih dari 18 Ribu

Dalam setiap mengeluarkan aturan dan kebijakan, Kemhub selalu berkoordinasi dengan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 dan stakeholder terkait lainnya.

"Sehingga kebijakan yang dikeluarkan dapat selaras dan saling mendukung dalam rangka mempercepat penanganan Covid-19,” ungkap Adita. (Knu)

Baca Juga:

Menag Tegaskan Kegiatan Rumah Ibadah Dilarang di Kawasan Terdapat Positif Corona


Tags Artikel Ini

Zulfikar Sy

LAINNYA DARI MERAH PUTIH