Larangan Mudik dan Arus Balik Diperpanjang hingga 7 Juni Petugas gabungan memeriksa pengguna kendaraan yang akan masuk ke wilayah DKI Jakarta di KM 47 Tol Cikampek-Jakarta. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/hp.

MerahPutih.com - Kementerian Perhubungan memperpanjang masa berlaku pengendalian transportasi selama masa mudik Idulfitri 1441 H yang diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 25 Tahun 2020.

Dengan demikian, larangan mudik dan arus balik yang tadinya berlaku hingga 31 Mei 2020, diperpanjang hingga 7 Juni 2020.

Baca Juga:

Situasi Terkendali, RSHS Bandung Siap Buka Layanan Kesehatan Non-COVID-19

"Kemhub akan memastikan pengawasan pengendalian transportasi di lapangan bahwa hanya orang yang memenuhi kriteria dan syarat sesuai SE Gugus Tugas yang masih boleh bepergian,” kata Juru Bicara Kementerian Perhubungan Adita Irawati melalui keterangan resmi, Sabtu (30/5).

Keputusan perpanjangan masa berlaku ini tertuang dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 116 Tahun 2020 tentang Perpanjangan Masa Berlaku Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 25 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Selama Masa Mudik Idul Fitri Tahun 1441 Hijriah Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Penyekatan kendaraan. (ANTARA/M Ibnu Chazar)
Penyekatan kendaraan. (ANTARA/M Ibnu Chazar)

Terbitnya Keputusan Menhub ini untuk menindaklanjuti terbitnya Surat Edaran Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Nomor 5 Tahun 2020 pada 25 Mei 2020 yang memperpanjang masa berlaku Pembatasan Perjalanan Orang Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19 hingga 7 Juni 2020.

Adita mengatakan, melalui Keputusan Menteri ini, Menteri Perhubungan meminta kepada para Dirjen di Lingkungan Kemhub, Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek, Gubernur, Bupati/Wali kota, tim satgas Gugus Tugas pusat serta daerah, dan para operator transportasi untuk melakukan sosialisasi dan pengawasan terhadap implementasi aturan ini.

Baca Juga:

Waspada, Orang Tanpa Gejala di Jakarta Lebih dari 18 Ribu

Dalam setiap mengeluarkan aturan dan kebijakan, Kemhub selalu berkoordinasi dengan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 dan stakeholder terkait lainnya.

"Sehingga kebijakan yang dikeluarkan dapat selaras dan saling mendukung dalam rangka mempercepat penanganan Covid-19,” ungkap Adita. (Knu)

Baca Juga:

Menag Tegaskan Kegiatan Rumah Ibadah Dilarang di Kawasan Terdapat Positif Corona

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Polisi Belum Tutup Kasus Kematian Editor Metro TV
Indonesia
Polisi Belum Tutup Kasus Kematian Editor Metro TV

Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Pol Tubagus Ade Hidayat menuturkan sejumlah fakta-fakta yang memperkuat dugaan bahwa Yodi melakukan bunuh diri.

Pelat RFO Pintu Masuk KPK Bongkar Kasus Penyuap Nurhadi Saat Buron?
Indonesia
Pelat RFO Pintu Masuk KPK Bongkar Kasus Penyuap Nurhadi Saat Buron?

KPK telah mengamankan dua unit kendaraan yang digunakan Hiendra

Bantuan Kuota Internet dari Kemendikbud Cair Bulan Ini
Indonesia
Bantuan Kuota Internet dari Kemendikbud Cair Bulan Ini

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) memastikan bantuan kuota internet tahun 2021 bagi pelajar hingga dosen kembali dicairkan pada Maret ini.

Politisi PDI Perjuangan Tagih Laporannya ke Polda Metro, Begini Jawaban Kubu Rizieq
Indonesia
Waktu yang Dibutuhkan Pemerintah Kaji UU ITE
Indonesia
Waktu yang Dibutuhkan Pemerintah Kaji UU ITE

Mahfud secara resmi membentuk Tim Kajian Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik

Anies Minta Naramuda Jakarta Bawa Perubahan di DKI
Indonesia
Anies Minta Naramuda Jakarta Bawa Perubahan di DKI

Jadilah mahasiswa yang sibuk dan multitasking

Polisi Tunggu Putusan Resmi Anies Soal Pembukaan Bioskop
Indonesia
Polisi Tunggu Putusan Resmi Anies Soal Pembukaan Bioskop

Pemerintah DKI Jakarta akan menerapkan sejumlah aturan di antaranya pemesanan tiket yang semuanya harus dilakukan secara daring dan tidak ada pembelian tiket di lokasi.

Dianggap Bisa Kendalikan Corona, Anies Diminta Tak Perpanjang PSBB
Indonesia
Dianggap Bisa Kendalikan Corona, Anies Diminta Tak Perpanjang PSBB

Jika PSBB dilanjutkan Gubernur Anies, maka harapan untuk warga DKI akan musnah.

 [HOAKS atau FAKTA]: MUI Perbolehkan Sholat Jumat dan Tarawih Berjamaah di Ketapang
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: MUI Perbolehkan Sholat Jumat dan Tarawih Berjamaah di Ketapang

Agar lebih meyakinkan para pembaca, pesan tersebut juga turut mencatut nama Ketua MUI Kotawaringin Timur dan Ketua Komisi Fatwa MUI setempat.

Mahfud MD: Rizieq Mau Pulang dengan Revolusi Akhlak
Indonesia
Mahfud MD: Rizieq Mau Pulang dengan Revolusi Akhlak

Pemerintah sendiri memastikan sama sekali tidak akan menghalang-halangi Rizieq Shihab